Jakarta(DKI). GP- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti pembangunan 13 rumah dinas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Perhatian KPK tertuju pada asal-usul pembiayaan bangunan yang hingga kini masih dalam proses pendalaman.
Persoalan tersebut mencuat setelah Ombudsman RI menemukan sejumlah fasilitas yang dinilai tidak biasa di kawasan Lapas Cibinong dalam inspeksi mendadak pada 23 September 2026. Pemerintah kemudian melakukan pemeriksaan untuk memastikan status bangunan dan fasilitas yang berada di area tersebut.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan pihaknya memantau perkembangan temuan tersebut. KPK juga membuka kemungkinan berkoordinasi dengan Ombudsman RI maupun Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mendalami persoalan yang muncul.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah keberadaan 13 rumah dinas yang belum tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). Dari total 16 rumah dinas atau mess pegawai di kawasan Lapas Cibinong, baru tiga unit yang tercatat dalam sistem tersebut.
Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi menjelaskan 13 rumah yang belum tercatat itu berada di bantaran Sungai Ciliwung. Pemerintah masih memeriksa aspek administrasi, status aset, serta pemanfaatan bangunan tersebut sebelum menentukan langkah berikutnya.
Pertanyaan lain muncul dalam rapat dengar pendapat Komisi XIII DPR RI pada Senin, 28 September 2026. Dalam rapat itu, Kepala Urusan Umum Lapas Cibinong Deni Sugiarto mengaku tidak mengetahui sumber anggaran yang digunakan untuk membangun 13 rumah tersebut.
Deni menyebut pembangunan dimulai pada Januari 2023 dan selesai sekitar tiga bulan kemudian. Menurut keterangannya, proses awal pembangunan disebut berangkat dari kesepakatan secara lisan sebelum kemudian dibuat surat keputusan secara tertulis.
Deni juga menyatakan dirinya tidak dilibatkan dalam proses pembangunan maupun mengetahui dari mana biaya pembangunan berasal. Keterangan tersebut kemudian menjadi salah satu poin yang mendapat perhatian dalam pembahasan mengenai status dan administrasi 13 bangunan tersebut.
Selain persoalan rumah dinas, tim investigasi pemerintah juga memeriksa sejumlah fasilitas lain yang sebelumnya menjadi sorotan. Hasil pemeriksaan sementara menyebut televisi, sofa, springbed, perabot rumah tangga, serta kulkas yang ditemukan di lokasi merupakan barang pribadi Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Lapas Cibinong.
Pemerintah menegaskan hasil pemeriksaan tersebut masih bersifat sementara. Pendalaman terhadap administrasi, status aset dan pemanfaatan 13 rumah dinas masih berlangsung sehingga keputusan mengenai tindak lanjut belum ditetapkan.
KPK sendiri menyatakan temuan mengenai fasilitas di Lapas Cibinong perlu dilihat dalam konteks potensi titik rawan korupsi di lingkungan pemasyarakatan. Risiko yang sebelumnya diidentifikasi antara lain pungutan liar, suap, penyalahgunaan anggaran dan kewenangan, pengadaan barang dan jasa, serta kemungkinan perlakuan khusus terhadap warga binaan tertentu.
Dengan demikian, fokus pemeriksaan saat ini tidak hanya menyangkut kondisi fisik 13 rumah dinas di Lapas Cibinong. Asal pembiayaan, dasar pembangunan, pencatatan sebagai aset negara, serta pemanfaatan bangunan menjadi bagian yang masih harus dijelaskan melalui proses investigasi dan pemeriksaan lebih lanjut.
#GP | DEF






Tidak ada komentar:
Posting Komentar