BATAM (KEPRI).GP — Batam terus dipoles sebagai salah satu magnet industri dan investasi Indonesia. Namun di balik gemerlap kawasan industri dan derasnya aktivitas perusahaan besar, muncul pertanyaan yang mulai disuarakan pelaku usaha lokal: sejauh mana pertumbuhan industri benar-benar memberi ruang bagi mereka yang berada di daerah sendiri?
Pertanyaan itu datang dari Persatuan Bengkel Bubut dan Fabrikasi Batam (PBBF Batam). Para pelaku usaha bengkel bubut dan fabrikasi lokal mengaku masih menghadapi persoalan serius dalam mendapatkan akses pekerjaan dari perusahaan-perusahaan industri besar.
Padahal, kemampuan teknis mereka mencakup berbagai kebutuhan industri, mulai dari machining, welding, fabrikasi, maintenance, pembuatan komponen hingga perbaikan mesin dan peralatan.
Ketua PBBF Batam, Dr. Hijratul Pahsyah, menilai terdapat kesenjangan antara pertumbuhan industri di Batam dengan kondisi sebagian usaha bengkel lokal.
“Kami melihat ada kesenjangan antara besarnya perkembangan industri di Batam dengan kondisi sebagian pelaku usaha bengkel lokal. Kami memiliki tenaga kerja dan kemampuan teknis, tetapi akses terhadap pekerjaan industri masih menjadi persoalan,” ujar Hijratul.
*Jangan Sampai Investasi Besar, Pelaku Lokal Cuma Jadi Penonton*
Bagi PBBF, persoalannya bukan semata-mata meminta pemerintah memberikan pekerjaan kepada bengkel lokal.
Yang dipersoalkan adalah kesempatan untuk masuk dan bersaing dalam rantai pasok industri.
Hijratul mengatakan perusahaan-perusahaan besar membutuhkan banyak pekerjaan pendukung yang sebenarnya dapat dikerjakan bengkel lokal, sepanjang memenuhi standar kualitas, keselamatan kerja, harga dan kemampuan teknis yang ditetapkan.
Karena itu, pertumbuhan industri di Batam dinilai idealnya tidak berhenti pada angka investasi dan ekspansi perusahaan. Ada efek ekonomi yang seharusnya mengalir kepada pelaku usaha lokal.
“Jangan sampai industri besar tumbuh dan berkembang, tetapi bengkel lokal hanya menjadi penonton. Kami ingin menjadi bagian dari rantai pasok industri di Batam,” katanya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi dorongan agar pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga menjadi penghubung antara perusahaan industri dengan pelaku usaha lokal.
*PBBF Usulkan Pemetaan Bengkel Lokal*
PBBF mengusulkan pemerintah membuat pemetaan menyeluruh terhadap kemampuan bengkel bubut dan fabrikasi yang ada di Batam.
Pemetaan itu mencakup jenis pekerjaan yang mampu dikerjakan, kapasitas mesin, jumlah dan kompetensi tenaga kerja, pengalaman hingga standar yang telah dimiliki masing-masing bengkel.
Langkah tersebut dinilai dapat menjadi basis data bagi perusahaan industri ketika membutuhkan jasa atau pekerjaan pendukung.
Dengan begitu, perusahaan tidak kesulitan mengetahui siapa pelaku usaha lokal yang memiliki kapasitas sesuai kebutuhan pekerjaan.
*Terbentur Modal, Teknologi hingga Kompetensi*
Masalah akses pekerjaan bukan satu-satunya tantangan.
Pelaku usaha bengkel lokal juga menghadapi persoalan klasik: modal dan kebutuhan investasi teknologi.
Hijratul menyebut perkembangan standar industri membuat bengkel lokal harus terus memperbarui mesin dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja.
Mesin bubut, milling, CNC, peralatan welding dan berbagai peralatan fabrikasi membutuhkan investasi besar.
“Mesin bubut, milling, CNC, welding equipment dan peralatan fabrikasi membutuhkan investasi yang tidak kecil. Kalau ingin masuk ke pekerjaan industri dengan standar yang lebih tinggi, kami harus meningkatkan peralatan dan kompetensi,” jelasnya.
Karena itu, PBBF meminta pemerintah tidak berhenti pada program pelatihan yang bersifat seremonial.
Mereka berharap ada pembinaan, pendampingan, peningkatan kompetensi serta akses pembiayaan yang benar-benar dapat membantu bengkel lokal meningkatkan kapasitas produksinya.
*Bukan Minta Dikasih Pekerjaan*
PBBF menyadari perusahaan industri memiliki standar dan persyaratan yang harus dipenuhi.
Karena itu, organisasi tersebut menegaskan tidak meminta perlakuan khusus ataupun pekerjaan diberikan cuma-cuma.
Yang diminta adalah kesempatan yang adil untuk ikut berkompetisi.
“Kami tidak meminta pekerjaan diberikan begitu saja. Kami siap bersaing. Tetapi kami meminta kesempatan yang adil bagi usaha lokal untuk mengikuti proses pengadaan dan menjadi vendor perusahaan industri,” tegas Hijratul.
Menurutnya, keberpihakan kepada usaha lokal tidak berarti menurunkan standar industri.
Justru sebaliknya, pemerintah dapat mendorong pelaku usaha lokal meningkatkan kualitas agar mampu bersaing secara profesional dengan perusahaan dari luar daerah maupun perusahaan yang memiliki modal lebih besar.
*Pertumbuhan Industri Harus Berdampak ke Ekonomi Lokal*
Persoalan yang disampaikan PBBF pada akhirnya mengarah pada satu isu yang lebih besar: bagaimana memastikan pertumbuhan industri Batam tidak berjalan sendiri, sementara usaha lokal hanya menjadi penonton di halaman belakangnya.
PBBF berharap pemerintah dapat membuka ruang komunikasi yang lebih luas antara perusahaan industri dengan pelaku usaha bengkel lokal.
Jika pemetaan kemampuan, peningkatan kompetensi, dukungan pembiayaan dan akses pengadaan dapat berjalan beriringan, bengkel lokal dinilai memiliki peluang lebih besar untuk menjadi bagian dari ekosistem industri Batam.
Bagi PBBF, industri besar dan usaha lokal seharusnya bukan dua kekuatan yang berjalan sendiri-sendiri.
Pertumbuhan investasi justru akan lebih berarti apabila mampu menciptakan rantai ekonomi yang lebih panjang—dari perusahaan besar, turun ke vendor, kemudian menghidupkan usaha lokal, tenaga kerja dan ekonomi masyarakat Batam.
Sebab, bagi pelaku bengkel lokal, mereka tidak meminta untuk diistimewakan.
Mereka hanya tidak ingin pertumbuhan industri yang terjadi di tanah mereka sendiri membuat mereka kehilangan kesempatan untuk ikut tumbuh.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar