Jakarta(DKI). GP – Pemerintah pusat bergerak cepat menangani dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Sejumlah kementerian dan lembaga dikerahkan untuk membantu proses evakuasi, penyelamatan, pelayanan kesehatan hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Langkah penanganan dilakukan melalui rapat koordinasi pemerintah pusat pada Sabtu (15/8/2026). Rapat tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno secara daring dan diikuti sejumlah kementerian serta lembaga, termasuk TNI dan Polri.
Gubernur NTT juga mengikuti koordinasi tersebut. Pada saat yang sama, gubernur telah berada di Kabupaten Sikka untuk melihat langsung kondisi wilayah yang terdampak gempa.
Pemerintah menetapkan proses evakuasi dan penyelamatan korban sebagai prioritas utama. Tim di lapangan juga diarahkan untuk memberikan pertolongan kepada warga yang mengalami luka serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
Menko PMK Pratikno meminta seluruh pihak bergerak cepat agar masyarakat terdampak dapat segera mendapatkan bantuan. Selain proses pencarian dan pertolongan, pelayanan kesehatan serta pemulihan infrastruktur dasar, termasuk fasilitas rumah sakit, menjadi perhatian pemerintah.
Pemerintah daerah juga diminta segera mengidentifikasi kebutuhan tanggap darurat di wilayah terdampak. Data tersebut diperlukan agar bantuan dari pemerintah pusat dapat disalurkan secara tepat dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto meminta pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat bencana. Setelah status tersebut ditetapkan, pos komando dapat diaktifkan untuk memperkuat koordinasi pendataan, pencarian dan pertolongan, serta penanganan warga yang membutuhkan tempat pengungsian.
BNPB telah menggerakkan bantuan darurat dari gudang logistik di Flores Timur. Bantuan tersebut menjadi bagian dari respons awal pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sejumlah daerah yang terdampak gempa.
Selain BNPB, Basarnas mengerahkan tim SAR khusus dari beberapa wilayah, termasuk Bali dan Nusa Tenggara Barat. Tim tersebut ditugaskan membantu proses pencarian dan penyelamatan korban yang kemungkinan masih berada di bawah reruntuhan bangunan.
Kementerian Pekerjaan Umum juga melakukan koordinasi untuk menangani material longsor yang menutup akses jalan maupun sungai. Pembersihan jalur menjadi penting agar mobilisasi petugas dan distribusi bantuan menuju wilayah terdampak dapat berjalan lancar.
Kementerian Sosial turut mengirimkan bantuan dari gudang logistik di Kupang menuju sejumlah wilayah terdampak, termasuk Nagekeo dan Sikka. Personel Taruna Siaga Bencana (Tagana) juga dikerahkan untuk membantu penanganan di lapangan, termasuk persiapan dapur umum dan pelayanan psikososial.
Di sektor kesehatan, Kementerian Kesehatan menyiapkan Health Emergency Operation Center (HEOC) di tingkat pusat dan daerah. Tim Pusat Krisis Kementerian Kesehatan juga akan bergerak bersama tim BNPB untuk mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak.
Dampak gempa juga dirasakan pada sektor transportasi. BNPB mencatat sejumlah fasilitas bandara dan pelabuhan di NTT mengalami kerusakan. Meski demikian, landasan pacu sejumlah bandara masih dapat digunakan. Kementerian Perhubungan menyiagakan helikopter dan pesawat untuk mendukung penanganan darurat di bawah koordinasi BNPB.
TNI dan Polri juga mengerahkan personel serta alat utama sistem persenjataan (alutsista) menuju wilayah yang terdampak. Dukungan tersebut mencakup pengerahan pesawat dan kapal laut militer untuk membantu mobilisasi personel, peralatan dan kebutuhan penanganan bencana.
Pemerintah pusat memastikan penanganan gempa NTT dilakukan secara terpadu dengan melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, Basarnas serta unsur terkait lainnya. Koordinasi terus dilakukan untuk mempercepat evakuasi, memenuhi kebutuhan warga dan memulihkan fasilitas penting yang terdampak gempa.
#GP | DF
Tidak ada komentar:
Posting Komentar