JAKARTA(DKI). GP – Pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) langsung mendapat perhatian DPR RI. Komisi IX DPR disebut akan segera melakukan koordinasi dengan pimpinan baru BGN guna membahas arah kebijakan, program kerja, serta langkah perbaikan tata kelola lembaga tersebut.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan koordinasi itu penting untuk mengetahui rencana dan strategi pimpinan baru dalam meningkatkan kinerja BGN ke depan.
Menurut Dasco, DPR ingin memastikan proses transisi kepemimpinan berjalan baik dan mampu menghadirkan tata kelola yang lebih efektif, transparan, dan terukur.
“Saya pikir Komisi IX akan segera melakukan koordinasi untuk mengetahui planning dari pimpinan BGN yang baru untuk memperbaiki dan kemudian untuk lebih membuat tata kelola di BGN ini lebih bagus,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6).
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian pucuk pimpinan BGN dengan mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN. Posisi tersebut kini diisi oleh Nanik S Deyang yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN.
Dasco menilai komunikasi antara DPR dan pimpinan baru BGN menjadi langkah awal yang penting untuk menyamakan persepsi terkait pelaksanaan program-program strategis di bidang gizi nasional.
Ia mengungkapkan bahwa selama ini DPR, khususnya Komisi IX, telah memberikan berbagai masukan dan evaluasi kepada pemerintah mengenai pelaksanaan program BGN.
Menurutnya, sejumlah catatan tersebut telah disampaikan secara resmi kepada pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pembenahan lembaga.
“Kalau kita lihat sebenarnya banyak evaluasi-evaluasi, tetapi memang ini masukan-masukan dilakukan langsung kepada pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara,” ujarnya.
Dasco menambahkan, seluruh rekomendasi yang disusun Komisi IX DPR dibuat secara tertulis dan berisi berbagai aspek yang dinilai perlu diperbaiki maupun ditingkatkan agar kinerja BGN semakin optimal dalam menjalankan tugasnya.
“Masukan-masukan dari Komisi IX itu dibikin secara tertulis mengenai apa-apa yang kemudian dirasakan perlu kemudian diperbaiki dan ditingkatkan di BGN,” pungkasnya.
#GP | Def |Red | DPR-RI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar