Jakarta(DKI). GP- Pemerintah tengah menyiapkan formula baru biaya penyelenggaraan ibadah haji dengan komposisi biaya yang dibayarkan jemaah sebesar 52 persen dan nilai manfaat dana haji sebesar 48 persen. Skema tersebut sedang dikaji sebagai upaya menjaga biaya haji tetap terjangkau di tengah perubahan kondisi ekonomi dan geopolitik global.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf Hasyim atau Gus Irfan mengatakan formula baru Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) masih dalam tahap pembahasan. Pemerintah ingin memastikan perubahan biaya tidak sepenuhnya dibebankan kepada calon jemaah.
Usulan komposisi 52:48 tersebut berasal dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam skema ini, Bipih atau biaya perjalanan ibadah haji yang menjadi tanggungan langsung jemaah berada di kisaran 52 persen dari total biaya, sedangkan 48 persen lainnya berasal dari nilai manfaat dana haji.
Gus Irfan menjelaskan kondisi ekonomi global dan perkembangan geopolitik di kawasan Timur Tengah turut memengaruhi sejumlah komponen dalam perhitungan biaya haji. Karena itu, pemerintah perlu melakukan penyesuaian formula sebelum menetapkan BPIH yang akan berlaku.
Pembahasan biaya haji tersebut berjalan bersamaan dengan upaya pemerintah memperbaiki tata kelola data jemaah. Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pemerintah melakukan validasi terhadap basis data jemaah yang mencapai sekitar 5,7 juta orang.
Dari proses validasi tersebut, pemerintah menemukan sekitar 400 ribu data yang dinilai tidak valid. Pembersihan data dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat mengenai jumlah jemaah yang benar-benar masih berada dalam daftar antrean keberangkatan.
Perbaikan data tersebut disebut turut berdampak pada perhitungan masa tunggu haji. Pemerintah menyebut masa antrean yang sebelumnya bisa mencapai 49 tahun kemudian turun menjadi rata-rata 26 tahun setelah dilakukan perubahan formula.
Pemerintah menyatakan antrean faktual keberangkatan haji saat ini berada di angka sekitar 14 tahun. Angka tersebut menjadi salah satu hasil yang disampaikan Kementerian Haji dan Umrah dalam evaluasi pengelolaan data jemaah.
Dahnil mengatakan pemangkasan masa tunggu tersebut merupakan bagian dari arahan pemerintah untuk mencari formula yang dapat membuat antrean keberangkatan haji lebih pendek. Dengan basis data yang telah diperbarui, perhitungan jumlah jemaah dan masa tunggu diharapkan menjadi lebih sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Di sisi lain, pembahasan skema pembiayaan tetap perlu mempertimbangkan keberlanjutan pengelolaan dana haji. Nilai manfaat dana haji menjadi salah satu komponen yang digunakan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan haji sehingga pemerintah perlu menghitung kembali komposisinya.
Pemerintah juga tengah memperbaiki tata kelola keuangan haji. Pada hari yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umrah menyampaikan bahwa Presiden Prabowo mendorong audit forensik terhadap pengelolaan dana haji yang berada di bawah Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Dengan demikian, kebijakan haji yang sedang disiapkan pemerintah mencakup dua persoalan utama, yakni formula biaya yang dibayar jemaah dan pembenahan sistem antrean. Skema 52:48 masih dalam tahap penggodokan, sementara hasil validasi data membuat pemerintah menyebut masa tunggu faktual jemaah kini berada di sekitar 14 tahun.
#GP | DEF






Tidak ada komentar:
Posting Komentar