JAKARTA(DKI). GP- Rencana Presiden Prabowo Subianto menggratiskan biaya pendidikan di sekolah negeri hingga perguruan tinggi negeri mendapat respons dari PDI Perjuangan (PDIP). Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menilai pendidikan gratis memungkinkan diwujudkan, tetapi pemerintah perlu menentukan kembali prioritas penggunaan anggaran.
Prabowo sebelumnya menyampaikan keinginannya agar biaya pendidikan di sekolah negeri mulai jenjang SD, SMP, SMA hingga universitas negeri dapat digratiskan. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri puncak peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta pada 18 September 2026.
Presiden juga menyatakan akan menggelar rapat terbatas untuk membahas langkah mewujudkan kebijakan tersebut. Pada Rabu (23/9/2026), Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi bahwa rapat terbatas tersebut digelar di Istana Merdeka dengan agenda membahas cara mewujudkan pendidikan negeri gratis dari SD hingga perguruan tinggi negeri.
Di tengah pembahasan tersebut, Deddy Sitorus mengusulkan pemerintah mengevaluasi sejumlah program yang membutuhkan anggaran besar. Ia secara khusus menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) sebagai program yang menurutnya dapat dihentikan apabila pemerintah ingin mengalokasikan anggaran lebih besar untuk pendidikan.
Menurut Deddy, persoalan utama dalam merealisasikan pendidikan gratis bukan semata-mata soal ada atau tidaknya anggaran, melainkan pilihan pemerintah dalam menentukan prioritas. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan transfer ke daerah dan anggaran desa dalam pembahasan sumber pembiayaan pendidikan.
Usulan tersebut merupakan pandangan politik Deddy Sitorus, bukan keputusan pemerintah untuk menghentikan MBG maupun Kopdes. Hingga saat ini, pemerintah tetap menjalankan program MBG dan melakukan penyesuaian sasaran penerima. Badan Gizi Nasional, misalnya, menyatakan telah menghapus 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima MBG dan mengalihkan fokus ke kelompok yang dinilai lebih membutuhkan, termasuk wilayah 3T.
Sementara itu, rencana pendidikan gratis Prabowo masih berada dalam tahap pembahasan pemerintah. Rapat terbatas yang digelar pada 23 September menjadi bagian dari proses untuk membahas mekanisme serta langkah yang diperlukan agar biaya pendidikan pada satuan pendidikan negeri dapat digratiskan.
Perdebatan mengenai kebijakan tersebut pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan pendidikan, tetapi juga menyangkut prioritas anggaran negara. Pemerintah perlu menentukan skema pembiayaan, cakupan penerima manfaat, serta mekanisme pelaksanaannya apabila kebijakan pendidikan negeri gratis benar-benar diterapkan.
#GP | DF
Tidak ada komentar:
Posting Komentar