Jakarta(DKI). GP– Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak boleh terus-menerus bergantung pada pemadaman api dan pembagian masker kepada masyarakat. Pencegahan sejak dini, pengawasan wilayah rawan, serta perlindungan kesehatan warga harus menjadi prioritas agar bencana kabut asap tidak terus berulang setiap musim kemarau.
Anggota Komisi IX DPR RI Ranny Fahd Arafiq menegaskan, penanganan karhutla harus dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya, langkah pemerintah tidak cukup hanya memberikan obat-obatan dan layanan kesehatan ketika masyarakat sudah terpapar asap. Upaya pencegahan harus diperkuat sebelum kebakaran meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar.
Sorotan tersebut menjadi pengingat bahwa karhutla bukan sekadar persoalan api yang membakar kawasan hutan dan lahan. Kebakaran juga membawa ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat, kualitas udara, aktivitas sehari-hari, hingga kondisi lingkungan di wilayah terdampak.
Ranny menilai, langkah antisipasi harus dimulai sejak potensi kebakaran terdeteksi. Pemerintah perlu meningkatkan kesiapsiagaan di daerah rawan, memperkuat koordinasi antarlembaga, serta memastikan penanganan di lapangan berjalan cepat dan terukur. Dengan demikian, titik kebakaran dapat segera ditangani sebelum api menyebar dan menghasilkan kabut asap yang lebih pekat.
Selain pencegahan, perlindungan kesehatan masyarakat juga tidak boleh diabaikan. Warga yang terpapar asap membutuhkan akses terhadap layanan kesehatan, obat-obatan, dan masker yang sesuai. Namun, bantuan tersebut seharusnya menjadi bagian dari strategi penanggulangan yang lebih luas, bukan sekadar respons setelah dampak kebakaran dirasakan masyarakat.
Kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta warga yang memiliki gangguan pernapasan, perlu mendapatkan perhatian khusus. Paparan asap dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, sehingga pemerintah harus memastikan fasilitas pelayanan kesehatan siap menghadapi kemungkinan bertambahnya warga yang membutuhkan pertolongan.
Di sisi lain, pengendalian karhutla membutuhkan kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pihak terkait. Pengawasan kawasan rawan, pemantauan potensi kebakaran, serta respons cepat terhadap titik api perlu dijalankan secara konsisten. Tanpa koordinasi yang kuat, penanganan berisiko terlambat ketika kebakaran sudah meluas.
Persoalan karhutla yang terus berulang juga menuntut evaluasi terhadap pola penanganan selama ini. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan tidak hanya berfokus pada pemadaman dan penanganan korban, tetapi juga mampu menekan risiko kebakaran sejak awal. Pencegahan yang terencana dinilai penting untuk mengurangi dampak lingkungan sekaligus melindungi keselamatan masyarakat.
Dorongan Ranny tersebut menegaskan bahwa keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup diukur dari banyaknya masker yang dibagikan atau jumlah warga yang mendapat pengobatan. Langkah yang lebih mendasar adalah mencegah kebakaran, mempercepat deteksi titik api, dan memastikan seluruh unsur terkait bergerak sebelum situasi semakin sulit dikendalikan.
Dengan memperkuat mitigasi, pengawasan, dan perlindungan kesehatan, pemerintah diharapkan mampu memutus pola penanganan karhutla yang cenderung reaktif. Masyarakat tidak seharusnya terus menanggung risiko kabut asap setiap kali musim rawan kebakaran tiba. Pencegahan yang konsisten menjadi kunci agar bencana serupa tidak terus berulang.
#GP | DEF
Tidak ada komentar:
Posting Komentar