JAKARTA (DKI). GP– Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap adanya 40 perusahaan baja yang masuk dalam daftar perusahaan yang diduga tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Pemerintah memperkirakan potensi penerimaan negara yang bocor dari persoalan tersebut mencapai sekitar Rp4 triliun hingga Rp5 triliun.
Purbaya mengatakan daftar tersebut telah dikantongi pemerintah dan pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan terkait akan dilakukan secara bertahap. Dari 40 perusahaan yang terdata, baru satu perusahaan yang telah diperiksa secara langsung.
Menurut Purbaya, hasil pemeriksaan awal menunjukkan potensi penerimaan negara yang cukup besar. Bahkan, dari satu perusahaan saja, potensi pajak yang dapat ditarik diperkirakan mencapai sekitar Rp1 triliun dalam periode tertentu.
Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan Pajak Penghasilan (PPh). Pemerintah juga menemukan indikasi masalah dalam pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta aktivitas impor yang dilakukan perusahaan.
Salah satu modus yang menjadi perhatian pemerintah adalah dugaan penggunaan dokumen impor yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Barang yang masuk kemudian dapat beredar di pasar dalam negeri tanpa memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan ketentuan impor.
Selain persoalan impor, pemerintah juga menyoroti dugaan manipulasi dalam kegiatan operasional dan transaksi perusahaan. Praktik semacam itu dinilai dapat membuat nilai kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan menjadi lebih kecil.
Purbaya menilai kondisi tersebut perlu segera ditertibkan karena dapat merugikan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Perusahaan yang menjalankan kewajiban pajaknya secara benar dapat berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan pelaku usaha yang diduga menghindari kewajiban.
Pemerintah juga menemukan adanya persoalan dalam pengawasan perpajakan. Sebelumnya, Purbaya menyatakan fakta bahwa terdapat perusahaan yang dapat beroperasi selama bertahun-tahun tanpa terdeteksi menimbulkan dugaan adanya celah atau permainan dalam sistem pengawasan.
Karena itu, penanganan kasus tersebut tidak hanya diarahkan kepada perusahaan yang diduga bermasalah. Pemerintah juga akan mengevaluasi proses pengawasan di internal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memastikan tidak ada pihak yang membantu praktik pelanggaran.
Purbaya menegaskan pegawai yang nantinya terbukti terlibat dalam permainan perpajakan akan mendapatkan sanksi tegas. Langkah tersebut diperlukan untuk memperbaiki sistem pengawasan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan.
Pemerintah saat ini masih melakukan proses pemeriksaan dan penagihan terhadap perusahaan-perusahaan yang masuk dalam daftar. Besaran kewajiban pajak setiap perusahaan nantinya akan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang ditemukan.
Upaya mengejar penerimaan dari perusahaan baja menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi kebocoran penerimaan negara. Pemerintah juga terus memperkuat pengawasan terhadap sektor usaha yang memiliki potensi penerimaan pajak besar.
Penertiban perusahaan yang diduga tidak patuh pajak diharapkan tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang lebih adil. Pelaku usaha yang memenuhi kewajiban perpajakan diharapkan tidak lagi menghadapi persaingan dengan perusahaan yang menghindari pembayaran pajak.
Dengan 40 perusahaan yang masuk dalam radar pemerintah, proses pemeriksaan dan penagihan akan menjadi perhatian dalam beberapa waktu ke depan. Pemerintah berharap potensi penerimaan yang selama ini bocor dapat kembali masuk ke kas negara sekaligus memperkuat penerimaan APBN.
#GP | DF
Tidak ada komentar:
Posting Komentar