Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Padang Panjang menghadirkan pemerintahan yang mampu mengikuti perkembangan teknologi sekaligus memiliki aparatur yang siap menghadapi perubahan. Digitalisasi dan kualitas sumber daya manusia menjadi dua fondasi penting dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dalam penguatan pemerintahan digital, Pemko Padang Panjang menjalin kerja sama dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperluas pemanfaatan sertifikat elektronik dan Tanda Tangan Elektronik (TTE), sekaligus memperkuat keamanan dan kepercayaan terhadap dokumen pemerintahan digital.
Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Harry Rizka Perdana dan Kepala BSrE BSSN Jonathan Gerhard Tarigan di Kantor BSrE BSSN, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Penandatanganan tersebut disaksikan Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis dan Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN Brigjen TNI Berty Beatus Willem Sumakud. Kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memastikan proses digitalisasi pemerintahan berjalan dengan memperhatikan aspek keamanan, keaslian, dan keandalan dokumen elektronik.
Wali Kota Hendri Arnis mengatakan, digitalisasi pemerintahan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemanfaatan teknologi, menurutnya, tidak cukup hanya dengan mengubah proses manual menjadi elektronik, tetapi harus disertai jaminan keamanan dalam setiap proses pemerintahan.
“Digitalisasi pemerintahan bukan hanya tentang memindahkan proses dari manual menjadi elektronik. Yang tidak kalah penting adalah memastikan setiap layanan dan dokumen digital memiliki jaminan keamanan, keaslian dan dapat dipercaya,” ujar Hendri.
Penerapan sertifikat elektronik dan TTE, lanjutnya, merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih cepat, efisien, dan akuntabel. Teknologi diharapkan mampu mempercepat proses kerja sekaligus memberikan kepastian dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan.
Kepala Diskominfo Kota Padang Panjang Harry Rizka Perdana menyebutkan, kerja sama dengan BSrE BSSN menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat ekosistem pemerintahan digital di Kota Padang Panjang.
“Penguatan pemerintahan digital harus berjalan seiring dengan penguatan keamanan digital. Semakin banyak proses pemerintahan yang terdigitalisasi, semakin penting memastikan identitas pengguna, dokumen, proses dan transaksi elektronik terlindungi serta dapat diverifikasi,” jelasnya.
Melalui kerja sama tersebut, Pemko Padang Panjang dapat memanfaatkan berbagai layanan sertifikasi elektronik yang disediakan BSrE BSSN. Layanan tersebut mencakup sertifikat elektronik, aplikasi, integrasi sistem sertifikasi elektronik, serta literasi sertifikasi elektronik.
Pada layanan sertifikat elektronik, pemanfaatannya mencakup TTE dan Segel Elektronik. Sementara dari sisi aplikasi tersedia Aplikasi Manajemen Sertifikat Elektronik yang mendukung proses pengelolaan sertifikat secara lebih terarah.
Dukungan juga mencakup integrasi sistem melalui instalasi modul sertifikat elektronik dan uji penerapan modul sertifikat elektronik. Hal tersebut mendukung integrasi sertifikasi elektronik ke dalam sistem maupun aplikasi yang digunakan perangkat daerah.
Selain teknologi, peningkatan kapasitas aparatur juga menjadi bagian penting melalui konsultasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan penyediaan data sertifikat elektronik. Dukungan tersebut diharapkan memperkuat pemahaman sekaligus kesiapan aparatur dalam menjalankan pemerintahan digital.
Penguatan pemerintahan digital tersebut berjalan seiring dengan langkah Pemko Padang Panjang dalam membangun kualitas sumber daya aparatur melalui penerapan Manajemen Talenta ASN. Sistem ini diarahkan untuk memetakan potensi, kinerja, kompetensi, serta arah pengembangan karier ASN.
Upaya tersebut diperkuat melalui ekspos Manajemen Talenta ASN Pemko Padang Panjang kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta, Selasa (22/9/2026). Ekspos berlangsung di hadapan Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara BKN Herman.
Dalam ekspos tersebut, Pemko Padang Panjang memaparkan profil ASN, hasil talent mapping, pengembangan kompetensi dan karier, hingga rencana penyiapan calon suksesor untuk jabatan target.
Saat ini, Pemko Padang Panjang memiliki 1.956 ASN yang terdiri atas 1.636 PNS dan 320 PPPK. Data tersebut menjadi salah satu dasar dalam membangun pengelolaan ASN yang lebih objektif, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Wali Kota Hendri Arnis menegaskan, Manajemen Talenta tidak semata-mata ditujukan untuk memetakan ASN. Hasil pemetaan harus ditindaklanjuti melalui pengembangan kompetensi dan karier sehingga memberikan manfaat bagi organisasi maupun masyarakat.
“Pengembangan ASN harus dilakukan berdasarkan kompetensi, potensi dan kinerja. Kita ingin setiap ASN memiliki kesempatan untuk berkembang dan memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi. Pada akhirnya, peningkatan kualitas ASN harus bermuara pada pelayanan publik yang semakin baik,” ujarnya.
Pj. Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang Kuartini Deti Putri memaparkan hasil pemetaan talenta menggunakan pendekatan 9-Box yang melihat keterkaitan antara kinerja dan potensi ASN. Hasil pemetaan tersebut menjadi dasar dalam menentukan program pengembangan kompetensi, perencanaan karier, serta penyiapan talenta sesuai kebutuhan organisasi.
Sebagai tindak lanjut, Pemko Padang Panjang menyiapkan proses pendalaman terhadap calon suksesor untuk jabatan target melalui wawancara, presentasi, ujian tertulis, penilaian kompetensi teknis, serta penilaian rekam jejak. Penerapan Manajemen Talenta juga diselaraskan dengan arah pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Kota Padang Panjang 2025–2029.
Melalui penguatan keamanan digital bersama BSrE BSSN dan pengembangan Manajemen Talenta bersama BKN, Pemko Padang Panjang terus membangun pemerintahan yang profesional, adaptif, aman, dan berbasis kompetensi. Perpaduan teknologi yang terpercaya dan aparatur yang berkualitas menjadi bagian dari komitmen Pemko Padang Panjang dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif serta pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat.
#GP | DEF | Padang Panjang
Tidak ada komentar:
Posting Komentar