TAPANULI TENGAH(SUMUT). GP– Suhu politik di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, memanas. Lima partai politik yang memiliki kursi di DPRD Tapteng menyatakan sikap keras terhadap pemerintahan Bupati Masinton Pasaribu dan membuka wacana pemakzulan.
Kelima partai tersebut adalah NasDem, Golkar, Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Mereka menilai terdapat sejumlah persoalan serius dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama terkait pengelolaan APBD dan penanganan bencana.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah pimpinan atau perwakilan lima partai menggelar pertemuan di Pandan, Tapanuli Tengah, pada Jumat, 4 September 2026. Pertemuan itu membahas kondisi pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Masinton Pasaribu.
Juru bicara kelima partai, Ketua DPC Gerindra Tapteng Hazmi Arif Simatupang, menyebut mereka menyoroti rendahnya penyerapan APBD Tapteng 2026. Berdasarkan informasi yang mereka terima, realisasi anggaran hingga Agustus 2026 disebut baru berada di kisaran 30 persen.
Kondisi tersebut dinilai menjadi persoalan serius karena rendahnya penyerapan anggaran berpotensi menghambat pelaksanaan program pemerintah daerah. Lima partai itu juga menyebut Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan organisasi perangkat daerah (OPD) Tapteng telah mendapat perhatian dari Kementerian Dalam Negeri.
Selain persoalan anggaran, penanganan bencana banjir turut menjadi sorotan. Lima partai menilai respons pemerintah daerah terhadap bencana berjalan lambat. Mereka juga menyoroti penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak banjir yang disebut masih menimbulkan keluhan.
Kelima partai kemudian mendesak Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menjalankan rekomendasi DPRD terkait bantuan bagi korban banjir. Program beasiswa yang dialokasikan melalui APBD juga masuk dalam perhatian mereka.
Persoalan tersebut kemudian berkembang menjadi ancaman langkah hukum. Lima partai menyatakan akan mempertimbangkan pelaporan terhadap Bupati Masinton Pasaribu bersama sejumlah OPD kepada aparat penegak hukum jika ditemukan dugaan penyelewengan anggaran.
Tak hanya jalur hukum, tekanan politik juga mulai diarahkan kepada Masinton. Kelima partai menyatakan membuka kemungkinan mengambil langkah politik melalui DPRD Tapteng, termasuk mempertimbangkan proses pemakzulan terhadap Bupati Masinton Pasaribu.
Namun, wacana tersebut mendapat respons dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tapteng. Wakil Ketua DPRD Tapteng dari Fraksi PDIP, Disman Sihombing, menyatakan angka penyerapan APBD sebesar 30 persen yang disebut lima partai merupakan data per Juni, bukan Agustus.
Menurut Disman, surat dari Kementerian Dalam Negeri mengenai persoalan tersebut baru diterima pada Agustus. Ia juga menyebut sejumlah kegiatan tender di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapteng sudah mulai berjalan.
Perbedaan pandangan tersebut membuat persoalan pemerintahan Tapteng semakin menjadi perhatian. Di satu sisi, lima partai menilai kinerja pemerintah daerah perlu dievaluasi dan penyerapan anggaran harus segera ditingkatkan. Di sisi lain, PDIP meminta persoalan tersebut dilihat berdasarkan data dan perkembangan terbaru.
Meski baru berupa wacana, ancaman pemakzulan menjadi tekanan politik serius bagi Masinton Pasaribu. Proses pemberhentian kepala daerah tentu tidak otomatis terjadi hanya karena adanya pernyataan politik dari partai-partai di DPRD.
Ke depan, persoalan APBD, penanganan banjir, penyaluran bantuan, serta dugaan persoalan pengelolaan anggaran diperkirakan akan menjadi bahan pembahasan di DPRD Tapteng. Perkembangan pembahasan tersebut akan menentukan apakah konflik politik ini berhenti sebagai kritik atau berlanjut ke proses politik yang lebih serius.
Dengan situasi politik yang semakin panas, publik Tapanuli Tengah kini menunggu langkah Pemerintah Kabupaten Tapteng dan DPRD. Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut tarik-menarik kepentingan politik, tetapi juga berkaitan langsung dengan pelayanan publik, penggunaan APBD, serta penanganan kebutuhan masyarakat.
#GP | DF
Tidak ada komentar:
Posting Komentar