Jakarta (DK). GP- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi memasang target penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secepat mungkin. Pernyataan itu menjadi penegasan awal setelah dirinya dilantik sebagai pimpinan baru BNPB di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/10/2026). Ia menekankan, masyarakat tidak boleh terus menanggung dampak kebakaran yang belum tertangani secara optimal.
Kristomei menyebut penanganan karhutla harus mengedepankan kecepatan dan ketanggapan aparat. Menurutnya, respons terhadap bencana tidak semestinya menunggu berjam-jam ketika masyarakat sudah menghadapi ancaman asap, kebakaran, dan kerusakan lingkungan. Ia menegaskan bahwa ukuran respons yang diharapkan adalah hitungan menit, bukan jam.
“Targetnya as soon as possible, secepat mungkin,” ujar Kristomei di Istana Negara, Kamis. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi agar penanganan bencana ke depan lebih efektif dan tidak menimbulkan korban yang seharusnya dapat dicegah.
Sebagai langkah awal, Kristomei menyatakan akan segera mengecek lokasi karhutla. Namun, ia belum merinci wilayah mana yang akan menjadi titik kunjungan pertamanya. Ia mengatakan perlu melakukan koordinasi internal dengan jajaran BNPB terlebih dahulu sebelum menentukan langkah lanjutan di lapangan.
Pergantian pimpinan BNPB ini berlangsung ketika penanganan karhutla masih menjadi perhatian publik. Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya mengancam kawasan yang terbakar, tetapi juga dapat memicu kabut asap yang mengganggu aktivitas masyarakat dan membahayakan kesehatan. Karena itu, kecepatan pemadaman, pemantauan titik api, serta perlindungan warga menjadi bagian penting dari penanganan bencana.
Kristomei juga menyoroti pentingnya memastikan data luas kebakaran berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. BNPB berencana melakukan konsolidasi dan mengecek data menggunakan pemantauan satelit, termasuk sistem SiPongi dan informasi dari NASA. Hasil penghitungan itu diharapkan dapat memberikan gambaran lebih akurat mengenai luas lahan yang terbakar serta dampaknya.
Terkait kemungkinan karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional, Kristomei menyatakan bahwa penentuan status akan dilihat berdasarkan kondisi dan kebutuhan penanganan. Baginya, besarnya status bencana tidak akan berarti banyak apabila tidak diikuti respons yang cepat dan nyata. Prioritas utama saat ini, kata dia, adalah memastikan penanganan berjalan efektif dan masyarakat terlindungi.
Pernyataan tersebut menjadi tantangan bagi kepemimpinan baru BNPB. Target bergerak dalam hitungan menit perlu diterjemahkan menjadi kesiapan personel, koordinasi lintas lembaga, pemantauan titik api, serta pengerahan sumber daya yang tepat. Kecepatan juga harus dibarengi informasi yang akurat agar upaya pemadaman dan perlindungan warga benar-benar menyasar wilayah yang membutuhkan.
Kristomei Sianturi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BNPB pada Kamis (15/10/2026), menggantikan Letjen TNI Suharyanto. Dengan kepemimpinan baru tersebut, publik menanti langkah konkret BNPB dalam mempercepat penanganan karhutla sekaligus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Kini, ujian sesungguhnya bukan hanya pada janji menangani karhutla secepat mungkin, melainkan pada hasil yang dirasakan masyarakat. Api harus segera dikendalikan, dampak asap perlu ditekan, dan warga terdampak harus mendapat perlindungan. Kecepatan respons yang dijanjikan Kristomei akan dinilai dari tindakan nyata di lapangan, bukan semata-mata pernyataan setelah pelantikan.
#GP | DEF
Tidak ada komentar:
Posting Komentar