Padang Panjang(SUMBAR).GP- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Padang Panjang menggelar Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif, Netralitas ASN, TNI dan Polri, di Auditorium Mifan Waterpark, Senin (14/11/2022).
Sosialisasi dibuka Sekretaris Daerah Kota, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si, diikuti ASN yang terdiri dari kepala OPD, camat dan lurah serta Forkopimda dan instansi vertikal lainnya.
Sekdako Sonny mengatakan, netralitas dalam pemilu bagi ASN adalah harga mati. ASN tidak boleh berpolitik secara praktis.
"Kegiatan ini guna mengingatkan kembali terkait netralitas ASN, TNI dan Polri. Ini sebuah kewajiban, karena ada sanksi tegas yang akan diberikan Pejabat Pembina Kepegawaian jika ASN berani melanggar pelanggaran pemilu ini," ujarnya.
Dalam hal ini, ASN sudah diatur ketat melalui Undang-Undang ASN maupun Peraturan Pemerintah tentang Disiplin ASN. Di mana ASN dilarang terlibat politik praktis, ikut serta dalam kampanye dan mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan calon.
Sedangkan TNI dan Polri yang bertugas dalam aspek pertahanan dan keamanan, tidak hanya dituntut untuk netral, namun tidak memiliki hak memilih maupun dipilih dalam pemilu.
Begitu juga disampaikan ketua Bawaslu yang diwakili Kordiv. Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu, Jhoni Aulia, S.Sos.I. menyebutkan, kegiatan ini merupakan kegiatan ketiga yang dilakukan Bawaslu dalam mempersiapkan Pemilu 2024 nanti.
"Pertama kegiatan kita mengundang tokoh masyarakat, lalu kedua awak media dan ketiga ASN, TNI dan Polri. Ini kita lakukan untuk mempersiapkan dan mengingatkan kembali kepada kita semua Pemilu 2024 mendatang,” tuturnya.
Sosialisasi ini juga mendatangkan narasumber Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Khairul Fahmi, M.H dan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unand, Malse Yulivestra, S.Sos, M.AP.
#GP | DF | Shintia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar