Jakarta(DKI). GP- Kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan semakin melebar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka baru dalam perkara dugaan suap pengurusan impor. Penetapan ini menambah daftar pihak yang harus berhadapan dengan proses hukum dalam skandal yang menyeret sejumlah pejabat Bea Cukai dan pengusaha perusahaan kargo tersebut.
Pengumuman penetapan tersangka disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada awak media di Jakarta, Jumat (30/10/2026). Menurut Budi, Ahmad Dedi yang merupakan pegawai Ditjen Bea dan Cukai telah ditetapkan sebagai tersangka sejak September 2026. Namun, informasi tersebut baru disampaikan kepada publik pada akhir Oktober.
Penetapan Dedi Congor membuat jumlah tersangka dalam perkara yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Februari 2026 bertambah menjadi sembilan orang. KPK menegaskan bahwa penetapan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan untuk membongkar dugaan praktik korupsi di lingkungan Bea Cukai.
Yang membuat perkara ini semakin menyita perhatian, Dedi ternyata bukan hanya berhadapan dengan penyidikan KPK. Ia sebelumnya juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipikor Polri dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi. Dengan demikian, Ahmad Dedi kini memiliki dua status tersangka dari dua lembaga penegak hukum.
Kasus yang ditangani kepolisian berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi ketika Dedi menjabat sebagai Kepala Seksi Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai pada periode 2008–2016. Penyidikan perkara tersebut telah berjalan sejak beberapa tahun lalu. Penetapan tersangka oleh Polri dilaporkan dilakukan pada 2023.
Sorotan terhadap nama Dedi semakin menguat setelah namanya muncul dalam persidangan perkara suap pejabat Bea Cukai. Dalam putusan terhadap tiga pihak dari Blueray Cargo, Dedi disebut menerima uang sebesar Rp30 miliar. Namun, pihak pengacara Dedi membantah kliennya menerima uang tersebut. Dugaan penerimaan uang itu tetap harus diuji melalui proses pembuktian hukum.
Di sisi lain, KPK juga terus mengembangkan penyidikan terhadap dugaan korupsi di sektor cukai rokok. Pada 28 Oktober 2026, penyidik melakukan penggeledahan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Cukai Kudus serta kantor PT Djarum di Kudus, Jawa Tengah. Langkah tersebut dilakukan untuk mencari bukti terkait dugaan penyimpangan dalam proses pengurusan pita cukai rokok.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa penyidikan perkara cukai tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi terhadap penerimaan negara. KPK bahkan menyebut perkiraan awal potensi kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai angka triliunan rupiah. Besarnya potensi kerugian itu membuat penyidikan tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain.
Sebelum penetapan Dedi Congor, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara suap pengurusan impor. Mereka berasal dari unsur pejabat Bea Cukai dan pihak swasta, termasuk sejumlah orang yang berkaitan dengan perusahaan kargo Blueray Cargo. Tiga pihak dari Blueray Cargo bahkan telah dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan.
Sementara itu, sejumlah mantan pejabat Bea Cukai juga telah menjalani persidangan dengan tuntutan hukuman penjara antara 7,5 hingga 11,5 tahun. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa perkara ini bukan sekadar pelanggaran administratif dalam pengurusan barang impor, melainkan dugaan praktik korupsi yang menyeret banyak pihak dalam rantai pelayanan kepabeanan.
Bertambahnya tersangka menjadi ujian bagi KPK untuk membongkar seluruh jaringan yang diduga bermain dalam praktik suap dan gratifikasi di Bea Cukai. Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pegawai yang diduga menerima uang ataupun pengusaha yang memberikan suap. Aliran dana, pihak yang menikmati keuntungan, serta kemungkinan adanya aktor lain harus ditelusuri secara menyeluruh.
Kini, publik menunggu sejauh mana KPK mampu mengungkap konstruksi perkara yang menyeret Dedi Congor. Dengan dua status tersangka dari lembaga penegak hukum berbeda, kasus ini semakin memperlihatkan seriusnya persoalan yang harus dibongkar di tubuh Bea Cukai. Namun, seluruh dugaan terhadap Ahmad Dedi tetap harus dibuktikan melalui proses peradilan yang adil dan transparan.
#GP | DEF
Tidak ada komentar:
Posting Komentar