Tanah Datar Tercepat Salurkan Dana Desa se-Sumbar

Tanah Datar dinobatkan sebagai Pemerintah Daerah Tercepat di Sumatera Barat dalam penyaluran Dana Desa Tahun 2026

Bukittinggi (SUMBAR), GP - Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar di tingkat Provinsi Sumatera Barat. Tanah Datar dinobatkan sebagai pemerintah daerah tercepat dalam penyelesaian penyaluran Dana Desa untuk Tahun Anggaran 2026.

Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Lydia Kurniawan Cristyana, kepada Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly. Penyerahan berlangsung di Monopoli Hotel Bukittinggi, Kamis (13/8/2026).

Momentum penyerahan penghargaan ini dilakukan selepas pelaksanaan Forum Discussion Group (FGD) yang mengangkat tema Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD). FGD tersebut mempertemukan jajaran KPPN Bukittinggi dengan sejumlah daerah mitra kerjanya.

Usai menerima penghargaan, Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras menyukseskan penyaluran Dana Desa tepat waktu hingga ke tingkat nagari.

"Tentunya capaian dan penghargaan ini berkat kerja keras OPD terkait bersama seluruh Wali Nagari se-Kabupaten Tanah Datar. Karena itu saya yang juga mewakili Pak Bupati menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungannya," katanya

Ia menegaskan bahwa penghargaan ini bukanlah tujuan akhir, melainkan menjadi pemicu semangat bagi pemerintah daerah dan OPD terkait untuk terus meningkatkan kinerja, terutama dalam tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

"Tentunya, capaian ini bukanlah akhir, namun menjadi sebuah momentum yang harus dipertahankan dan ditingkatkan untuk masa datang. Dan kepada KPPN atas nama pemerintah daerah kami juga menyampaikan terima kasih," ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Wabup juga menyampaikan gambaran suasana FGD yang berlangsung hangat, penuh keakraban dan dialog terbuka antara jajaran KPPN dengan perwakilan pemerintah daerah yang hadir sebagai mitra kerja KPPN Bukittinggi.

"FGD berjalan hangat penuh keakraban antara jajaran KPPN dengan beberapa daerah yang menjadi mitra kerja KPPN Bukittinggi. Saran, kritikan dan masukan dari kita didengar dan dijawab, terutama tentang PAD dan TKD," ungkapnya.

Lebih jauh, Wabup Fadly menyoroti isu efisiensi atau pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang dinilainya akan sangat memberatkan bagi daerah, karena akan berdampak langsung terhadap pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan.

Apalagi, kata dia, Kabupaten Tanah Datar dalam beberapa tahun terakhir menghadapi tantangan berat akibat bencana alam yang melanda beberapa wilayah, sehingga membutuhkan anggaran besar untuk pemulihan dan rehabilitasi infrastruktur.

"Apalagi Kabupaten Tanah Datar, beberapa tahun terakhir beberapa wilayahnya mengalami bencana, tentunya kita berharap TKD akan kembali seperti semula atau kalau bisa ditambah untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana yang rusak," jelasnya.

Ia berharap aspirasi yang telah disampaikan dalam forum FGD tersebut dapat didengar dan dikabulkan oleh pemerintah pusat, sehingga pembangunan di Tanah Datar tidak terhambat dan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal.

"Dalam FGD tadi sudah kami sampaikan, semoga bisa dikabulkan," pungkasnya menutup pernyataan.