JAKARTA (SUMBAR).GP — Angka pertumbuhan ekonomi nasional yang kerap dibanggakan pemerintah kembali mendapat sorotan. Di balik klaim pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Wahyudi Askar, mengungkap ketimpangan distribusi kekayaan yang memperlihatkan jurang kesejahteraan antara kelompok superkaya dan mayoritas masyarakat Indonesia.
Dalam pemaparannya, Media mengkritik kecenderungan elite politik menjadikan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai ukuran utama keberhasilan ekonomi, tanpa cukup memperhatikan apakah pertumbuhan tersebut benar-benar meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Ia menyebut fenomena itu sebagai GDP Fetish atau kecanduan terhadap angka pertumbuhan ekonomi.
Menurut temuan CELIOS dalam laporan Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026: Republik Oligarki, kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan total kekayaan sekitar 55 juta penduduk.
Temuan tersebut menjadi gambaran mengenai konsentrasi kekayaan yang semakin mengerucut pada segelintir elite ekonomi.
Bekerja Lebih Lama, Sejahtera Tak Kunjung Datang
Media menyoroti kondisi masyarakat kelas menengah bawah yang harus bekerja berjam-jam untuk memenuhi kebutuhan hidup, sementara kelompok superkaya dapat menikmati akumulasi kekayaan tanpa harus mengandalkan pendapatan dari kerja harian.
MENGENAL DR. MEDIA WAHYUDI ASKAR: DARI BATUSANGKAR, MENEBUS PANGGUNG KEBIJAKAN NASIONAL
"Sebagian besar kelas menengah bawah itu bekerja bangun pagi jam 6, kemudian pulang jam 9 malam. Pada saat yang sama orang yang super kaya itu bahkan tidak perlu bangun pagi," tegas Media.
Pernyataan tersebut menggambarkan kritik terhadap sistem ekonomi yang dinilai belum mampu memastikan hubungan seimbang antara produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan pekerja.
Data CELIOS yang diberitakan sejumlah media juga menunjukkan kekayaan 50 orang terkaya meningkat hampir dua kali lipat, dari sekitar Rp2.508 triliun pada 2019 menjadi Rp4.651 triliun pada 2025.
Sementara itu, kenaikan pendapatan masyarakat pekerja dinilai tidak sebanding dengan laju akumulasi kekayaan kelompok elite.
Kritik Narasi “Pindah Negara” dan Penguasaan Sumber Daya
Media turut mengkritik narasi yang meminta kelompok masyarakat kritis untuk meninggalkan Indonesia.
Menurutnya, persoalan mendasar bukan terletak pada warga yang menyampaikan kritik, melainkan pada struktur ekonomi yang memungkinkan segelintir kelompok menguasai sumber daya strategis dan memperoleh keuntungan besar.
Ia menyoroti penguasaan sektor ekstraktif, termasuk pertambangan dan perkebunan, serta pentingnya memastikan kontribusi pajak dan manfaat ekonomi yang lebih adil bagi masyarakat luas.
Kritik tersebut sejalan dengan laporan CELIOS yang menempatkan konsentrasi kekayaan dan penguasaan sumber daya alam sebagai bagian penting dari persoalan ketimpangan ekonomi Indonesia.
Soroti Keterlibatan Militer dalam Sektor Pertanian
Media juga menyampaikan kekhawatiran terhadap kebijakan pangan yang melibatkan institusi militer dalam aktivitas pertanian.
Menurut pandangannya, kebijakan pangan seharusnya memperkuat kapasitas petani dan masyarakat lokal, bukan justru berpotensi menggeser peran mereka.
Ia mengingatkan bahwa pendekatan yang terlalu sentralistik dapat memunculkan relasi kuasa baru dan mengurangi ruang partisipasi masyarakat dalam mengelola sektor pangan.
Data Kemiskinan Dipersoalkan
Persoalan lain yang disoroti Media adalah metode pengukuran kemiskinan yang digunakan pemerintah.
CELIOS sebelumnya mengkritik metodologi pengukuran kemiskinan BPS yang dinilai belum sepenuhnya menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat secara riil.
Dalam siaran pers CELIOS pada 2025, lembaga tersebut membandingkan angka kemiskinan berdasarkan standar BPS dengan pendekatan Bank Dunia. Perbedaan metodologi menghasilkan jumlah penduduk miskin yang sangat berbeda.
BACA BERITA INI:
Ketika Kemiskinan Dirangking: Polemik Desil Bansos dan Risiko Negara Salah Membaca Warganya.
CELIOS mencatat BPS saat itu mencatat sekitar 24 juta penduduk miskin, sedangkan pendekatan Bank Dunia dengan ambang kemiskinan US$6,85 PPP per hari menghasilkan estimasi sekitar 172 juta jiwa.
Perbedaan tersebut tidak berarti seluruh angka dapat dibandingkan secara langsung, karena menggunakan definisi dan metode pengukuran berbeda. Namun, CELIOS menilai perbedaan itu menunjukkan perlunya evaluasi terhadap cara negara membaca realitas kemiskinan.
Pertumbuhan Ekonomi Harus Menjawab Persoalan Rakyat
Kritik Media Wahyudi Askar pada akhirnya mengarah pada satu pertanyaan mendasar: untuk siapa pertumbuhan ekonomi dibangun?
Angka pertumbuhan ekonomi yang positif belum otomatis menunjukkan pemerataan kesejahteraan. Pemerintah juga dituntut memastikan pertumbuhan membuka lapangan kerja layak, meningkatkan pendapatan pekerja, memperluas akses layanan publik, dan mengurangi konsentrasi kekayaan.
Tanpa pembenahan struktural, pertumbuhan ekonomi berisiko hanya menjadi indikator makro yang terlihat mengesankan, tetapi belum menjawab kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Sumber: CELIOS, dan laporan terkait.
#GP | Ce
Tidak ada komentar:
Posting Komentar