BGN Bongkar Yayasan Minta Setoran Dapur MBG, Sudaryono Ancam Tindak Tegas - Go Parlement | Portal Berita

BGN Bongkar Yayasan Minta Setoran Dapur MBG, Sudaryono Ancam Tindak Tegas

Minggu, Oktober 04, 2026



Jakarta(DKI). GP– Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan dugaan praktik pungutan oleh yayasan yang menaungi dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala BGN Sudaryono menegaskan yayasan yang terbukti meminta setoran kepada mitra dapur tanpa memberikan kontribusi akan ditindak tegas.


Temuan tersebut muncul dalam proses registrasi dan evaluasi hubungan antara mitra pembangunan dapur dengan yayasan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). BGN menemukan adanya yayasan yang meminta sejumlah uang kepada mitra berdasarkan jumlah ompreng atau porsi makanan yang disalurkan.


Persoalan menjadi serius karena yayasan yang meminta setoran tersebut dinilai tidak memberikan kontribusi nyata terhadap operasional dapur MBG. BGN menyebut terdapat yayasan yang tidak aktif di dapur, tidak melakukan pembinaan, tetapi tetap meminta pembayaran dari mitra.


Sudaryono menegaskan pola seperti itu tidak boleh dibiarkan. Menurut dia, anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk MBG harus benar-benar digunakan untuk mendukung penyediaan makanan bergizi bagi penerima manfaat.


BGN bahkan membuka ruang bagi mitra dapur untuk mengganti yayasan yang dinilai tidak memberikan kontribusi. Langkah tersebut dapat dilakukan melalui pembaruan perjanjian kerja sama pengelolaan SPPG.


Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya BGN membenahi tata kelola program MBG. Pemerintah tidak ingin keberadaan yayasan justru menjadi beban tambahan bagi mitra yang telah membangun dan mengoperasikan dapur untuk menyediakan makanan bagi masyarakat.


Praktik meminta setoran per porsi juga dikhawatirkan berpengaruh terhadap kualitas makanan. Jika dana operasional dapur berkurang akibat pungutan, pengelola berpotensi menekan biaya bahan makanan atau mengurangi komponen penting dalam menu MBG.


Dampaknya bukan sekadar persoalan administrasi. Kualitas bahan pangan, jumlah porsi, kandungan protein, hingga standar kebersihan dapur dapat ikut terpengaruh jika anggaran yang seharusnya mendukung operasional justru tersedot untuk pungutan.


Karena itu, BGN meminta seluruh mitra pengelola dapur tidak memenuhi permintaan setoran yang tidak memiliki dasar. Mitra juga didorong melaporkan jika menemukan adanya tekanan, intimidasi, maupun pungutan dalam pelaksanaan program MBG.


Di sisi lain, BGN tengah memperbarui pola kerja sama dengan mitra dan yayasan. Langkah tersebut diarahkan untuk memastikan setiap pihak yang terlibat memiliki fungsi dan tanggung jawab yang jelas dalam menjalankan SPPG.


Selain membenahi hubungan dengan yayasan, BGN juga mengubah skema insentif bagi SPPG. Mulai 5 Oktober 2026, insentif ditetapkan sebesar Rp2.000 per porsi makanan yang disalurkan, bukan lagi menggunakan skema tetap Rp6 juta per hari.


Dengan skema baru tersebut, SPPG yang menyalurkan 3.000 porsi per hari dapat memperoleh insentif maksimal Rp6 juta. Besaran insentif akan mengikuti jumlah makanan yang benar-benar disalurkan kepada penerima manfaat.


Langkah BGN ini menunjukkan bahwa pengawasan program MBG tidak hanya menyasar kualitas makanan, tetapi juga tata kelola anggaran dan hubungan antara mitra, yayasan, serta pengelola dapur. Yayasan yang terbukti hanya menarik setoran tanpa memberikan kontribusi terancam kehilangan kerja sama.


Pembenahan tersebut menjadi penting karena MBG merupakan program berskala besar yang menyangkut kebutuhan pangan dan gizi masyarakat. Setiap potensi kebocoran atau pungutan dinilai harus dihentikan agar anggaran negara benar-benar kembali dalam bentuk makanan bergizi bagi penerima manfaat.


#GP | DEF

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

JMSI

Pages

SELAMAT DATANG DI SEMOGA ANDA PUAS