UU Satu Data Indonesia Resmi Disahkan DPR, Ini 8 Aturan Penting yang Bakal Mengubah Tata Kelola Data Nasional - Go Parlement | Portal Berita

UU Satu Data Indonesia Resmi Disahkan DPR, Ini 8 Aturan Penting yang Bakal Mengubah Tata Kelola Data Nasional

Selasa, Oktober 06, 2026



Jakarta(DKI). GP- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026). Regulasi baru ini membawa sejumlah aturan penting, mulai dari Data Dasar Nasional, keamanan data, hingga sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan pengelolaan data.


Pengesahan dilakukan setelah pembahasan tingkat pertama antara DPR dan pemerintah rampung sehari sebelumnya. RUU Satu Data Indonesia yang disahkan tersebut terdiri atas 20 bab dan 141 pasal, dengan tujuan membangun tata kelola data nasional yang lebih terpadu, akurat, aman, mutakhir, dan berdaulat.


Ketua Panitia Kerja RUU Satu Data Indonesia, Sturman Panjaitan, mengatakan kualitas data menjadi salah satu fondasi penting dalam menentukan arah kebijakan publik. Menurutnya, kesalahan data bukan sekadar persoalan angka, tetapi dapat berdampak pada ketepatan program pemerintah dan keadilan bagi masyarakat.


Lalu, apa saja aturan penting yang terdapat dalam UU Satu Data Indonesia?


1. Data Dasar Nasional menjadi rujukan utama


Salah satu poin utama adalah pengaturan Data Dasar Nasional (DDN). Data ini dikuasai negara dan menjadi rujukan dalam berbagai kebutuhan strategis, termasuk perencanaan pembangunan, kebijakan fiskal dan penganggaran, hingga distribusi bantuan sosial.


Dengan adanya satu rujukan utama, pemerintah diharapkan tidak lagi menggunakan basis data yang berbeda-beda ketika menentukan penerima program maupun menyusun kebijakan nasional.


2. Konsep satu data tidak berarti semua data dipusatkan


UU tersebut tidak mengharuskan seluruh data pemerintah dikumpulkan dalam satu tempat. Konsep Satu Data Indonesia lebih menekankan penggunaan standar yang sama, seperti standar data, metadata, kode referensi dan/atau data induk.


Kementerian, lembaga, pemerintah daerah hingga pemerintah desa atau kelurahan tetap dapat menjadi produsen data. Namun, data yang dihasilkan harus dapat terhubung dan digunakan secara terpadu melalui standar yang telah ditetapkan.


3. Data dibagi menjadi tiga klasifikasi


UU Satu Data Indonesia juga memberikan klasifikasi terhadap data. Data nasional dibedakan menjadi data terbuka, data terbatas, dan data tertutup.


Pembagian ini menjadi penting karena tidak semua informasi pemerintah dapat diakses dengan cara yang sama. Data yang terbuka bagi masyarakat memiliki mekanisme berbeda dengan informasi yang aksesnya harus dibatasi atau sepenuhnya ditutup.


4. Penyelenggara Satu Data Indonesia bertanggung jawab kepada Presiden


Regulasi baru ini turut mengatur pembentukan Penyelenggara Satu Data Indonesia yang bertanggung jawab kepada Presiden. Lembaga tersebut memiliki fungsi koordinatif, normatif dan fasilitatif.


Penyelenggara SDI nantinya berperan mengoordinasikan pembina data, produsen data serta wali data sehingga tata kelola data nasional tidak berjalan secara terpisah-pisah.


5. Keamanan data diperketat


Aspek keamanan menjadi salah satu bagian penting dalam UU Satu Data Indonesia. Aturan tersebut mencakup standar keamanan data, infrastruktur kriptografi, sistem manajemen sertifikat digital, audit keamanan hingga audit kedaulatan data.


Selain itu, pengelola data diwajibkan melaporkan insiden keamanan paling lambat 1 x 24 jam. Penggunaan serta pengendalian akses terhadap data juga mendapatkan pengaturan khusus.


6. Transfer data tertutup ke luar negeri mendapat pembatasan


UU Satu Data Indonesia juga memberikan perhatian terhadap kedaulatan data. Akses dan transfer data tertutup ke luar yurisdiksi Indonesia tidak dapat dilakukan secara bebas dan harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.


Pengaturan tersebut dimaksudkan agar data strategis Indonesia tetap berada dalam kendali negara dan tidak mudah berpindah ke yurisdiksi asing tanpa mekanisme pengawasan.


7. Masyarakat diberi ruang untuk ikut mengawasi


Satu Data Indonesia tidak hanya menempatkan pemerintah sebagai pihak yang aktif dalam pengelolaan data. Masyarakat juga diberikan ruang untuk memberikan masukan, melaporkan dugaan penyalahgunaan data, melakukan pengawasan secara partisipatif, serta memberikan kontribusi data secara sukarela.


Keterlibatan publik tersebut diharapkan membuat tata kelola data lebih transparan sekaligus membuka jalur pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan informasi.


8. Ada mekanisme sengketa dan sanksi


UU ini juga menyiapkan mekanisme penyelesaian apabila terjadi sengketa dalam pengelolaan data. Penyelesaian diutamakan melalui jalur nonlitigasi atau di luar pengadilan, dengan proses mediasi paling lama 14 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 14 hari kerja.


Untuk memastikan aturan dipatuhi, regulasi tersebut turut memuat sanksi administratif dan ketentuan pidana. Dengan demikian, pengelolaan data nasional tidak hanya diatur dari sisi teknis, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum bagi pelanggaran.


Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menilai pengesahan UU Satu Data Indonesia menjadi tonggak baru dalam pengelolaan data nasional. Pemerintah berharap data yang lebih berkualitas dapat membantu memastikan program pembangunan dan bantuan sosial benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.


Dengan disahkannya UU Satu Data Indonesia, tantangan berikutnya berada pada tahap implementasi. Pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga tingkat desa harus mampu membangun sistem yang saling terhubung tanpa mengabaikan keamanan, perlindungan data, serta hak masyarakat.


Pada akhirnya, keberhasilan regulasi ini tidak hanya ditentukan oleh keberadaan undang-undang, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah memastikan data benar-benar akurat, mutakhir, aman dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika berjalan efektif, Satu Data Indonesia dapat menjadi fondasi penting untuk membuat kebijakan publik lebih tepat sasaran dan mengurangi persoalan akibat perbedaan basis data antarinstansi.


#GP | DEF

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

JMSI

Pages

SELAMAT DATANG DI SEMOGA ANDA PUAS