Jakarta(DKI).GP— Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kembali menempatkan persoalan hubungan pemerintah pusat dan daerah sebagai salah satu isu penting dalam melihat kesejahteraan masyarakat.
Dalam pidatonya, Megawati menyoroti ketergantungan pemerintah daerah terhadap anggaran pemerintah pusat. Ia mempertanyakan bagaimana daerah dapat menjalankan pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat apabila kapasitas fiskalnya terbatas, sementara sebagian besar pembiayaan masih bergantung pada dukungan dari pemerintah pusat.
Bagi Megawati, persoalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakter Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kondisi geografis dan potensi ekonomi yang berbeda-beda di setiap daerah.
Ia juga mengingatkan agar kebijakan pemekaran daerah tidak dilakukan semata-mata berdasarkan pertimbangan politik atau administratif. Pemekaran, menurut dia, seharusnya menghasilkan kemampuan baru bagi daerah untuk memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sorotan Megawati terhadap relasi fiskal pusat-daerah menjadi penting di tengah tuntutan agar otonomi daerah tidak berhenti pada pembagian kewenangan administratif, tetapi juga diikuti kemampuan fiskal yang memadai.
Dalam perspektif tersebut, pertanyaan mengenai dari mana daerah memperoleh pendapatan dan bagaimana potensi ekonomi lokal dikembangkan menjadi bagian penting dari keberhasilan desentralisasi.
Megawati juga mengaitkan persoalan tersebut dengan pengalaman politiknya ketika mengikuti proses peralihan dari sistem pemerintahan yang sangat tersentralisasi menuju desentralisasi.
Ia menekankan bahwa karakter Indonesia sebagai negara kepulauan membutuhkan kebijakan yang mampu membaca perbedaan potensi setiap wilayah. Daerah yang memiliki sumber daya ekonomi, menurut dia, harus diberi ruang untuk mengembangkan potensinya sehingga tidak terus-menerus bergantung pada pemerintah pusat.
Dari APBD ke Politik Penyeimbang
Pernyataan Megawati tentang hubungan pusat dan daerah tersebut memperoleh dimensi politik yang lebih luas jika ditempatkan dalam sikap terbaru PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pada Juli 2026, Megawati menegaskan PDIP memilih posisi sebagai partai penyeimbang, bukan oposisi. Sikap tersebut dituangkan dalam surat internal DPP PDIP Nomor 1275/IN/DPP/VI/2026.
Megawati menjelaskan bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Karena itu, istilah oposisi dan koalisi tidak ditempatkan sebagai kategori ketatanegaraan formal sebagaimana dikenal dalam sistem parlementer.
Konsekuensinya, PDIP menyatakan diri sebagai kekuatan penyeimbang yang tetap memiliki kewajiban mengawasi jalannya pemerintahan.
Posisi tersebut membuat kritik terhadap pemerintah tidak otomatis dimaknai sebagai upaya menjatuhkan pemerintahan. Sebaliknya, pengawasan terhadap kebijakan pemerintah ditempatkan sebagai bagian dari fungsi politik untuk memastikan kekuasaan tetap berjalan dalam koridor konstitusi.
Dengan posisi itu, Megawati berusaha menarik garis yang berbeda antara menjadi lawan politik pemerintah dan menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah.
Pusat-Daerah Menjadi Ujian Desentralisasi
Persoalan APBN dan APBD yang disinggung Megawati pada akhirnya membawa pembahasan pada pertanyaan yang lebih mendasar: sejauh mana desentralisasi benar-benar memberikan ruang bagi daerah untuk berdiri di atas kemampuan ekonominya sendiri?
Selama kapasitas fiskal daerah masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat, otonomi daerah menghadapi tantangan struktural. Daerah memang memiliki kewenangan yang lebih besar, tetapi belum tentu memiliki kemampuan pendanaan yang sebanding.
Di titik inilah kritik Megawati menjadi relevan untuk dibaca bukan hanya sebagai pernyataan politik, tetapi juga sebagai pertanyaan mengenai desain hubungan fiskal antara pusat dan daerah.
Masalahnya bukan semata-mata berapa besar anggaran yang ditransfer dari pusat ke daerah. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana daerah mampu mengembangkan sumber pendapatan, menggerakkan potensi ekonomi lokal, serta memastikan anggaran benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan dan pembangunan.
Dalam konteks pemerintahan Prabowo, isu tersebut sekaligus menjadi ujian bagi konsep pembangunan yang ingin menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama.
Megawati kini memilih posisi politik sebagai penyeimbang. Artinya, pemerintah tetap dapat memperoleh dukungan terhadap kebijakan yang dinilai berpihak kepada rakyat, tetapi pada saat yang sama harus siap menghadapi kritik ketika kebijakan dianggap menyimpang dari kepentingan publik atau prinsip konstitusional.
Dengan demikian, pidato Megawati tidak hanya berbicara tentang APBN dan APBD.
Di balik kritik mengenai kemampuan fiskal daerah, terselip pertanyaan yang lebih besar mengenai seberapa jauh negara mampu memastikan desentralisasi benar-benar menghasilkan kesejahteraan, bukan sekadar memindahkan sebagian kewenangan dari pusat ke daerah.
#GP | Red
Tidak ada komentar:
Posting Komentar