Padang(SUBAR).GP- Front Pejuang Partai Gerindra (FPG) Sumbar akan terus memperjuangakan kedalin untuk kader-kader partai yang telah berjuang keras pada Pilpres dan Pileg 2019 lalu. Terutama bagi kader yang telah mewakili kursi di perlemen, baik itu ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota di Sumbar.
Koordinator FPG Sumbar, Adri Wijaya saat ditemui goparlement.com, Selasa (17/9) malam menyebutkan, "Kita akan terus berjuang untuk menegakan kebenaran demi kepentingan masyarakat banyak. Karena anggota DPRD itu adalah wakil rakyat yang akan memperjuangkan aspirasi rakyat bukan aspirasi kelompok tertentu," papar Andri.
Pesta demokrasi 17 April 2019 lalau, kata Adri Jaya, Partai Gerindra di Sumbar adalah sebagai pemenang dengan perolehan kursi sebanyak 14 kursi,
"Tentu saja Gerindra berhak atas posisi ketua DPRD Sumbar. Sayangnya pemilhan ketua DPRD itu tidak sesuai dengan apa yang telah intruksikan oleh Pak Prabowo yang berbunyi 'jabatan ketua DPRD itu dipegang ketua, Sekretaris atau Bendahara Partai'. Ternyata intruksi Pak Probowo ini dikangkangi oleh Mafia Politik yang ada dikubuh DPP Gerindra," sebut Indri
Jika hal ini dibiarkan, keberhasilan Partai Gerindra di Provinsi Sumatera Barat dalam menyumbangkan suara yang signifikan untuk partai Gerindra secara Nasional, dan menyonsong Pilkada 2020 mendatang bakal terancam.
"Sebagai basis utama pendukung Prabowo- Sandi pada Pilpres 2019, satu bukti kesolidtan politik bagi Partai Gerindra Sumbar, dengan raihan suara sah mencapai 500 ribu suara sehinggah menjadikan Partai Gerindra sebagai pemenang pemilu di Sumatera Barat dan ini harus dipertahankan pada Pilkada 2020 mendatang," tekad Indri Jaya.
Saat ini kata Indri, FPG Sumbar merasa ada yang tidak benar dan janggal. Bahkan dinilai telah mencederai demokrasi dan suara rakyat.
"Oleh sebab itu kami dari berbagai elemen Partai Gerindra di Sumbar dengan sukarela dan penuh kesadaran bergabung dalam Front Pejuang Partai Gerindra (FPG) Sumbar, Rabu 18 September 2019 besok akan kembali bergerak dan berjuang untuk menuntut keadilan dan kebenaran," katanya.
"Karena, apa yang telah diputuskan oleh DPP Partai Gerindra baru- baru ini jelas bertolak belakang dengan arahan yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto dalam sebuah forum rapat internal Dewan Pembina belum lama ini. Dimana ketika itu prabowo meminta kepada semua peserta rapat yang hadir, jika gerindra sebagai pemenang pemilu maka ketua DPRD harus diutamakan dari pimpinan partai atau KSB yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara," kata Andri menyebutkan arahan Prabowo Subianto.
Menurut FPG Sumbar, dengan menunjuk Supardi sebagai ketua DPRD Sumbar adalah kesalahan besar yang dibuat oleh DPP Partai Gerindra. Sebab dari Dapil- 5 dalam hal ini kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota hanya meraih 49.000 suara. Padahal Dapil Sumbar- 1 paling berhak, jauh unggul yakni dengan memperoleh suara sebesar 98.700 suara.
"Oleh karena itu kami menduga kuat bahwa telah terjadi praktek kotor, licik, curang antara oknum DPP Gerindra dngan isi calon yang telah ditetapkan tersebut. Kami menamai ini sebagai bentuk praktek Mafia Jabatan. Menurut kami, Pak Prabowo tidak salah. Beliau pasti tidak menghendaki hak buruk ini terjadi. Ini mungkin permainan yang dilakukan oleh orang sekeliling beliau saja dan beliau tidak tau apa yang dilakukan oleh para “kutu busuk” tersebut," kata Andri Jaya
FPG Sumbar juga menilai keputusan DPP Gerindra menunjuk orang yang salah tersebut juga disebabkan oleh lemahnya kepemimpinan DPD Gerindra Sumbar, dalam hal ini Ketua DPD, Pak Nasrul Abit.
Demi menjaga kesolidtan Partai Gerindra di Sumbar, "Kami minta Pak Prabowo Subianto dan Pak Hasyim agar segera memberantas mafia jabatan yang ada di DPP Partai Gerindra. Dan surat pernyataan ini akan kami serahkan kepada Ketua DPD Sumbar Pak Nasrul Abit, Rabu besok. Dan ini murni aspirasi dari FPG Sumbar ," tutup Indri Jaya.
#GP | RED
Koordinator FPG Sumbar, Adri Wijaya saat ditemui goparlement.com, Selasa (17/9) malam menyebutkan, "Kita akan terus berjuang untuk menegakan kebenaran demi kepentingan masyarakat banyak. Karena anggota DPRD itu adalah wakil rakyat yang akan memperjuangkan aspirasi rakyat bukan aspirasi kelompok tertentu," papar Andri.
Pesta demokrasi 17 April 2019 lalau, kata Adri Jaya, Partai Gerindra di Sumbar adalah sebagai pemenang dengan perolehan kursi sebanyak 14 kursi,
"Tentu saja Gerindra berhak atas posisi ketua DPRD Sumbar. Sayangnya pemilhan ketua DPRD itu tidak sesuai dengan apa yang telah intruksikan oleh Pak Prabowo yang berbunyi 'jabatan ketua DPRD itu dipegang ketua, Sekretaris atau Bendahara Partai'. Ternyata intruksi Pak Probowo ini dikangkangi oleh Mafia Politik yang ada dikubuh DPP Gerindra," sebut Indri
Jika hal ini dibiarkan, keberhasilan Partai Gerindra di Provinsi Sumatera Barat dalam menyumbangkan suara yang signifikan untuk partai Gerindra secara Nasional, dan menyonsong Pilkada 2020 mendatang bakal terancam.
"Sebagai basis utama pendukung Prabowo- Sandi pada Pilpres 2019, satu bukti kesolidtan politik bagi Partai Gerindra Sumbar, dengan raihan suara sah mencapai 500 ribu suara sehinggah menjadikan Partai Gerindra sebagai pemenang pemilu di Sumatera Barat dan ini harus dipertahankan pada Pilkada 2020 mendatang," tekad Indri Jaya.
Saat ini kata Indri, FPG Sumbar merasa ada yang tidak benar dan janggal. Bahkan dinilai telah mencederai demokrasi dan suara rakyat.
"Oleh sebab itu kami dari berbagai elemen Partai Gerindra di Sumbar dengan sukarela dan penuh kesadaran bergabung dalam Front Pejuang Partai Gerindra (FPG) Sumbar, Rabu 18 September 2019 besok akan kembali bergerak dan berjuang untuk menuntut keadilan dan kebenaran," katanya.
"Karena, apa yang telah diputuskan oleh DPP Partai Gerindra baru- baru ini jelas bertolak belakang dengan arahan yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto dalam sebuah forum rapat internal Dewan Pembina belum lama ini. Dimana ketika itu prabowo meminta kepada semua peserta rapat yang hadir, jika gerindra sebagai pemenang pemilu maka ketua DPRD harus diutamakan dari pimpinan partai atau KSB yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara," kata Andri menyebutkan arahan Prabowo Subianto.
Menurut FPG Sumbar, dengan menunjuk Supardi sebagai ketua DPRD Sumbar adalah kesalahan besar yang dibuat oleh DPP Partai Gerindra. Sebab dari Dapil- 5 dalam hal ini kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota hanya meraih 49.000 suara. Padahal Dapil Sumbar- 1 paling berhak, jauh unggul yakni dengan memperoleh suara sebesar 98.700 suara.
"Oleh karena itu kami menduga kuat bahwa telah terjadi praktek kotor, licik, curang antara oknum DPP Gerindra dngan isi calon yang telah ditetapkan tersebut. Kami menamai ini sebagai bentuk praktek Mafia Jabatan. Menurut kami, Pak Prabowo tidak salah. Beliau pasti tidak menghendaki hak buruk ini terjadi. Ini mungkin permainan yang dilakukan oleh orang sekeliling beliau saja dan beliau tidak tau apa yang dilakukan oleh para “kutu busuk” tersebut," kata Andri Jaya
FPG Sumbar juga menilai keputusan DPP Gerindra menunjuk orang yang salah tersebut juga disebabkan oleh lemahnya kepemimpinan DPD Gerindra Sumbar, dalam hal ini Ketua DPD, Pak Nasrul Abit.
Demi menjaga kesolidtan Partai Gerindra di Sumbar, "Kami minta Pak Prabowo Subianto dan Pak Hasyim agar segera memberantas mafia jabatan yang ada di DPP Partai Gerindra. Dan surat pernyataan ini akan kami serahkan kepada Ketua DPD Sumbar Pak Nasrul Abit, Rabu besok. Dan ini murni aspirasi dari FPG Sumbar ," tutup Indri Jaya.
#GP | RED
Tidak ada komentar:
Posting Komentar