AJAK dan AJAR Kepung Bea Cukai Teluk Bayur, Desak Transparansi Kasus Emas 4 Kilogram hingga Pengawasan PETI - Go Parlement | Portal Berita

AJAK dan AJAR Kepung Bea Cukai Teluk Bayur, Desak Transparansi Kasus Emas 4 Kilogram hingga Pengawasan PETI

Kamis, November 19, 2026


PADANG (SUMBAR).GP— Gelombang kritik terhadap transparansi dan akuntabilitas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TMP B Teluk Bayur kian menguat. Persoalan ini mencuat setelah konferensi pers pengungkapan dugaan penyelundupan emas batangan seberat hampir 4 kilogram dengan nilai sekitar Rp10 miliar di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) menuai sorotan terkait keterbukaan informasi dan sikap pelayanan terhadap awak media.


Merespons kondisi tersebut, puluhan jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Anti Korupsi (AJAK) dan Aliansi Jurnalis Anti Rasuah (AJAR) Sumatera Barat mendatangi kantor Bea Cukai Teluk Bayur, Kamis (19/11/2026).


Baca berita sebelumnya: Emas Rp10 Miliar Hendak Diselundupkan, Konferensi Pers Bea Cukai Justru Minim Penjelasan.


Kedatangan mereka bukan sekadar menyampaikan protes atas persoalan komunikasi kelembagaan dengan pers. Lebih jauh, kedua aliansi mempertanyakan sejumlah aspek mendasar menyangkut pengawasan, penindakan, pengelolaan barang hasil penindakan, hingga keterbukaan informasi yang menjadi hak publik.


Menelusuri Asal-usul Emas dan Dugaan Rantai Pasok PETI


Salah satu persoalan utama yang disorot adalah penanganan kasus seorang warga negara asing (WNA) asal Malaysia yang diamankan setelah kedapatan membawa empat keping logam berwarna emas dengan berat hampir 4 kilogram di BIM pada 12 November 2026.


Koordinator AJAR, Topik Marliandi, menyebut kedatangan mereka merupakan respons atas berkembangnya berbagai informasi di media daring dan media sosial, termasuk TikTok dan Instagram, yang memunculkan pertanyaan publik mengenai penanganan perkara tersebut.


Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai status barang bukti, perkembangan penanganan perkara, serta langkah-langkah aparat dalam menelusuri asal-usul emas tersebut.


Bagi AJAK dan AJAR, pengusutan kasus ini tidak boleh berhenti pada sosok pembawa barang di lapangan. Aparat penegak hukum perlu menelusuri mata rantai yang lebih luas, mulai dari sumber perolehan emas, proses pengolahan, kepemilikan sebenarnya, hingga jaringan distribusi dan pengiriman lintas daerah maupun lintas negara.


Sorotan semakin menguat karena Sumatera Barat memiliki sejumlah wilayah yang selama ini menghadapi persoalan pertambangan emas tanpa izin (PETI), di antaranya Kabupaten Solok, Sijunjung, dan Dharmasraya.


Kendati belum terdapat bukti yang memastikan emas dalam perkara tersebut berasal dari aktivitas PETI, kedua aliansi menilai kemungkinan keterkaitan itu perlu ditelusuri secara serius dan profesional.


Pertanyaan lain yang juga mengemuka adalah bagaimana emas dengan berat hampir 4 kilogram tersebut dapat dibawa hingga ke kawasan bandara. Apakah seluruh prosedur pengawasan telah berjalan sebagaimana mestinya? Adakah celah dalam sistem pengawasan yang perlu dievaluasi?


Jika ditemukan indikasi pelanggaran, termasuk kemungkinan keterlibatan oknum, AJAK dan AJAR mendesak agar pengusutan tidak berhenti pada pelaku lapangan.


Baca berita ini: LHKPN Kepala Bea Cukai Teluk Bayur Disorot: Harta Rp1,06 Miliar, Mengapa Tak Ada Mobil?


Keduanya meminta Polda Sumatera Barat, jajaran kepolisian, serta pengawasan internal Kementerian Keuangan melakukan penelusuran secara menyeluruh. Kapolri dan Kapolda Sumatera Barat juga didesak memastikan proses penanganan perkara berlangsung transparan, termasuk mengungkap kemungkinan jaringan pemasok, aktor utama, dan aliran keuntungan di balik dugaan penyelundupan tersebut.


Pembatalan Pemusnahan BMN Ikut Dipertanyakan


Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah pembatalan secara mendadak seremoni pemusnahan massal Barang Milik Negara (BMN) yang sebelumnya direncanakan Bea Cukai Teluk Bayur di Wisma Indarung.


Koordinator AJAK, Mukhsin, meminta Kepala KPPBC TMP B Teluk Bayur memberikan penjelasan terbuka mengenai alasan pembatalan kegiatan tersebut.


Tidak hanya itu, ia juga meminta kejelasan mengenai jenis dan jumlah barang yang semula akan dimusnahkan, status hukumnya, dasar pelaksanaan pemusnahan, perubahan jadwal, serta penggunaan anggaran yang telah dipersiapkan.


Menurut Mukhsin, pengelolaan BMN yang berasal dari hasil penindakan harus memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prosesnya perlu dapat ditelusuri sejak penetapan status hukum, pencatatan, penyimpanan, hingga keputusan akhir terhadap barang tersebut.


AJAK dan AJAR juga menyoroti pentingnya sinkronisasi informasi antara Bea Cukai Teluk Bayur dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Koordinasi antarlembaga dinilai harus berjalan jelas agar tidak menimbulkan pertanyaan mengenai status maupun mekanisme penanganan barang hasil penindakan.


Pengawasan Rokok Ilegal hingga Barang Komunikasi Dipertanyakan


Sorotan kedua aliansi tidak berhenti pada kasus emas dan pengelolaan BMN. Mereka juga mempertanyakan efektivitas pengawasan Bea Cukai terhadap peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal di Sumatera Barat.


Sejumlah persoalan yang diminta mendapat perhatian meliputi peredaran rokok ilegal dalam jumlah besar, minuman mengandung etil alkohol (MMEA), kosmetik tanpa izin, hingga perangkat komunikasi yang diduga masuk dan beredar tanpa memenuhi ketentuan perizinan maupun kepabeanan.


Peredaran perangkat komunikasi ilegal, termasuk yang diduga berlangsung melalui sejumlah konter berskala besar di Kota Padang, juga menjadi salah satu poin yang diminta untuk ditelusuri.


Selain penindakan, kedua aliansi mempertanyakan optimalisasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). Pengawasan dan penegakan aturan dinilai harus berjalan seiring dengan penggunaan dana tersebut sesuai peruntukannya.


Karena itu, AJAK dan AJAR mendorong sinergi yang lebih konkret antara Bea Cukai, Polda Sumatera Barat, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, serta Pemerintah Kota Padang dalam mengawasi peredaran barang ilegal dan menutup celah penyalahgunaan distribusi.


Transparansi Bukan Sekadar Konferensi Pers


Rangkaian persoalan yang disampaikan AJAK dan AJAR sesungguhnya mengarah pada satu pertanyaan mendasar: sejauh mana komitmen transparansi dan akuntabilitas benar-benar diterapkan dalam pelaksanaan tugas Bea Cukai?


Keterbukaan informasi tidak semestinya berhenti pada penyampaian keterangan dalam konferensi pers. Publik juga membutuhkan penjelasan yang konsisten, berbasis data dan dokumen, serta dapat dipertanggungjawabkan ketika muncul persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat.


Di sisi lain, pers memiliki fungsi kontrol sosial untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan. Karena itu, akses terhadap informasi publik dan komunikasi yang profesional dengan jurnalis merupakan bagian penting dari akuntabilitas kelembagaan.


Terlebih, persoalan yang dipertanyakan kali ini bukan perkara kecil. Ada dugaan penyelundupan emas bernilai miliaran rupiah, persoalan pengelolaan barang hasil penindakan, serta efektivitas pengawasan terhadap peredaran barang ilegal yang berpotensi merugikan negara.


Kini, publik menunggu penjelasan resmi Bea Cukai Teluk Bayur. Bukan sekadar klarifikasi normatif, melainkan jawaban substantif yang mampu menjelaskan duduk perkara berdasarkan fakta, data, dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.


Redaksi tetap membuka ruang hak jawab, hak koreksi, dan klarifikasi bagi KPPBC TMP B Teluk Bayur, aparat penegak hukum, maupun instansi terkait guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.


#GP | Redaksi




Tidak ada komentar:

Posting Komentar

JMSI

Pages

SELAMAT DATANG DI SEMOGA ANDA PUAS