Jakarta(DKI). GP– Presiden Prabowo Subianto kembali merombak jajaran pemerintahannya. Reshuffle kabinet ketujuh sejak Prabowo-Gibran memimpin pemerintahan ini mendapat perhatian Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang melihat adanya pesan persatuan di balik langkah Presiden tersebut.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan reshuffle kali ini perlu dilihat dalam konteks upaya pemerintah meningkatkan kinerja. Menurut dia, perubahan komposisi pejabat seharusnya dapat menjawab harapan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo.
Reshuffle ketujuh tersebut dilakukan Prabowo pada Jumat, 2 Oktober 2026. Perombakan menyentuh sejumlah posisi penting dalam pemerintahan, termasuk jabatan menteri, wakil menteri, serta beberapa posisi strategis lainnya. Langkah tersebut menjadi bagian dari evaluasi Presiden terhadap jajaran pemerintahan yang telah berjalan hampir dua tahun.
Bagi PKS, pesan yang muncul dari langkah Presiden tidak hanya berkaitan dengan pergantian personel. Mardani menilai ada pesan persatuan yang perlu menjadi perhatian dalam menjalankan pemerintahan di tengah beragam pandangan politik dan kepentingan masyarakat.
Sementara itu, reshuffle kali ini juga memperlihatkan bahwa Presiden tetap menggunakan kewenangannya untuk menata susunan pembantu pemerintah. Sebelumnya, Prabowo telah menyampaikan bahwa evaluasi terhadap kabinet dilakukan secara terus-menerus dan perubahan dapat dilakukan untuk menempatkan orang sesuai kompetensi serta kebutuhan organisasi.
Prabowo sebelumnya mengibaratkan kabinet sebagai sebuah kesebelasan yang memiliki pemain inti dan cadangan. Dalam penjelasannya, Presiden menyebut penataan personel dapat dilakukan untuk mencari orang yang tepat di posisi yang tepat, termasuk ketika terdapat pejabat yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan jabatan.
Reshuffle ketujuh ini sekaligus menambah catatan panjang perubahan kabinet pada masa pemerintahan Prabowo. Berdasarkan laporan detikcom, reshuffle pertama dilakukan pada 19 Februari 2025 dan kembali berlanjut pada 8 September 2025 sebelum sejumlah perubahan berikutnya dilakukan hingga Oktober 2026.
Di tengah perubahan tersebut, partai politik memberikan respons yang beragam. Selain PKS yang menyoroti pesan persatuan, Partai Demokrat menyatakan reshuffle telah diperhitungkan untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan dan menekankan pentingnya hasil yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pemerintah sendiri menghadapi tuntutan agar perubahan susunan kabinet tidak berhenti pada pergantian nama dan jabatan. Setiap pejabat yang memperoleh tugas baru dituntut mampu menjalankan program pemerintah dan menghasilkan kinerja yang dapat dirasakan masyarakat.
Dengan reshuffle ketujuh, perhatian kini tertuju pada bagaimana susunan baru pemerintahan Prabowo akan bekerja setelah perubahan dilakukan. Pesan persatuan yang disoroti PKS menjadi salah satu catatan politik, sementara efektivitas pejabat baru dan capaian program pemerintah akan menjadi bagian penting dari evaluasi publik ke depan.
Bagi masyarakat, perubahan kabinet tersebut pada akhirnya akan dinilai melalui pelaksanaan program dan hasil pemerintahan. Reshuffle menjadi keputusan Presiden, sedangkan dampaknya terhadap pelayanan publik, kebijakan, dan kinerja pemerintahan akan terlihat melalui pekerjaan para pejabat yang kini mendapat tanggung jawab baru.
#GP | DEF
Tidak ada komentar:
Posting Komentar