Jakarta(DKI). GP– Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diwarnai kritik keras dari kalangan mahasiswa. Pada Selasa, 20 Oktober 2026, mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan berbagai persoalan yang dinilai belum mendapatkan penyelesaian memadai, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), mahalnya biaya pendidikan, tekanan ekonomi, hingga dugaan penyalahgunaan kekuasaan.
Aksi demonstrasi tersebut menjadi momentum bagi mahasiswa untuk mengevaluasi perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran sejak dilantik pada 20 Oktober 2024. Melalui gerakan yang melibatkan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi, mereka mendesak pemerintah tidak sekadar menyampaikan janji, tetapi juga menghadirkan kebijakan nyata yang menjawab persoalan masyarakat.
Salah satu isu paling menonjol dalam demonstrasi itu adalah penanganan karhutla. Mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan sebagai bencana nasional. Mereka menilai persoalan tersebut tidak cukup ditangani melalui pemadaman semata, tetapi juga membutuhkan langkah serius untuk melindungi kesehatan masyarakat, memulihkan lingkungan, dan mengusut pihak yang terbukti bertanggung jawab.
Mahasiswa juga meminta pemerintah memberikan perhatian lebih besar kepada warga yang terdampak asap dan kerusakan lingkungan. Penegakan hukum terhadap korporasi yang terbukti terlibat dalam kebakaran menjadi bagian dari tuntutan mereka. Selain itu, pencabutan izin perusahaan yang melanggar aturan turut disuarakan sebagai langkah untuk mencegah krisis lingkungan terus berulang.
Di sektor pendidikan, tingginya biaya sekolah dan akses pendidikan yang belum merata menjadi sorotan berikutnya. Mahasiswa mendesak pemerintah memastikan pendidikan dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Mereka menilai kesempatan memperoleh pendidikan yang layak tidak seharusnya terhambat oleh kemampuan ekonomi keluarga, sehingga kebijakan pendidikan perlu diarahkan pada pemerataan akses dan keterjangkauan biaya.
Persoalan ekonomi juga masuk dalam daftar kritik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Mahasiswa menyoroti tekanan biaya hidup dan mahalnya kebutuhan pokok yang dirasakan masyarakat. Mereka meminta pemerintah mengevaluasi tata kelola kebijakan ekonomi, mengurangi ketimpangan sosial, serta memastikan kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Selain ekonomi dan lingkungan, kebebasan berpendapat serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) turut menjadi perhatian. Mahasiswa mendesak pemerintah menjaga ruang demokrasi agar masyarakat tetap dapat menyampaikan kritik tanpa rasa takut. Mereka juga menuntut penegakan hukum yang konsisten dan tidak tebang pilih, termasuk terhadap pihak-pihak yang memiliki kedudukan dalam pemerintahan.
Sebelum aksi berlangsung, Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Sadar) menghimpun pandangan masyarakat melalui survei terhadap 560 responden dari Sumatera hingga Papua. Hasil survei yang disampaikan pihak penyelenggara menunjukkan 78,8 persen responden menilai pemerintahan Prabowo-Gibran beserta jajaran kabinetnya gagal menangani berbagai persoalan nasional. Angka tersebut merupakan hasil survei yang dikemukakan oleh penyelenggara dan tidak dengan sendirinya mewakili seluruh penduduk Indonesia.
Demonstrasi di Jakarta direncanakan berlangsung dalam dua rangkaian, yakni aksi simbolik di kawasan Tugu Proklamasi pada pagi hari dan aksi massa di kawasan Tugu Tani pada sore hari. Gerakan ini melibatkan elemen mahasiswa dari sejumlah kampus, termasuk Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, dan Universitas Brawijaya. Mahasiswa menggunakan momentum dua tahun pemerintahan sebagai ruang untuk menyampaikan tuntutan kepada Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran.
Secara garis besar, tuntutan mahasiswa mencakup lima agenda utama: penanganan karhutla dan banjir, perbaikan kebijakan ekonomi, perlindungan kebebasan berpendapat, pemberantasan KKN, serta penurunan biaya pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Mereka berharap pemerintah menindaklanjuti kritik tersebut melalui langkah konkret, bukan sekadar respons sementara ketika tekanan publik meningkat.
Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran kini menjadi titik evaluasi atas kemampuan pemerintah menjawab persoalan mendasar masyarakat. Desakan mahasiswa memperlihatkan bahwa isu lingkungan, kesejahteraan, demokrasi, dan pendidikan masih menjadi bagian penting dalam perdebatan publik. Tantangan pemerintah selanjutnya adalah membuktikan bahwa kritik tersebut dapat dijawab melalui kebijakan yang terukur, transparan, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
#GP | DEF
Tidak ada komentar:
Posting Komentar