Jakarta(DKI). GP- Pertumbuhan ekonomi Indonesia belum otomatis membuat seluruh masyarakat menikmati kesejahteraan yang sama. Di tengah aktivitas bisnis dan akumulasi kekayaan kelompok atas, masyarakat berpenghasilan rendah masih menghadapi tekanan biaya hidup, kebutuhan pokok, dan keterbatasan ruang untuk meningkatkan taraf ekonomi. Fenomena ini memperkuat persoalan lama yang belum tuntas: mengapa kekayaan dapat terus bertambah bagi sebagian orang, sementara banyak warga masih berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari?
Ketimpangan tersebut bukan sekadar persoalan perbedaan gaya hidup antara orang kaya dan masyarakat miskin. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana hasil pertumbuhan ekonomi dibagikan, siapa yang paling banyak menikmati keuntungan, dan seberapa besar kesempatan masyarakat kecil untuk memperbaiki kehidupannya. Ketika kenaikan aktivitas ekonomi tidak diikuti peningkatan pendapatan yang merata, pertumbuhan berisiko hanya terlihat bagus dalam angka, tetapi belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat luas.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, rasio Gini pengeluaran Indonesia mencapai 0,368 pada Maret 2026, meningkat dibandingkan 0,363 pada September 2025. Rasio Gini merupakan indikator ketimpangan distribusi pengeluaran, dengan angka yang semakin tinggi menunjukkan distribusi yang semakin timpang. Pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin tercatat sekitar 22,93 juta orang atau 8,07 persen dari total penduduk. Angka tersebut memperlihatkan bahwa penurunan kemiskinan masih dapat berjalan bersamaan dengan meningkatnya ketimpangan.
Salah satu persoalan utama terletak pada kemampuan setiap kelompok masyarakat untuk memperoleh dan mengembangkan aset. Kelompok berpenghasilan tinggi umumnya memiliki ruang lebih besar untuk berinvestasi, membeli properti, membangun usaha, serta memperoleh tambahan pendapatan dari kepemilikan modal. Sebaliknya, keluarga berpenghasilan rendah lebih banyak menggunakan pendapatannya untuk kebutuhan pokok. Akibatnya, kemampuan membangun kekayaan dalam jangka panjang menjadi tidak seimbang.
Tekanan juga datang dari meningkatnya biaya kebutuhan dasar. BPS mencatat garis kemiskinan naik 4,33 persen menjadi Rp669.235 per kapita per bulan pada Maret 2026. Untuk keluarga beranggotakan empat orang, kebutuhan minimum berdasarkan angka tersebut mencapai sekitar Rp2,67 juta per bulan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penghasilan yang tidak bertambah seiring kenaikan biaya hidup dapat membuat keluarga semakin sulit memenuhi kebutuhan dasar, bahkan ketika mereka belum tercatat sebagai penduduk miskin.
Di sisi lain, besarnya konsumsi kelompok berpendapatan tinggi ikut memperlihatkan ketimpangan daya beli. Pemberitaan Suara.com pada Agustus 2026 menyoroti bahwa 20 persen kelompok teratas menguasai sekitar 45 persen konsumsi nasional. Ketimpangan daya beli seperti ini penting diperhatikan karena konsumsi masyarakat merupakan salah satu penggerak ekonomi. Jika pertumbuhan permintaan lebih banyak ditopang kelompok berpendapatan tinggi, manfaatnya belum tentu tersebar secara merata kepada pekerja dan pelaku usaha kecil.
Dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat miskin, tetapi juga kelompok kelas menengah yang menghadapi pengeluaran rumah tangga, biaya pendidikan, cicilan, dan kebutuhan kesehatan. Ketika pendapatan berjalan lebih lambat daripada pengeluaran, kemampuan menabung dan berinvestasi semakin terbatas. Situasi ini dapat membuat mobilitas sosial semakin sulit, terutama bagi keluarga yang tidak memiliki aset atau dukungan keuangan untuk menghadapi keadaan darurat.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ekonomi tidak berhenti pada pencapaian angka pertumbuhan. Penciptaan lapangan kerja formal, peningkatan upah yang sejalan dengan produktivitas, akses pendidikan berkualitas, perlindungan sosial yang tepat sasaran, serta kemudahan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil perlu menjadi bagian dari strategi mengurangi ketimpangan. Kebijakan pajak dan distribusi anggaran juga perlu dievaluasi agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan ekonomi tidak cukup dilihat dari seberapa besar pertumbuhan produk domestik bruto atau seberapa banyak investasi yang masuk. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa masyarakat memiliki kesempatan yang lebih adil untuk memperoleh pendapatan, membangun aset, dan meningkatkan kualitas hidup. Selama kesempatan tersebut masih timpang, persoalan si kaya semakin kaya dan si miskin sulit keluar dari tekanan ekonomi akan tetap menjadi tantangan besar bagi pembangunan Indonesia.
#GP | DEF
Tidak ada komentar:
Posting Komentar