Padang Panjang(SUMBAR).GP— Pemerintah Kota Padang Panjang menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan Jalan Tol Padang–Bukittinggi yang dinilai menjadi salah satu proyek strategis untuk memperkuat konektivitas wilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.
Meski demikian, Pemko menegaskan bahwa seluruh tahapan perencanaan dan pengadaan tanah harus dilaksanakan secara terbuka, transparan, serta tetap menjamin perlindungan hak-hak masyarakat yang terdampak.
Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Padang Panjang, Allex Saputra, saat menghadiri Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Pihak yang Berhak Pengadaan Tanah Jalan Tol
Padang–Bukittinggi Seksi Sicincin–Bukittinggi yang diselenggarakan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, dan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II di Aula Balai Kota Padang Panjang, Jumat (5/6/2026).
Menurut Allex, pembangunan jalan tol merupakan kebutuhan penting dalam mendukung percepatan pembangunan dan kemajuan daerah.
Karena itu, seluruh pihak yang terlibat dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan diharapkan mampu memberikan informasi yang jelas, lengkap, dan mudah dipahami masyarakat.
Ia menekankan bahwa penjelasan mengenai trase jalan tol, manfaat pembangunan, mekanisme pengadaan tanah, bentuk ganti kerugian, perlindungan hak masyarakat, hingga dampak sosial dan lingkungan harus disampaikan secara menyeluruh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Pemerintah berharap seluruh pihak, baik perencana, pelaksana maupun instansi terkait, dapat memberikan penjelasan yang seluas-luasnya dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat. Informasi mengenai trase, manfaat pembangunan, mekanisme pengadaan tanah, bentuk ganti kerugian, perlindungan hak masyarakat, hingga dampak sosial dan lingkungan harus disampaikan secara utuh agar masyarakat memiliki pemahaman yang benar,” ujar Allex.
Ia menegaskan, pembangunan jalan tol harus berjalan lancar tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat yang terdampak.
Seluruh proses harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, menjunjung tinggi prinsip keadilan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
“Tidak boleh ada pihak yang merasa diabaikan dan tidak boleh ada hak-hak masyarakat yang terabaikan. Pembangunan harus berjalan dengan tetap mengedepankan rasa keadilan dan kepastian bagi semua pihak,” tegasnya.
Allex juga menilai sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, ninik mamak, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan pembangunan proyek strategis tersebut.
Menurutnya, apabila komunikasi dan koordinasi dapat berjalan dengan baik, Jalan Tol Padang–Bukittinggi akan menjadi tonggak penting dalam mempercepat transformasi ekonomi Sumatera Barat sekaligus memperkuat konektivitas nasional.
Sementara itu, Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly turut menyampaikan dukungannya terhadap pembangunan jalan tol tersebut.
Ia menilai kehadiran jalan tol tidak hanya mempercepat mobilitas, tetapi juga berpotensi meningkatkan keselamatan pengguna jalan.
Menurut Ahmad Fadly, perpindahan kendaraan bertonase besar ke jalur tol nantinya dapat mengurangi kepadatan lalu lintas serta menekan risiko kecelakaan di jalan nasional yang selama ini menjadi jalur utama penghubung Padang dan Bukittinggi.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi yang efektif kepada masyarakat agar tidak terjadi perbedaan persepsi terkait pelaksanaan proyek ini.
Berbagai persoalan yang menyangkut hak masyarakat, termasuk keberadaan rumah adat dan pandam pakuburan, perlu dibahas secara cermat untuk menghasilkan solusi terbaik yang dapat diterima seluruh pihak.
Pada kesempatan yang sama, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol 2.10, Wisnu Priambodo, menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut bertujuan menghimpun masukan dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan berbagai unsur terkait terhadap hasil survei serta rencana trase yang telah disusun sebelumnya.
Menurutnya, seluruh masukan yang berkembang dalam forum tersebut akan dihimpun dan diteruskan kepada pihak yang berwenang sebagai bahan pertimbangan pada tahapan selanjutnya.
“Kami ingin meminimalkan dampak terhadap masyarakat. Karena itu, masukan dari Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, dan unsur terkait lainnya sangat penting dalam proses perencanaan ini,” katanya.
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang Wita Desi Susanti, Ketua Komisi III DPRD Mahdelmi, para pemangku adat dari tiga kenagarian di wilayah Padang Panjang dan Tanah Datar, serta sejumlah pejabat dan unsur terkait lainnya.
Melalui forum tersebut, diharapkan proses perencanaan pembangunan Jalan Tol Padang–Bukittinggi dapat berjalan lebih komprehensif, mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat, serta menghasilkan pembangunan yang memberi manfaat luas bagi daerah dan masyarakat Sumatera Barat.
#GP | Ce
Tidak ada komentar:
Posting Komentar