Padang Panjang (SUMBAR).GP— Pemerintah Kota Padang Panjang menjawab beragam catatan, pertanyaan, dan masukan fraksi-fraksi DPRD terkait Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Jawaban komprehensif disampaikan Wali Kota melalui Nota Jawaban dalam Rapat Paripurna DPRD pada Senin, 15 Juni 2026.
Rapat paripurna di Ruang Sidang DPRD dipimpin oleh Ketua DPRD, Imbral, didampingi Wakil Ketua Nurafni Fitri, serta dihadiri oleh unsur Forkopimda, anggota DPRD, instansi vertikal, dan pejabat Pemko. Nota jawaban disampaikan oleh Wakil Wali Kota, Allex Saputra.
Pemerintah memberikan penjelasan atas pandangan lima fraksi, yaitu Gerindra, NasDem, PAN, Demokrat Karya Kebangkitan Bangsa, serta PBB-PKS. Isu strategis yang dibahas meliputi realisasi belanja daerah, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan SiLPA, serta dukungan untuk UMKM.
Salah satu capaian pemerintah adalah peningkatan realisasi belanja modal pada 2025, mencapai 85,51 persen, lebih tinggi dibandingkan 2024 (73,99 persen) dan 2023 (63,20 persen).
Pemerintah juga menjelaskan bahwa selisih antara pagu anggaran dan realisasi yang membentuk SiLPA bukan akibat program yang tidak terlaksana, melainkan hasil efisiensi kegiatan, tanpa mengurangi volume, target, maupun kualitas pelayanan.
Menanggapi sorotan fraksi terkait pajak hotel, restoran, dan retribusi persampahan, Pemko mengupayakan pemutakhiran data perpajakan berbasis geospasial, uji petik, peningkatan pengawasan, serta digitalisasi pembayaran non-tunai untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Pemko juga merespons kekhawatiran dewan terkait ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Pemerintah berkomitmen memperkuat kapasitas fiskal melalui investasi, pengembangan ekonomi lokal, dan tata kelola PAD yang lebih baik.
Terkait SiLPA pada Belanja Tidak Terduga (BTT), Pemko menjelaskan bahwa pada akhir Desember 2025, Pemko menerima bantuan pascabencana, termasuk Rp4 miliar dari Presiden, yang dialokasikan ke BTT dan akan dipakai untuk rehabilitasi pada APBD 2026.
Mengenai subsidi bunga bagi UMKM, pemerintah menjelaskan kendala administrasi di perbankan. Dinas terkait akan meningkatkan pendampingan agar lebih banyak pelaku UMKM memanfaatkan fasilitas ini.
Di akhir penyampaian nota jawaban, Wakil Wali Kota Allex Saputra menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan alokasi anggaran dalam APBD 2025 difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini melalui penguatan pelayanan pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan penciptaan lapangan kerja.
"Kami sangat terbuka untuk pembahasan lebih lanjut di tahap berikutnya. Semua ini demi perbaikan dan kemajuan Kota Padang Panjang yang kita cintai," tutupnya.
#GP | Ce
Tidak ada komentar:
Posting Komentar