Jakarta(DKI). GP– Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (14/8/2026).
Penyampaian RAPBN 2027 tersebut menjadi salah satu agenda penting dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI. Pemerintah membawa sejumlah arah kebijakan yang diharapkan mampu menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam penyusunan kebijakan fiskal 2027, pemerintah menempatkan program prioritas nasional sebagai salah satu fokus utama. Anggaran negara diarahkan agar dapat memberikan dampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat dan memperkuat perekonomian nasional.
Delapan klaster program prioritas menjadi bagian penting dalam RAPBN 2027. Program tersebut meliputi ketahanan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur serta perumahan dan ketahanan bencana.
Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa. Upaya penurunan kemiskinan turut menjadi bagian dari agenda utama dalam kebijakan anggaran tahun depan.
Pemerintah juga menyiapkan klaster pendukung yang mencakup pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, serta diplomasi ekonomi. Seluruh kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat fondasi pembangunan nasional.
Dari sisi pertumbuhan ekonomi, pemerintah menargetkan ekonomi Indonesia pada 2027 dapat tumbuh dalam kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen. Target tersebut menjadi bagian dari strategi untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus mendorong ekonomi menuju tingkat yang lebih tinggi.
Stabilitas harga juga menjadi perhatian pemerintah. Inflasi pada 2027 diarahkan tetap berada pada kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen. Pemerintah akan berupaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga.
Dalam RAPBN 2027, pemerintah juga memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Sementara itu, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun diperkirakan berada pada kisaran 6,5 persen hingga 7,3 persen.
Pemerintah turut memperhatikan sektor energi melalui target produksi minyak dan gas bumi. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendukung ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi dari luar negeri.
Dari sisi postur anggaran, defisit RAPBN 2027 diarahkan berada pada kisaran 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pendapatan negara diperkirakan berada di kisaran 11,82 persen hingga 12,40 persen terhadap PDB, sedangkan belanja negara berada pada kisaran 13,62 persen hingga 14,80 persen terhadap PDB.
Kebijakan fiskal tersebut selanjutnya akan dibahas bersama DPR RI. Pembahasan dilakukan untuk memastikan rancangan anggaran sesuai dengan kondisi ekonomi, kebutuhan masyarakat, serta target pembangunan pemerintah.
RAPBN 2027 diharapkan dapat menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga ingin memastikan setiap anggaran negara digunakan secara efektif untuk mendukung program pembangunan nasional.
Dengan fokus pada pangan, energi, pendidikan, kesehatan, industri, infrastruktur, ekonomi rakyat, dan pengentasan kemiskinan, pemerintah menargetkan APBN 2027 dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Pembahasan bersama DPR akan menjadi tahapan berikutnya sebelum anggaran tersebut ditetapkan menjadi APBN.
#GP | DF
Tidak ada komentar:
Posting Komentar