JAKARTA(DKI). GP– Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Indonesia memberikan dampak serius terhadap lingkungan. Salah satu dampaknya terlihat dari lonjakan emisi karbon yang berasal dari kebakaran dalam beberapa waktu terakhir.
Layanan pemantauan iklim Uni Eropa, Copernicus, mencatat emisi karbon dari kebakaran di Indonesia mencapai sekitar 17,1 juta ton dalam tujuh hari terakhir. Angka tersebut tercatat 429 persen lebih tinggi dibandingkan rata-rata musiman.
Lonjakan emisi tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan emisi karbon akibat kebakaran tertinggi di dunia. Berdasarkan data Copernicus, posisi Indonesia berada di urutan kedua setelah Rusia dalam periode pemantauan tersebut.
Tingginya emisi karbon tidak terlepas dari meningkatnya aktivitas kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Kondisi cuaca yang panas dan kering membuat vegetasi serta lahan gambut lebih mudah terbakar dan menyebabkan api sulit dikendalikan.
Fenomena El Nino turut memperbesar risiko karhutla tahun ini. Kondisi tersebut dapat menyebabkan suhu lebih panas dan berkurangnya curah hujan sehingga membuat lahan menjadi lebih kering. Situasi ini menciptakan kondisi yang mendukung penyebaran api secara cepat.
Data Copernicus juga menunjukkan intensitas emisi kebakaran Indonesia mencapai sekitar 1.302 kilogram per kilometer persegi. Angka tersebut menggambarkan besarnya tekanan emisi yang dihasilkan dari kebakaran yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia.
Kondisi ini menjadi perhatian karena karhutla tidak hanya menyebabkan kerusakan ekosistem, tetapi juga menghasilkan asap dan polusi udara. Dampaknya dapat dirasakan masyarakat di sekitar lokasi kebakaran maupun wilayah yang terdampak pergerakan asap.
Pemerintah saat ini terus melakukan berbagai langkah untuk mengendalikan karhutla. Kementerian Kehutanan memperkuat operasi pemadaman melalui operasi modifikasi cuaca (OMC), water bombing, patroli darat, hingga penegakan hukum terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan pemerintah tidak boleh lengah menghadapi ancaman karhutla. Meskipun jumlah titik panas di sejumlah wilayah menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus, September diperkirakan menjadi periode krusial karena El Nino diprediksi mencapai puncaknya.
Pemerintah memprioritaskan pengendalian karhutla di enam provinsi, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk meningkatkan peluang hujan sekaligus menjaga kelembapan lahan di wilayah rawan kebakaran.
Selain operasi udara, pemerintah juga mengerahkan puluhan armada untuk melakukan water bombing di lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Tim gabungan di lapangan juga melakukan patroli, pemadaman, pendinginan, serta penyekatan agar api tidak kembali menyebar.
Kementerian Kehutanan juga menekankan pentingnya penegakan hukum dan keterlibatan masyarakat dalam mencegah karhutla. Pemerintah mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar, terutama ketika kondisi cuaca sedang panas dan kering.
Lonjakan emisi karbon sebesar 429 persen menjadi peringatan bahwa dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan luas lahan yang terbakar. Kebakaran juga berkontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca dan memperburuk kualitas udara.
Karena itu, pengendalian karhutla perlu dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya ketika jumlah titik api meningkat. Pencegahan sejak dini, pengawasan wilayah rawan, penegakan hukum, serta partisipasi masyarakat menjadi bagian penting untuk mengurangi risiko kebakaran dan dampak emisinya.
Pemerintah berharap berbagai upaya yang dilakukan dapat menekan kebakaran sepanjang September. Dengan kondisi El Nino yang masih menjadi ancaman, kewaspadaan seluruh pihak diperlukan agar karhutla tidak semakin meluas dan dampaknya terhadap lingkungan serta masyarakat dapat diminimalkan.
#GP | DF
Tidak ada komentar:
Posting Komentar