Jakarta (DKI). GP– Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi salah satu instrumen utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menjalankan program prioritas, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Dalam dua tahun pemerintahan, pemerintah mengarahkan belanja negara untuk memperluas layanan dasar, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Namun, besarnya anggaran tetap harus diikuti hasil nyata yang dirasakan masyarakat.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan peran APBN tersebut dalam forum evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran bertajuk Kerja Nyata Melanjutkan Asta Cita di Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2026. Menurut pemerintah, belanja negara tidak sekadar menjadi angka dalam laporan keuangan, tetapi harus mendukung peningkatan kualitas manusia, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi.
Di sektor pendidikan, pemerintah menjalankan sejumlah program, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, revitalisasi sekolah dan madrasah, hingga digitalisasi pembelajaran. Program-program tersebut diarahkan untuk memperluas akses pendidikan sekaligus memperbaiki kualitas pembelajaran bagi siswa di berbagai daerah.
Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu agenda yang mendapat perhatian besar. Berdasarkan data pemerintah, hingga 31 Agustus 2026, program tersebut telah menjangkau sekitar 56,99 juta penerima manfaat. Pemerintah menempatkan program ini sebagai bagian dari upaya mendukung pemenuhan gizi sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak usia sekolah.
Dukungan APBN juga mengalir ke sektor kesehatan. Pemerintah memperluas program Cek Kesehatan Gratis (CKG), yang tercatat telah menjangkau 70,3 juta penduduk sepanjang 2025 dan sekitar 99,1 juta penduduk hingga September 2026. Program ini ditujukan untuk memperluas akses pemeriksaan kesehatan dan mendorong masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya lebih dini.
Selain pemeriksaan gratis, pemerintah mengalokasikan dukungan untuk renovasi 10.000 puskesmas serta pembangunan dan pemenuhan fasilitas rumah sakit umum daerah (RSUD) di berbagai wilayah. Penguatan fasilitas kesehatan tersebut diharapkan membantu meningkatkan pelayanan masyarakat, terutama di daerah yang masih menghadapi keterbatasan sarana dan tenaga kesehatan.
Besarnya dukungan anggaran pendidikan juga terlihat dalam realisasi APBN terbaru. Kementerian Keuangan mencatat penyaluran anggaran pendidikan mencapai Rp574,2 triliun hingga 30 September 2026. Dana tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan, termasuk bantuan bagi siswa dan mahasiswa, pembayaran gaji serta tunjangan tenaga pendidik, hingga operasional dan perbaikan fasilitas sekolah maupun perguruan tinggi.
Meski demikian, keberhasilan belanja negara tidak cukup diukur dari jumlah dana yang disalurkan atau banyaknya penerima program. Pemerintah tetap perlu memastikan bantuan pendidikan tepat sasaran, fasilitas sekolah benar-benar membaik, dan layanan kesehatan dapat diakses secara merata. Evaluasi terhadap kualitas pelaksanaan menjadi penting agar anggaran besar tidak berhenti sebagai capaian administratif.
Di sisi lain, APBN juga dituntut menjaga stabilitas ekonomi di tengah perubahan situasi global. Pemerintah menyatakan perekonomian Indonesia tetap tumbuh di kisaran 5 persen, sementara kebijakan fiskal diarahkan untuk melindungi masyarakat, mendorong investasi, memperkuat produksi, dan menciptakan lapangan kerja formal. Pemerintah ingin menjaga disiplin fiskal sekaligus menggunakan anggaran sebagai pendorong pertumbuhan.
Memasuki tahun ketiga pemerintahan, tantangan berikutnya adalah memastikan program prioritas memberikan dampak yang lebih terukur. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027. Untuk mendukung sasaran itu, APBN dirancang bersama upaya mendorong investasi, meningkatkan kapasitas produksi, memperkuat ekspor, dan memperluas kesempatan kerja.
Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran memperlihatkan besarnya peran APBN dalam membiayai program pendidikan, kesehatan, dan agenda pembangunan lainnya. Namun, penilaian akhir terhadap kebijakan tersebut akan sangat bergantung pada manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat: akses pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan yang semakin merata, serta penggunaan uang negara yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
#GP | DEF
Tidak ada komentar:
Posting Komentar