JAKARTA (SUMBAR).GP — Kritik terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah kembali mengemuka. Kali ini, sorotan datang dari akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) sekaligus Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Dr. Media Wahyudi Askar.
Dalam video yang beredar, Media mempertanyakan logika kebijakan ketika ruang fiskal daerah semakin terbatas, anggaran dipangkas, lapangan kerja menyusut, tetapi kepala daerah justru dituntut bertanggung jawab penuh atas kondisi ekonomi di wilayahnya.
Pertanyaan yang dilontarkan Media menjadi relevan untuk dibawa ke ruang publik. Sejauh mana kepala daerah bisa bekerja jika sebagian instrumen fiskal dan sumber daya pembangunan berada di tangan pemerintah pusat?
Menurut perspektif yang disampaikan Media, persoalan tersebut tidak semestinya dilihat hanya dari kemampuan atau kegagalan seorang kepala daerah mengelola pemerintahan. Ada persoalan yang lebih struktural, yakni hubungan fiskal pusat dan daerah serta distribusi sumber daya pembangunan.
BACA INI:
KETIKA KEBIJAKAN PEMERINTAH DIPERTANYAKAN: SIAPA YANG SEBENARNYA DIUNTUNGKAN?
Ketika transfer dan belanja pemerintah daerah mengalami tekanan, dampaknya bukan sekadar angka dalam APBD.
Efeknya dapat merembet ke berbagai sektor. Proyek pembangunan berkurang, belanja pemerintah turun, aktivitas ekonomi lokal melemah, kontraktor dan pelaku usaha kehilangan pekerjaan, hingga kesempatan kerja masyarakat ikut tertekan.
Di titik inilah kritik Media menjadi penting.
Jika uang yang beredar di daerah berkurang, sementara lapangan pekerjaan ikut menyusut, apakah adil seluruh konsekuensinya kemudian dibebankan kepada kepala daerah?
Jangan Sampai Kepala Daerah Hanya Menjadi Kambing Hitam
Kritik tersebut juga menyentuh persoalan pembagian kewenangan dalam sistem pemerintahan.
BACA INI:
50 Konglomerat Kuasai Kekayaan 55 Juta Rakyat, Ekonom CELIOS Bongkar Ilusi Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen
Kepala daerah memang memiliki tanggung jawab terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, kapasitas fiskal daerah tidak sepenuhnya ditentukan oleh kepala daerah.
Sebagian besar daerah masih sangat bergantung pada transfer dan kebijakan fiskal pemerintah pusat.
Karena itu, ketika ruang fiskal menyempit, kepala daerah menghadapi pilihan yang semakin terbatas.
Di satu sisi, masyarakat menuntut pembangunan jalan, pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi.
Di sisi lain, pemerintah daerah harus berhadapan dengan keterbatasan anggaran.
LIHAT VIDEO INI:
FAKTA BANSOS
Di sinilah pertanyaan publik seharusnya diarahkan. Apakah pemerintah daerah memang gagal, atau instrumen fiskal yang dimiliki daerah memang semakin terbatas?
Media mengajak publik melihat persoalan tersebut dari perspektif kebijakan publik, ekonomi dan keadilan sosial, bukan sekadar dari siapa yang duduk di kursi kepala daerah.
Pertumbuhan Ekonomi Harus Terasa di Masyarakat
Kritik Media juga sejalan dengan pandangannya mengenai kesenjangan antara angka ekonomi dengan realitas masyarakat.
UGM sebelumnya memuat pandangan Media yang menyoroti sulitnya masyarakat memperoleh pekerjaan, meningkatnya tekanan akibat PHK dan melemahnya daya beli. Ia mempertanyakan ketika narasi pertumbuhan ekonomi tidak sepenuhnya terasa dalam kehidupan masyarakat.
BACA JUGA INI:
MENGENAL DR. MEDIA WAHYUDI ASKAR: DARI BATUSANGKAR, MENEMBUS PANGGUNG KEBIJAKAN NASIONAL
Artinya, ukuran keberhasilan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi makro.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah. Berapa banyak lapangan kerja yang tercipta?
Siapa yang menikmati pertumbuhan?
Bagaimana daya beli masyarakat?
Apakah pembangunan benar-benar mengurangi ketimpangan?
Persoalan fiskal daerah akhirnya tidak hanya menjadi persoalan pemerintah dan DPRD.
Ia menyangkut langsung kehidupan masyarakat.
Ketika belanja pemerintah daerah berkurang.Masyarakat perlu mengetahui apa yang dipangkas?
Mengapa dipangkas?
Siapa yang terdampak dan bagaimana pemerintah menjamin pelayanan publik tetap berjalan.
Publik Berhak Mempertanyakan Arah Kebijakan Fiskal
Kritik Media juga membuka ruang kontrol publik terhadap pemerintah pusat maupun daerah.
BACA INI:
Dana Desa untuk Kopdes Dipertanyakan, Media Wahyudi Askar: Jangan Jadikan Desa sebagai Eksperimen Kebijakan
Sebab, dalam sistem pemerintahan yang terdesentralisasi, daerah tidak boleh hanya diminta mencapai target pembangunan tanpa diberikan ruang fiskal yang memadai.
Sebaliknya, pemerintah daerah juga tidak boleh menggunakan keterbatasan fiskal sebagai alasan untuk menghindari evaluasi terhadap kualitas perencanaan, efisiensi anggaran dan prioritas belanja.
Pusat harus menjelaskan desain fiskalnya. Daerah harus membuka kinerja dan prioritas anggarannya. Publik berhak mengawasi keduanya.
LIHAT VIDEO INI:
Kenapa Uang Daerah Berkurang
Dengan demikian, persoalannya bukan semata-mata “kepala daerah mampu atau tidak mampu”, melainkan bagaimana keseluruhan desain kebijakan fiskal mampu menciptakan ruang pembangunan yang adil antara pusat dan daerah.
Media Wahyudi Askar sendiri merupakan akademisi Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL UGM. Profil resmi UGM mencatat bidang keahliannya antara lain kemiskinan dan ketimpangan, keadilan fiskal, keadilan energi serta evaluasi kebijakan.
Di CELIOS, Media tercatat sebagai Director of Public Policy, dengan perhatian pada isu kebijakan fiskal, ekonomi dan keadilan sosial.
Pada akhirnya, kritik tersebut menyisakan satu pertanyaan penting untuk pemerintah.
Jika anggaran daerah dipersempit dan ruang fiskalnya semakin terbatas, apakah cukup adil ketika kepala daerah menjadi pihak pertama yang disalahkan ketika lapangan kerja dan ekonomi masyarakat ikut tertekan?
Pertanyaan itu layak dijawab secara terbuka—dengan data, bukan sekadar narasi.
#GP | Ce | Red
Tidak ada komentar:
Posting Komentar