Bukittinggi (SUMBAR), GP — Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Sosial gelar sosialisasi Perlindungan Sosial Digital (Perlinsos Digital). Kegiatan ini diikuti oleh SKPD terkait, BPS, camat dan lurah serta pendamping PKH dan TKSK Kota Bukittinggi di Ruang Rapat Lantai III, Senin, 7 September 2026.
Kepala Dinas Sosial Kota Bukittinggi, Roza Wahyuni, menjelaskan, Kota Bukittinggi ditunjuk sebagai salah satu daerah pilot project Perlindungan Sosial Digital (Perlinsos Digital). Program ini merupakan upaya pemerintah mempercepat dan memperbaiki pemutakhiran data perlindungan sosial.
Perlinsos Digital sebelumnya dilaksanakan di Banyuwangi, kemudian diperluas ke sejumlah kabupaten/kota dan pada awal September 2026 telah mencakup 215 kabupaten/kota di Indonesia. Bukittinggi menjadi salah satu kota yang dipercaya ikut dalam perluasan tersebut.
Melalui Perlinsos Digital, masyarakat yang melakukan pemutakhiran data tidak perlu menunggu lama untuk mengetahui status kelayakannya. Dalam uji coba ini, prosesnya dapat diketahui sekitar 10 menit saja, sehingga lebih cepat dan transparan.
Tugas pemerintah daerah adalah mendaftarkan masyarakat sebanyak-banyaknya, tidak terbatas pada desil 1 sampai 5, karena ke depan berbagai program bantuan pemerintah akan menggunakan sistem data tunggal ini, jelasnya.
Roza menambahkan, Perlinsos Digital bukan sekadar digitalisasi layanan, tetapi menjadi langkah untuk mewujudkan data perlindungan sosial yang lebih akurat, dinamis dan sesuai kondisi masyarakat di lapangan saat ini.
Karena itu, seluruh pihak perlu mendukung pelaksanaannya agar masyarakat yang layak mendapatkan perlindungan sosial dapat terdata dengan baik dan program bantuan pemerintah ke depan dapat diberikan secara lebih tepat sasaran.
Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bukittinggi, Efriandi, menyampaikan, validitas data menjadi hal penting dalam pelaksanaan Perlindungan Sosial Digital (Perlinsos Digital).
Data Perlinsos Digital nantinya menjadi data tunggal yang terintegrasi dengan berbagai program bantuan sosial, sehingga diperlukan sinergi dari seluruh unsur terkait untuk menjaga keakuratannya.
Ia menekankan peran RT, RW, lurah, camat, kader, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pekerja sosial masyarakat dan seluruh unsur terkait untuk memastikan data masyarakat benar dan lengkap.
Sinergi lintas sektor tersebut diharapkan mampu meminimalisir kesalahan input, tumpang tindih penerima, dan memastikan bantuan benar-benar diterima warga yang berhak.
Dengan sosialisasi ini, Pemko Bukittinggi berharap pelaksanaan Perlinsos Digital berjalan optimal sebagai fondasi penyaluran bantuan sosial yang lebih adil, akurat, dan tepat sasaran di Kota Bukittinggi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar