Tapanuli Tengah(SUMUT). GP– Isu pemakzulan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu mendapat perhatian dari PDI Perjuangan. Di tengah sorotan terhadap rendahnya penyerapan APBD 2026, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta Masinton tetap fokus menjalankan tugas pemulihan wilayah pascabencana.
Instruksi tersebut disampaikan melalui Ketua DPD PDIP Sumatera Utara Rapidin Simbolon. Ia mengatakan pesan Megawati kepada Masinton adalah agar kepala daerah tersebut tidak larut dalam dinamika politik yang berkembang.
Rapidin menyampaikan instruksi itu pada Senin (7/9/2026). Menurutnya, kondisi Indonesia yang sedang menghadapi berbagai bencana alam membutuhkan perhatian pemerintah daerah dan seluruh unsur masyarakat.
"Meneruskan instruksi Ketum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri kepada Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu agar Masinton tetap fokus pada tugas pemulihan Tapteng pascabencana," kata Rapidin.
PDIP Sumut juga meminta seluruh kader partai di Tapanuli Tengah membantu Masinton menjalankan agenda pemulihan. Partai menilai penanganan dampak bencana harus menjadi prioritas dibandingkan memperuncing persoalan politik di daerah.
Instruksi tersebut muncul ketika Masinton tengah menghadapi isu pemakzulan. Wacana tersebut mencuat setelah penyerapan APBD Tapteng 2026 dinilai masih rendah.
Di tengah situasi tersebut, PDIP meminta kadernya menjaga stabilitas politik. Rapidin menyebut pesan serupa juga diberikan kepada pimpinan DPRD di sejumlah daerah di Sumatera Utara.
Salah satunya Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen. PDIP meminta Wong menjaga komunikasi dan bekerja sama dengan Wali Kota Medan Rico Waas, meskipun keduanya berasal dari latar belakang politik yang berbeda dalam Pilkada 2024.
Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDIP Sumut Sutrisno Pangaribuan mengatakan kader partainya tidak boleh melakukan gerakan politik yang mengganggu kepala daerah selama kepala daerah tersebut bekerja untuk kepentingan masyarakat.
Menurut Sutrisno, prinsip tersebut juga berlaku apabila muncul wacana pemakzulan terhadap kepala daerah. PDIP tidak ingin kadernya terlibat dalam gerakan politik yang dapat mengganggu pemerintahan daerah.
Sikap serupa diterapkan kepada Ketua DPRD Karo Iriani Tarigan. Meski pada Pilkada 2024 terdapat perbedaan posisi politik, PDIP meminta hubungan dengan Bupati Karo tetap dijaga selama pemerintahan berjalan untuk kepentingan rakyat.
Arahan tersebut juga berlaku bagi Ketua DPRD Tapanuli Utara Arifin Rudi Nababan dan Ketua DPRD Pematangsiantar Timbul Marganda Lingga. Para kader diminta menjaga komunikasi politik dengan kepala daerah masing-masing.
PDIP Sumut menegaskan bahwa dalam situasi Indonesia menghadapi berbagai bencana alam, partai tidak ingin menjadi pihak yang memulai kegaduhan politik. Fokus utama diarahkan pada kepentingan masyarakat dan pemulihan daerah terdampak bencana.
Sikap tersebut menjadi pesan politik yang cukup jelas di tengah munculnya isu pemakzulan Masinton Pasaribu. Alih-alih mendorong konflik politik, PDIP justru meminta kadernya memastikan pemerintahan daerah tetap berjalan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Dengan demikian, instruksi Megawati kepada Masinton bukan hanya menyangkut persoalan internal partai. Pesan tersebut juga menunjukkan dorongan agar pemerintah daerah mengutamakan penanganan masyarakat terdampak bencana dan menjaga stabilitas politik di tengah situasi yang penuh tekanan.
Isu pemakzulan Masinton pun kini berhadapan dengan sikap PDIP yang meminta seluruh kader menahan diri. Partai menegaskan dukungan diberikan kepada kepala daerah sepanjang pemerintahan tetap bekerja untuk kepentingan rakyat.
#GP | DF
Tidak ada komentar:
Posting Komentar