Jakarta(DKI). GP– Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyoroti meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Kondisi tersebut disampaikan BMKG dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Gedung DPR-MPR RI, Jakarta.
Dalam rapat yang berlangsung pada Kamis (20/8/2026), BMKG juga menyampaikan laporan keuangan pemerintah pusat terkait pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025. Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani memaparkan capaian pengelolaan anggaran sekaligus perkembangan kondisi cuaca yang berkaitan dengan potensi karhutla.
Dari sisi keuangan, BMKG mencatat realisasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp2,39 triliun atau mencapai 99,05 persen dari total pagu Rp2,42 triliun. Sementara itu, realisasi fisik BMKG mencapai 100 persen.
Faisal mengatakan penyampaian laporan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban BMKG dalam mengelola anggaran negara. Lembaga tersebut juga kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut sejak 2015.
Selain membahas kinerja keuangan, BMKG memberikan perhatian khusus terhadap ancaman karhutla. Berdasarkan analisis titik panas atau hotspot hingga 19 Agustus 2026, terdapat empat provinsi yang menjadi prioritas karena memiliki jumlah hotspot cukup signifikan.
Keempat wilayah tersebut yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua Selatan, dan Kalimantan Timur. BMKG menyebut kondisi atmosfer yang cenderung kering menjadi salah satu faktor yang meningkatkan potensi terjadinya kebakaran.
Risiko tersebut diperkirakan masih perlu diwaspadai karena dalam 10 hari ke depan potensi pertumbuhan awan di sejumlah wilayah relatif minim. Kondisi ini dapat membuat lahan lebih mudah terbakar apabila terdapat sumber api.
BMKG juga menjelaskan bahwa hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi menunjukkan adanya indikasi kebakaran. Karena itu, informasi titik panas perlu segera ditindaklanjuti dengan pengecekan dan penanganan di lapangan.
Untuk membantu mengurangi risiko karhutla, BMKG turut menjalankan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Operasi tersebut dilakukan di sejumlah wilayah, termasuk Pekanbaru, Palangkaraya, dan Pontianak. Namun, pelaksanaan OMC sangat bergantung pada ketersediaan awan yang dapat disemai.
BMKG memproyeksikan musim hujan baru mulai memasuki sejumlah wilayah pada pertengahan Oktober. Dengan kondisi tersebut, upaya pencegahan dan pengendalian karhutla perlu terus diperkuat sebelum curah hujan kembali meningkat.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat diminta tidak melakukan tindakan yang dapat memicu kebakaran, termasuk membuang puntung rokok sembarangan.
Penanganan karhutla membutuhkan kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, masyarakat, serta berbagai pihak terkait. Informasi cuaca dan titik panas dari BMKG dapat menjadi salah satu dasar untuk mempercepat langkah pencegahan dan pemadaman.
Komisi V DPR RI memberikan apresiasi terhadap capaian pengelolaan keuangan BMKG. Di sisi lain, DPR juga mendorong penguatan pengendalian internal, pengawasan pengadaan barang dan jasa, serta tindak lanjut rekomendasi BPK.
Dengan meningkatnya potensi karhutla di sejumlah wilayah, masyarakat diharapkan tetap waspada terhadap kondisi lingkungan. Pemerintah juga perlu memperkuat pemantauan titik panas dan langkah mitigasi agar kebakaran tidak meluas dan menimbulkan dampak terhadap kesehatan, lingkungan, maupun aktivitas masyarakat.
#GP | DF
Tidak ada komentar:
Posting Komentar