PADANG PANJANG (SUMBAR). GP — Rencana pembangunan Jalan Tol Sicincin–Bukittinggi mulai memasuki tahap pra-sosialisasi di Kota Padang Panjang. Namun, proyek infrastruktur bernilai sekitar Rp29 triliun itu belum sepenuhnya mendapat penerimaan masyarakat. Di balik harapan terhadap konektivitas dan pertumbuhan ekonomi, muncul kekhawatiran mengenai nasib lahan pertanian produktif, keberlanjutan irigasi, serta akses antarkampung yang berpotensi terdampak pembangunan.
Persoalan tersebut mengemuka dalam kegiatan pra-sosialisasi yang menghadirkan ninik mamak, bundo kanduang, dan anak nagari di Gedung M. Syafei, Rabu (28/10/2026). Kegiatan itu dihadiri Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, Direktur Utama PT Hutama Karya Koentjoro, Kepala BPJN Sumatera Barat Elsa Putra Friandi, Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis, Wakil Wali Kota Allex Saputra, serta Sekretaris Daerah Doni Hendra.
BACA BERITA INI:
Tokoh Adat Minangkabau Basrizal Bicara Siti Naiman–D’Box Cafe: Kepastian Hukum Harga Mati
Forum tersebut menjadi ruang awal untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait rencana pembangunan tol, terutama mengenai dampak trase terhadap lahan, aktivitas pertanian, sistem pengairan, dan akses mobilitas warga.
Persoalan bukan sekadar pembangunan jalan
Pembangunan tol Sicincin–Bukittinggi diproyeksikan menjadi salah satu upaya memperkuat konektivitas di Sumatera Barat. Namun, bagi masyarakat yang bermukim di sepanjang rencana trase, persoalan yang harus dijawab tidak berhenti pada manfaat transportasi.
Pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana pembangunan tersebut dapat berjalan tanpa mengabaikan hak masyarakat atas tanah, keberlangsungan mata pencaharian petani, serta fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B.
Kekhawatiran itu menjadi penting karena perubahan fungsi lahan, terganggunya jaringan irigasi, maupun terputusnya akses menuju kawasan pertanian dapat menimbulkan dampak jangka panjang. Karena itu, kejelasan trase, validasi data lahan, dan mekanisme penyelesaian dampak perlu dibuka secara transparan sejak tahap perencanaan.
Andre Rosiade: Sumbar membutuhkan jalur alternatif
Andre Rosiade mengatakan pembangunan tol tersebut diperlukan untuk memperkuat konektivitas Sumatera Barat, terutama sebagai jalur alternatif ketika akses utama, seperti kawasan Lembah Anai dan jalur Malalak, mengalami gangguan akibat bencana.
Menurut Andre, ketergantungan pada jalur penghubung yang terbatas telah menjadi persoalan berkepanjangan bagi mobilitas masyarakat dan distribusi ekonomi di Sumatera Barat.
“Sumatera Barat membutuhkan terobosan. Sejak saya kecil sampai sekarang, jalur Padang menuju Bukittinggi masih itu-itu saja. Akibatnya, kemacetan terjadi di mana-mana. Ketika Lembah Anai putus, kita tidak memiliki jalur alternatif yang memadai,” ujar Andre.
BACA BERITA INI:
SP-1 Dikeluarkan, D'Box Arena Tetap Dibangun? Komisi I DPRD Padang Panjang Soroti Penegakan Tata Ruang
Ia menyebut rencana pembangunan tol Sicincin–Bukittinggi telah memperoleh dukungan pemerintah pusat dengan nilai perencanaan sekitar Rp29 triliun, di luar biaya pembebasan lahan. Andre juga menyatakan dukungan tersebut diperjuangkan melalui komunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto.
“Alhamdulillah, kita mendapatkan dukungan untuk pembangunan tol dari Sicincin menuju Bukittinggi. Tugas saya sebagai anggota DPR adalah memperjuangkan anggarannya dan memastikan Sumatera Barat mendapatkan perhatian pemerintah pusat,” katanya.
Andre menjelaskan, rencana jalur dari Sicincin menuju Padang Panjang mencakup pembangunan dua terowongan, masing-masing sepanjang sekitar 700 meter dan 4,6 kilometer. Pengembangan jalur menuju kawasan Agam juga menjadi bagian dari rencana penguatan konektivitas wilayah.
Meski demikian, Andre menegaskan keberhasilan proyek tidak cukup diukur dari terbangunnya jalan tol. Persoalan masyarakat yang terdampak juga harus diselesaikan melalui mekanisme yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Saya tidak ingin menzalimi masyarakat. Jabatan ini harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Karena itu, kita harus duduk bersama dan mencari solusi terbaik. Kalau ada persoalan, sampaikan. Kita diskusikan apakah trase bisa digeser atau bagaimana cara mengurangi dampaknya,” tegasnya.
LP2B, irigasi, dan akses kampung harus mendapat kepastian
Andre meminta PT Hutama Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah provinsi, pemerintah kota, serta instansi pertanahan membuka ruang dialog yang jelas dan transparan.
BACA BERITA INI:
SP-1 dan SP-2 Sudah Terbit, Ada Apa dengan D’Box Arena?
Menurut dia, persoalan kepemilikan tanah, lahan garapan, sawah produktif, bangunan, tanaman, hingga jaringan irigasi harus dibahas secara terperinci. Perencanaan trase juga perlu memperhitungkan kebutuhan terowongan dan jalan penghubung agar aktivitas masyarakat tidak terputus.
“Jangan sampai pertanian masyarakat terganggu. Kalau ada persoalan irigasi, harus dicarikan solusinya. Kita juga harus memastikan kampung-kampung tidak terpisah. Pembangunan ini harus membawa manfaat bagi masyarakat dan generasi berikutnya,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan proyek. Sebab, bagi masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada sektor pertanian, keberadaan jalan tol tidak otomatis menjamin peningkatan kesejahteraan apabila akses ke sawah, saluran pengairan, dan lahan garapan justru terganggu.
Perlindungan terhadap LP2B juga menjadi isu yang perlu diperjelas dalam proses perencanaan. Pemerintah dan pelaksana proyek perlu menjelaskan bidang tanah yang berpotensi terdampak, status lahannya, serta langkah mitigasi yang akan ditempuh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Andre mengatakan pra-sosialisasi sengaja dilakukan untuk mempercepat komunikasi dengan masyarakat. Dialog lanjutan bersama tim terpadu yang melibatkan pemerintah daerah, Hutama Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, ATR/BPN, dan instansi terkait direncanakan berlangsung pada pertengahan November 2026.
Dalam tahapan tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh penjelasan lebih terperinci mengenai trase, bidang tanah terdampak, status kepemilikan dan penggarapan, serta mekanisme penilaian dan ganti kerugian.
Wali Kota berharap tol mendorong ekonomi daerah
Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis menyambut pelaksanaan pra-sosialisasi tersebut. Ia berharap pembangunan tol dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menekan pengangguran, dan menjadikan Padang Panjang bukan hanya sebagai kota lintasan, tetapi juga sebagai kota tujuan.
Hendri mengapresiasi kehadiran Andre Rosiade, perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum, BPJN, dan pemerintah provinsi dalam forum bersama masyarakat. Ia berharap pertemuan tersebut dapat membantu menjelaskan rencana pembangunan sekaligus merespons kekhawatiran warga.
Hendri juga mengajak masyarakat menyampaikan keberatan atau persoalan yang berkaitan dengan rencana pembangunan melalui saluran resmi pemerintah daerah.
Masyarakat yang memiliki keluhan diminta membawa dokumen atau bahan pendukung ke kantor kecamatan. Selain itu, Hendri menyebut warga dapat memanfaatkan aplikasi Papago untuk menyampaikan pengaduan kepada Pemerintah Kota Padang Panjang.
Namun, keterbukaan saluran pengaduan perlu diikuti dengan tindak lanjut yang jelas. Aspirasi masyarakat, terutama yang menyangkut tanah, lahan pertanian, dan akses lingkungan, membutuhkan jawaban terukur agar tidak berhenti sebatas pencatatan keluhan.
BPJN menilai jalur alternatif semakin mendesak
Kepala BPJN Sumatera Barat Elsa Putra Friandi mengatakan pengalaman terputusnya akses Lembah Anai dan Malalak menunjukkan pentingnya jalur alternatif bagi Sumatera Barat.
BACA BERITA INI:
Tiga Kali Diperingatkan, D’Box Arena Tetap Beroperasi: Kini Tindakan Pemko Dipertanyakan
Ia menyebut gangguan pada kedua akses tersebut pada 2025 pernah membuat perjalanan yang biasanya ditempuh dalam dua hingga tiga jam membengkak menjadi sekitar 10 jam akibat kemacetan.
Menurut Elsa, pelebaran jalan nasional yang telah padat oleh aktivitas dan bangunan di sisi kiri maupun kanan lebih sulit dilakukan dibandingkan pembangunan jalur baru. Karena itu, ia mengajak masyarakat mengikuti tahapan sosialisasi agar memperoleh penjelasan mengenai rencana pembangunan.
Sementara itu, Direktur Utama PT Hutama Karya Koentjoro menyampaikan permohonan maaf apabila pendataan awal di lapangan sebelumnya menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga.
Ia mengatakan masukan masyarakat, termasuk mengenai perbedaan status pemilik tanah dan penggarap lahan, akan menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan data sebelum konsultasi publik berikutnya.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya ketelitian pendataan. Perbedaan antara pemilik lahan, penggarap, dan pihak yang memiliki kepentingan atas tanah perlu diverifikasi agar proses konsultasi maupun penyelesaian dampak tidak menimbulkan persoalan baru.
Dukungan pembangunan harus berjalan bersama transparansi
Dalam dialog, sejumlah tokoh masyarakat menyampaikan kekhawatiran mengenai dampak pembangunan terhadap lahan pertanian produktif yang berkaitan dengan LP2B, penghidupan petani, dan kelancaran irigasi. Mereka meminta informasi trase dibuka secara transparan serta setiap persoalan diselesaikan melalui musyawarah.
Sejumlah tokoh adat juga menyatakan dukungan terhadap pembangunan dengan harapan kepentingan masyarakat tetap menjadi perhatian. Validasi data kepemilikan tanah melalui perwakilan kaum yang jelas turut disampaikan sebagai masukan agar pembahasan dan penyelesaian persoalan lahan berlangsung tertib.
Perbedaan pandangan yang muncul dalam pra-sosialisasi tersebut menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat tidak cukup dibangun melalui penjelasan mengenai manfaat tol. Pemerintah dan pelaksana proyek juga perlu memberikan kepastian mengenai dampak, perlindungan hak warga, serta mekanisme penyelesaian keberatan.
Tahap berikutnya akan menjadi ujian penting bagi keterbukaan proses pembangunan. Masyarakat membutuhkan informasi yang dapat diperiksa, bukan sekadar gambaran umum mengenai rencana trase dan manfaat proyek.
Pada akhirnya, pembangunan tol Sicincin–Bukittinggi diharapkan mampu memperkuat konektivitas Sumatera Barat tanpa mengabaikan keberlanjutan pertanian, akses antarkampung, dan hak masyarakat yang terdampak. Manfaat pembangunan akan lebih berarti apabila berjalan seiring dengan transparansi, kepastian prosedur, dan penyelesaian persoalan warga secara adil.
#GP | Ce
Tidak ada komentar:
Posting Komentar