Jakarta(DKI). GP– Keputusan Rocky Gerung bergabung dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) memicu gelombang kritik dan kekecewaan dari sebagian publik yang selama ini mengenalnya sebagai pengamat vokal terhadap kekuasaan. Namun, Rocky memilih menanggapi polemik tersebut dengan santai. Ia menyebut kontroversi yang muncul sebagai hal biasa dan melontarkan sindiran, “mantan masih mantau”.
Pernyataan itu disampaikan Rocky setelah menghadiri rapat pleno perdana Wantimpres di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 8 Oktober 2026. Respons tersebut menjadi sorotan karena kepindahannya dari posisi pengamat di luar pemerintahan ke lembaga penasihat Presiden Prabowo Subianto menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi sikap kritisnya.
Rocky menilai kritik dan sindiran yang muncul di media sosial merupakan konsekuensi dari keputusan politik dan peran publik yang kini dijalaninya. Ia tidak menganggap ramainya komentar negatif sebagai sesuatu yang mengejutkan. Sebaliknya, ia melihat perhatian tersebut sebagai tanda bahwa orang-orang yang dahulu mengikuti kiprahnya masih terus memantau langkahnya.
Kontroversi ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Rocky bersama 25 anggota Wantimpres lainnya di Istana Negara pada Jumat, 2 Oktober 2026. Pelantikan tersebut menandai babak baru bagi Rocky, yang selama bertahun-tahun dikenal kerap melontarkan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah dan dinamika politik nasional.
Bergabungnya Rocky ke dalam lingkaran penasihat presiden memunculkan pertanyaan di kalangan publik: apakah ia akan tetap mempertahankan sikap kritisnya setelah berada di lingkungan kekuasaan? Kritik terutama berkaitan dengan perubahan posisi dari pengamat yang berada di luar pemerintahan menjadi anggota lembaga yang memberikan nasihat langsung kepada kepala negara.
Menanggapi keraguan tersebut, Rocky sebelumnya menegaskan bahwa posisinya di Wantimpres tidak berarti ia meninggalkan pandangan kritis. Ia menyebut dirinya hanya berpindah dari luar ke dalam Istana, sementara sikap dan cara pandangnya tetap dipertahankan. Menurut Rocky, keberadaannya di lingkungan presiden justru membuka ruang untuk menyampaikan pandangan secara langsung tanpa harus melewati banyak perantara.
Rocky juga menjelaskan bahwa tugas Wantimpres bukan mengambil alih pekerjaan teknis kementerian, melainkan memberikan pertimbangan kepada Presiden. Ia menilai lembaga tersebut perlu bersikap kritis terhadap arah kebijakan pemerintah, termasuk menelaah dampak keputusan negara terhadap masyarakat. Dengan demikian, peran Wantimpres menurutnya bukan sekadar menyetujui setiap langkah pemerintah.
Dalam rapat pleno perdana pada 8 Oktober 2026, Wantimpres disebut masih membahas persoalan prosedural dan mekanisme kerja internal. Pembahasan substansi kebijakan belum menjadi fokus utama pertemuan tersebut. Anggota Wantimpres Bambang Soesatyo juga menyampaikan bahwa sejumlah bidang yang akan ditangani mencakup keamanan, pertahanan, politik, hukum, keuangan, perdagangan, dan ketahanan energi.
Rocky menegaskan bahwa penilaian terhadap kinerja Wantimpres seharusnya tidak berhenti pada kontroversi mengenai siapa yang duduk di dalamnya. Menurutnya, hal yang lebih penting adalah kualitas argumen dan pertimbangan yang disampaikan kepada presiden. Ia juga menyatakan bahwa pernyataan kepada media harus tetap terukur dan tidak mengandung informasi yang menyesatkan.
Polemik seputar Rocky kini menjadi ujian bagi reputasi kritis yang selama ini melekat padanya. Publik akan menilai apakah kehadirannya di Wantimpres benar-benar memberi ruang bagi kritik terhadap kebijakan pemerintah atau justru mengubah cara ia menyampaikan pandangan. Jawaban akhirnya tidak hanya ditentukan oleh pernyataan Rocky, tetapi juga oleh sikap dan kontribusinya dalam proses pemberian pertimbangan kepada Presiden Prabowo.
Bagi Rocky, gelombang kritik merupakan bagian dari dinamika yang menyertai langkahnya masuk ke lingkungan Istana. Namun, tantangan sesungguhnya baru dimulai: membuktikan bahwa kedekatan dengan pusat kekuasaan tidak menghilangkan keberanian untuk menguji kebijakan secara kritis dan menyampaikan pertimbangan yang berpihak pada kepentingan publik.
#GP | DEF
Tidak ada komentar:
Posting Komentar