Jakarta(DKI). GP– Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) yang menguji syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sempat diminta untuk ditunda oleh pihak pemohon. Permintaan itu muncul karena jadwal persidangan berdekatan dengan pertandingan final Timnas Indonesia yang menjadi perhatian publik.
Perkara tersebut berkaitan dengan gugatan mengenai pemenuhan syarat pendidikan Gibran ketika maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Para pemohon mempersoalkan ketentuan pendidikan serta aturan pencalonan yang digunakan dalam proses Pemilu 2024.
Permintaan penundaan sidang tersebut menjadi salah satu dinamika dalam rangkaian persidangan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Perkara ini telah melalui sejumlah tahapan persidangan sejak September 2026, termasuk pemeriksaan dokumen dan keterangan dari sejumlah pihak.
Dalam proses persidangan sebelumnya, MK menggali dokumen pendidikan yang digunakan Gibran dalam proses penyetaraan pendidikan. Keterangan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menjadi salah satu bagian penting karena berkaitan dengan dokumen yang diajukan untuk memperoleh pengakuan kesetaraan pendidikan.
Anggota tim penilai dokumen pendidikan Kemendikdasmen, Taufiq Darmajati, sebelumnya menerangkan bahwa dokumen yang diterima dalam proses tersebut antara lain transkrip nilai dan certificate of attendance dari UTS Insearch. Ia menyebut tidak terdapat ijazah dalam dokumen yang diterima tim penilai.
Keterangan tersebut kemudian menjadi sorotan dalam persidangan karena pemohon sedang mempermasalahkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran. Para pemohon mendalilkan adanya persoalan terkait ketentuan minimal pendidikan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
MK sebelumnya juga telah meminta keterangan dari sejumlah pihak untuk mendalami dokumen pendidikan Gibran. Selain Kemendikdasmen, keterangan diberikan oleh Atase Pendidikan KBRI Singapura dan Atase Pendidikan KBRI Australia. Namun, MK menolak permintaan pemohon untuk menghadirkan Gibran secara langsung dalam persidangan.
Perkara ini menjadi semakin mendapat perhatian karena memasuki tahapan akhir. Berdasarkan ketentuan jadwal perkara, pengucapan putusan untuk perkara tersebut berada dalam rentang 5-6 Oktober 2026. Namun, hingga Senin (5/10/2026), MK menyatakan jadwal sidang lanjutan akan diumumkan setelah ditetapkan.
Persoalan yang diuji tidak hanya menyangkut dokumen pendidikan, tetapi juga aturan yang digunakan dalam proses pencalonan Gibran pada Pilpres 2024. Salah satu ketentuan yang dipersoalkan adalah Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 mengenai bukti kelulusan bagi calon yang menempuh pendidikan di luar negeri.
Dengan demikian, permintaan penundaan sidang yang dikaitkan dengan agenda final Timnas menjadi bagian dari dinamika menjelang berakhirnya proses pemeriksaan perkara. Di sisi lain, substansi utama perkara tetap berada pada penilaian hukum MK terhadap syarat pendidikan dan aturan pencalonan yang dipersoalkan pemohon.
Putusan MK nantinya akan menjadi titik penting untuk menentukan bagaimana Mahkamah menilai dalil para pemohon mengenai syarat pendidikan Gibran. Hingga putusan dibacakan, seluruh dalil dan bukti dalam perkara tersebut masih menjadi bagian dari proses pemeriksaan konstitusional di MK.
#GP | DEF






Tidak ada komentar:
Posting Komentar