Jakarta(DKI).GP— Anggota Komisi I DPR RI, Mulyadi, melontarkan kritik keras terhadap maraknya aktivitas tambang emas ilegal yang menggunakan alat berat di berbagai wilayah Sumatera Barat.
Praktik pertambangan tanpa izin yang telah berlangsung bertahun-tahun itu dinilai mencerminkan lemahnya penegakan hukum dan menimbulkan pertanyaan besar terhadap keseriusan aparat dalam melakukan penertiban.
Sorotan tersebut disampaikan Mulyadi dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) beberapa waktu lalu.
Dalam forum resmi tersebut, politisi Partai Demokrat itu meminta TNI mengambil peran lebih aktif dalam mendukung upaya pemberantasan tambang ilegal, terutama terhadap pihak-pihak yang diduga menjadi pelindung dan pengendali aktivitas tersebut.
“Mohon kiranya aktualisasi peran TNI benar-benar diwujudkan untuk membantu menertibkan aktivitas tambang ilegal yang hingga kini belum mampu dituntaskan secara maksimal,” tegas Mulyadi.
Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Barat itu menekankan bahwa sasaran utama penindakan harus diarahkan kepada tambang ilegal yang menggunakan excavator dalam skala besar.
Menurutnya, aktivitas tersebut tidak dapat lagi dikategorikan sebagai pertambangan rakyat karena melibatkan modal besar dan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius.
Mulyadi membedakan secara tegas antara aktivitas masyarakat yang melakukan pendulangan tradisional untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari dengan operasi tambang ilegal yang menggunakan puluhan hingga ratusan alat berat.
“Sebelum Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) diterbitkan, aktivitas masyarakat dengan alat sederhana masih dapat dipahami sebagai bagian dari upaya mencari nafkah. Namun yang harus segera dihentikan adalah operasi tambang yang menggunakan excavator dalam jumlah besar. Tidak masuk akal jika puluhan bahkan ratusan alat berat beroperasi lalu disebut sebagai tambang rakyat,” ujarnya.
Mulyadi juga mendesak aparat penegak hukum untuk tidak hanya menyasar pekerja lapangan, tetapi juga memburu para pemodal dan cukong yang diduga mengendalikan aktivitas tambang ilegal tersebut.
Ia meminta seluruh alat berat yang digunakan dalam kegiatan melanggar hukum itu disita sebagai barang bukti dan tidak lagi dibiarkan beroperasi.
Menurutnya, penyelamatan lingkungan hidup dan sumber daya alam Sumatera Barat harus menjadi prioritas bersama.
Ia mengingatkan bahwa eksploitasi yang tidak terkendali telah berkontribusi terhadap kerusakan ekosistem dan meningkatkan risiko terjadinya bencana alam di berbagai daerah.
“Kekayaan alam Sumatera Barat harus diselamatkan dari pihak-pihak yang hanya mengejar keuntungan pribadi tanpa memperhatikan dampak kerusakan lingkungan dan ancaman bencana yang ditimbulkan,” katanya.
Terkait informasi yang beredar mengenai dugaan keterlibatan sejumlah pihak berinisial N dan R sebagai pengendali tambang emas ilegal di wilayah Pasaman Barat dan Pasaman, Mulyadi meminta aparat kepolisian dan TNI melakukan penyelidikan secara profesional dan transparan.
Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak yang kebal hukum, termasuk apabila terdapat oknum aparat yang terbukti memberikan perlindungan terhadap aktivitas pertambangan ilegal.
“Tidak boleh ada yang berada di atas hukum. Siapapun yang terlibat, baik pelaku, pemodal, maupun pihak yang membekingi kegiatan tambang ilegal, harus ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci agar persoalan serupa tidak terus berulang,” tegasnya.
#GP | Ce | Red
Tidak ada komentar:
Posting Komentar