Padang Panjang(SUMBAR).GP— Komisi I DPRD Kota Padang Panjang menggelar rapat bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk membahas tindak lanjut 71 rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota, Senin (27/07/2026).
Rapat dipimpin Ketua Komisi I Hendra Saputra, didampingi Sekretaris Komisi I Fuji Hastuti serta anggota Amrizal dan Robi Zamora. Dari Pemerintah Kota Padang Panjang, rapat dipimpin Asisten I, I Putu Venda, bersama Asisten II, Indra Gusnadi dan Asisten III, Ade Nafrita.
Turut hadir Kepala Dinas PUPR Wita Dwi Susanti, Kepala Dinas Perkim Delfianto, Kepala Dinas Pertanian Varia Warvis, Kepala BKPSDM Zetrial, Kepala BPBD Mihandrik, Kasatpol PP Marjulas Sabri, Kepala Bappeda Putra Dewangga, serta para kepala bagian, camat, dan lurah se-Kota Padang Panjang.
Dalam rapat tersebut, Pemerintah Kota Padang Panjang menyampaikan bahwa sebagian rekomendasi DPRD telah dihimpun dan ditindaklanjuti, sementara beberapa lainnya masih dalam proses.
“Asisten I I Putu Venda mengatakan pihaknya telah menghimpun sejumlah tindak lanjut yang berkaitan dengan rekomendasi DPRD. Namun, ia mengakui masih ada rekomendasi yang belum selesai dan memerlukan pembahasan lanjutan bersama Komisi I,” katanya
Menurut Putu Venda, pembahasan diperlukan untuk memperjelas target, capaian, dan kendala pelaksanaan dari 71 rekomendasi tersebut.
Ketua Komisi I Hendra Saputra mengatakan rapat kali ini difokuskan pada rekomendasi yang berkaitan dengan mitra kerja Komisi I.
Ia menjelaskan, Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Bappeda turut diminta hadir untuk memberikan penjelasan atas sejumlah persoalan yang disampaikan masyarakat.
“Terutama terkait perencanaan pembangunan dan penganggaran dalam APBD Perubahan serta APBD 2027,” kata Hendra.
Ia menambahkan, bahan rapat telah disiapkan oleh pendamping sehingga pembahasan diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan menghasilkan rekomendasi yang konkret.
“Pembahasan ini nantinya akan menjadi bahan rekomendasi DPRD dalam pembahasan APBD di tingkat Badan Anggaran,” ujar Hendra.
Rapat berlangsung cukup alot. Sejumlah persoalan dibahas, mulai dari rencana pembelian tanah untuk kantor Kelurahan Koto Katiak di Kecamatan Padang Panjang Timur hingga dugaan pelanggaran peraturan daerah oleh sejumlah bangunan di wilayah kota.
Komisi I DPRD Padang Panjang melanjutkan pembahasan LKPj Wali Kota bersama OPD mitra kerja, terutama persoalan polemik pembangunan Perumahan Siti Naiman dan Mini Soccer serta Futsal Dbox Arena di Kota Padang Panjang
"Karena ini telah menjadi perhatian publik serta memunculkan sejumlah pertanyaan mendasar oleh banyak kalangan," ujar Hendra dibenarkan Robi Zamora.
#GP | Ce
Tidak ada komentar:
Posting Komentar