Jakarta(DKI). GP- DPR RI meminta pemerintah memastikan kenaikan target penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) pada 2027 tidak menambah beban masyarakat. Kebijakan perpajakan dinilai perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi dan daya beli warga.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti rencana peningkatan target penerimaan PPN dan PPnBM dalam pembahasan kebijakan fiskal 2027. DPR mengingatkan agar target penerimaan negara tidak dicapai dengan cara yang justru memberikan tekanan lebih besar kepada masyarakat.
Pajak menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara. Karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan kebutuhan negara.
Namun, peningkatan penerimaan pajak perlu dilakukan secara hati-hati. DPR menilai pemerintah harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama kelompok dengan daya beli yang masih terbatas.
PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa. Sementara PPnBM dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang masuk kategori mewah sesuai ketentuan perpajakan.
Kenaikan target penerimaan tidak selalu berarti tarif pajak harus dinaikkan. Pemerintah dapat meningkatkan penerimaan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta perbaikan sistem administrasi perpajakan.
DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Langkah tersebut dinilai lebih baik daripada memberikan beban tambahan kepada masyarakat yang selama ini telah memenuhi kewajiban perpajakannya.
Kondisi ekonomi masyarakat juga menjadi pertimbangan penting. Ketika daya beli belum sepenuhnya kuat, kebijakan pajak yang terlalu agresif dikhawatirkan dapat memengaruhi konsumsi rumah tangga.
Konsumsi masyarakat memiliki peran besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Jika beban pajak meningkat terlalu tinggi, kemampuan masyarakat untuk berbelanja dapat ikut terpengaruh.
Karena itu, DPR meminta target PPN dan PPnBM dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 disusun secara realistis. Target penerimaan harus tetap mendukung kebutuhan negara tanpa mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.
Pemerintah juga diharapkan terus memperbaiki sistem perpajakan berbasis teknologi. Digitalisasi administrasi dapat membantu meningkatkan akurasi data wajib pajak sekaligus mengurangi potensi kebocoran penerimaan negara.
Selain meningkatkan penerimaan, pemerintah perlu memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak. Aturan yang jelas dan mudah dipahami akan membantu masyarakat serta pelaku usaha memenuhi kewajiban perpajakan.
DPR menilai kebijakan perpajakan harus menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara dan masyarakat. Negara membutuhkan penerimaan yang kuat, tetapi masyarakat juga membutuhkan ruang ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dan menjalankan usaha.
Pembahasan target penerimaan PPN dan PPnBM menjadi bagian dari proses penyusunan kebijakan fiskal 2027. DPR dan pemerintah akan terus membahas angka serta strategi penerimaan agar sesuai dengan kondisi perekonomian nasional.
Peningkatan penerimaan pajak diharapkan dapat dilakukan melalui sistem yang lebih efektif, bukan sekadar mengandalkan kenaikan beban masyarakat. Dengan cara tersebut, penerimaan negara dapat meningkat tanpa mengurangi daya beli.
DPR pun meminta pemerintah memastikan kebijakan perpajakan 2027 tetap berpihak pada pertumbuhan ekonomi. Keseimbangan antara penerimaan negara, keberlanjutan usaha, dan kemampuan masyarakat harus menjadi perhatian utama.
Dengan kebijakan pajak yang tepat, pemerintah dapat meningkatkan penerimaan sekaligus menjaga stabilitas ekonomi. Target PPN dan PPnBM yang lebih tinggi diharapkan tidak menjadi beban tambahan, melainkan bagian dari strategi memperkuat keuangan negara secara berkelanjutan.
#GP | DF
Tidak ada komentar:
Posting Komentar