JAKARTA(DKI). GP– Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan respons terhadap wacana penggabungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dengan Badan Geologi. Puan menyatakan DPR pada prinsipnya tidak menutup pintu terhadap rencana tersebut selama hasil kajian menunjukkan penggabungan benar-benar membuat penanganan bencana lebih efektif.
Wacana tersebut sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat penanganan bencana di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 7 September 2026. Integrasi dua lembaga itu dipertimbangkan untuk memperkuat pemantauan dan mitigasi potensi bencana di Indonesia.
Puan meminta pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan. Menurutnya, BMKG dan Badan Geologi memiliki tugas serta fungsi yang berbeda sehingga diperlukan kajian menyeluruh sebelum struktur kelembagaan diubah.
"Kami meminta itu untuk dikaji dulu apakah itu diperlukan, karena penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 8 September 2026.
Meski meminta kajian, Puan menegaskan DPR siap memberikan dukungan apabila integrasi tersebut terbukti membawa manfaat. Efektivitas dalam pemantauan dan penanganan bencana menjadi salah satu pertimbangan utama yang harus dibuktikan melalui kajian.
"Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut," kata Puan. Ia juga menekankan bahwa pengkajian harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Rencana tersebut tidak hanya berkaitan dengan perubahan kelembagaan. Puan menyebut pembahasan mengenai integrasi BMKG dan Badan Geologi nantinya dapat dilakukan melalui alat kelengkapan dewan atau komisi terkait di DPR.
Di sisi lain, dukungan juga muncul dari Komisi V DPR. Ketua Komisi V DPR Lasarus menilai penggabungan kedua lembaga berpotensi membuat koordinasi pemerintah menjadi lebih sederhana dan penanganan bencana lebih efisien.
Lasarus menilai terdapat irisan dalam penggunaan perangkat dan data antara BMKG dengan Badan Geologi. Menurutnya, kondisi tersebut dapat menjadi salah satu alasan untuk mempertimbangkan integrasi kedua lembaga agar koordinasi dalam membaca potensi bencana semakin kuat.
Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda juga menyatakan dukungannya. Ia menilai penyatuan secara kelembagaan dapat membuat koordinasi antara BMKG dan Badan Geologi menjadi lebih efektif dalam menjalankan tugas kebencanaan.
Meski demikian, pemerintah masih harus menentukan bentuk integrasi yang paling tepat. Badan Geologi saat ini berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sedangkan BMKG merupakan lembaga tersendiri yang menjalankan tugas di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
Perbedaan tugas tersebut menjadi salah satu alasan Puan meminta kajian dilakukan secara matang. Jangan sampai perubahan struktur justru menimbulkan persoalan baru dalam pembagian kewenangan, anggaran, maupun pelayanan informasi kebencanaan.
Selain soal penggabungan lembaga, Puan juga menyatakan DPR siap mendukung penambahan anggaran untuk mitigasi dan penanganan bencana sepanjang anggaran tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pernyataan tersebut menjadi penting mengingat pemerintah tengah memperkuat sistem mitigasi bencana di tengah tingginya risiko bencana geologi dan hidrometeorologi di Indonesia. Penguatan koordinasi antarinstansi dinilai menjadi salah satu kunci untuk mempercepat respons ketika bencana terjadi.
Dengan demikian, DPR belum memberikan persetujuan tanpa syarat terhadap rencana penggabungan BMKG dan Badan Geologi. Puan menegaskan keputusan tersebut harus berdasarkan kajian yang jelas dan terukur.
Jika hasil kajian nantinya membuktikan bahwa integrasi dapat meningkatkan efektivitas, mempercepat koordinasi, dan memperkuat mitigasi bencana, DPR menyatakan siap memberikan dukungan terhadap langkah pemerintah tersebut.
#GP | DF
Tidak ada komentar:
Posting Komentar