Barang Mewah Lapas Cibinong Disembunyikan di Kandang Sapi, 17 Pegawai Kena Sanksi - Go Parlement | Portal Berita

Barang Mewah Lapas Cibinong Disembunyikan di Kandang Sapi, 17 Pegawai Kena Sanksi

Senin, Oktober 05, 2026



Jakarta(DKI). GP– Kasus klaster mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kembali mengungkap fakta mengejutkan. Sejumlah barang mewah yang berada di lingkungan lapas ternyata dipindahkan hingga ke bekas kandang sapi setelah Ombudsman melakukan inspeksi mendadak pada 23 September 2026.


Informasi tersebut disampaikan Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Rudi Setiawan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (5/10/2026). Menurut Rudi, pemindahan barang dilakukan pada malam hari setelah tim Ombudsman melakukan sidak pada pagi hingga siang harinya.


Sebagian barang yang dipindahkan kemudian berhasil ditemukan oleh petugas. Lokasinya cukup tidak biasa, yakni di bekas kandang sapi yang berada di area Lapas Cibinong. Sementara sebagian barang lainnya disebut telah dibawa keluar dari lingkungan lapas.


Rudi menjelaskan barang-barang tersebut berkaitan dengan fasilitas yang digunakan warga binaan. Ketika Menteri Imipas Agus Andrianto datang melakukan pemeriksaan, barang-barang yang sebelumnya berada di area klaster mewah itu sudah tidak terlihat.


Temuan awal kasus ini mencuat setelah Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak pada 23 September. Tim Ombudsman menemukan sejumlah bangunan yang diduga dihuni warga binaan dengan fasilitas seperti rumah tinggal, antara lain sofa, kulkas, televisi, meja makan dan fasilitas lainnya. Di kawasan tersebut juga ditemukan lebih dari 10 bangunan serta sejumlah kendaraan mewah.


Hasil pemeriksaan Kemenimipas kemudian menemukan persoalan lain terkait status bangunan. Dari 21 bangunan yang berada di luar area utama lapas, hanya delapan yang tercatat dalam Sistem Manajemen Barang Milik Negara (SIMAK). Sebanyak 13 bangunan lainnya tidak tercatat, termasuk bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman.


Kemenimipas menyebut 13 bangunan yang tidak tercatat itu dibangun secara swadaya oleh warga binaan dan awalnya diperuntukkan sebagai rumah pegawai. Bangunan tersebut mulai berdiri pada 2023 dan kemudian mengalami renovasi pada akhir 2025 hingga awal 2026. Pemerintah menyatakan bangunan dan sejumlah perabot tersebut tidak menggunakan anggaran negara.


Karena status barang dan bangunan tersebut tidak tercatat sebagai aset negara, Kemenimipas kemudian mengambil tindakan. Sejumlah barang dihancurkan agar tidak dapat digunakan kembali, sementara bangunan yang dinilai tidak sesuai ketentuan juga dibongkar.


Kasus ini juga berujung pada pemberian sanksi terhadap jajaran Lapas Cibinong. Sebanyak 17 ASN dikenai hukuman disiplin, terdiri atas satu orang yang diberhentikan sebagai ASN, lima orang mendapat hukuman disiplin berat, dan 11 lainnya menerima hukuman disiplin sedang.


Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong, Wisnu Hani Putranto, menjadi pejabat yang diberhentikan sebagai ASN. Kemenimipas menyatakan sanksi tersebut diberikan setelah investigasi menemukan adanya penyalahgunaan wewenang serta pelanggaran ketentuan disiplin pegawai.


Temuan klaster mewah tersebut sebelumnya memunculkan dugaan adanya perlakuan khusus terhadap warga binaan tertentu. Ombudsman bahkan menemukan kondisi bangunan yang lebih menyerupai hunian apartemen atau rumah tinggal dibandingkan fasilitas pemasyarakatan biasa. Tim Ombudsman juga sempat mengalami penolakan ketika hendak masuk ke area blok sel warga binaan.


Rangkaian temuan tersebut membuat pengawasan terhadap Lapas Cibinong semakin ketat. Persoalan yang kini menjadi perhatian bukan hanya keberadaan fasilitas mewah, tetapi juga bagaimana barang-barang tersebut dapat berada di dalam lapas, siapa yang menggunakannya, serta mengapa sebagian fasilitas dapat dipindahkan setelah pemeriksaan Ombudsman.


Dengan pemecatan Kalapas dan sanksi terhadap 16 pegawai lainnya, Kemenimipas menyatakan proses penindakan internal telah dilakukan. Namun, kasus klaster mewah Lapas Cibinong masih menyisakan pertanyaan mengenai mekanisme pengawasan dan kemungkinan adanya perlakuan istimewa bagi warga binaan tertentu.


#GP | DEF

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

JMSI

Pages

SELAMAT DATANG DI SEMOGA ANDA PUAS