Dinas PUPR: "Pengembangan Perumahan Siti Naiman Tidak Pernah Minta Izin Membongkar Trotoar Untuk Jalan Masuk ke Garasi Mobil"

 

Padang Panjang(SUMBAR).GP- Setelah tim investigasi redaksi media ini melakukan penelusuran ke lapangan dan memperdalam materi tentang adanya perubahan fisik trotoar (red). Ternyata ada hal yang menyolok terhadap pengembangan pembangunan perumahan Siti Naiman di sisi jalan raya DPRD Padang Panjang. 

Karena ada dugaan kesengajaan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATRBPN) Padang Panjang memecah sertifikat tidak mengacu pada Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) atau Advice planning.

Gawatnya lagi ada bagian Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Advice Planning yang masuk ke sertifikat pemecahan yang seharusnya bagian RTH itu tetap berada di sertifikat induk

Tentu saja hal semakin menari dibahas seperti yang dikatakan Saudara Aulia Fajri (dikenal dengan panggilan JERI) bahwa ijin pembongkaran lengkap. Ternyata pembongkaran trotoar di sisi jalan raya DPRD tidak hanya pembongkaran untuk akses jalan masuk ke perumahan tetapi ada lagi pembongkaran kedua untuk akses masuk mobil ke garasi atau carport rumah, yang mana pembongkaran itu berdekatan jarak dengan pembongkaran pertama. 

Sehinnga tim investigasi redaksi media ini dilapangan penasaran dan menelusuri data tentang mekanisme adanya pembongkaran trotoar tersebut. Apakah pembongkaran ini dilakukan dengan mekanisme yang benar seperti pembongkaran trotoar untuk akses jalan masuk, atau sebaliknya, pembongkaran itu dilakukan dengan cara lompat pagar alias "suka-suka saya". 

Ketika dikomfirmasikan kepada Dinas PUPR Padang Panjang, ternyata sampai saat ini tidak ada masuk permohonan izin membongkar trotoar untuk jalan masuk ke garasi. "Maaf pak ce...ini kan kewenangan Kabid BM.

Bu kadis sudah bertanya ke Kabid BM. Tidak ada masuk permohonan izin membongkar trotoar utk jalan masuk ke garasi mobil ...pak," jawan Dinas PUPR melalu pesan WhatsApp, Senin 23Juni 2025

Berdasarkan informasi komfirmasi dari pihak yang berwenang. pembongkaran tersebut dilakukan secara sepihak, tanpa izin dari dinas yang berwenang yakni Bidang Bina Marga Dinas PUPR. Karena hingga saat ini, juga tidak ada masuk ke dinas permohonan seperti yang dimaksud. 

#Ce | Tim Redaksi