Padang Panjang(SUMBAR).GP— Pemerintah Kota Padang Panjang kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam tata kelola keuangan daerah. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Hendri Arnis, Pemko Padang Panjang berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut.
Capaian tersebut semakin lengkap dengan keberhasilan Padang Panjang masuk sebagai daerah terbaik dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Provinsi Sumatera Barat.
Prestasi ini menjadi bukti nyata konsistensi Pemerintah Kota Padang Panjang dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang transparan, profesional, dan akuntabel demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan dipercaya masyarakat.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Sumbar, Sudarminto Eko Putra, kepada Wali Kota Hendri Arnis didampingi Ketua DPRD Imbral.
Penyerahan tersebut berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Sumatera Barat di Padang, Jumat (29/5/2026), dalam suasana penuh apresiasi atas capaian pemerintah daerah di Sumatera Barat.
Padang Panjang berhasil mencatatkan indeks tindak lanjut hasil pemeriksaan sebesar 86,02 persen dan menempatkan kota berjuluk Serambi Mekkah tersebut pada peringkat kedua terbaik di Sumatera Barat.
Kepala Perwakilan BPK Sumbar, Sudarminto Eko Putra, menyampaikan apresiasi atas komitmen dan konsistensi Pemerintah Kota Padang Panjang dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah selama satu dekade terakhir.
Menurutnya, opini WTP diberikan karena laporan keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang dinilai telah disusun secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
Ia menilai keberhasilan tersebut mencerminkan kuatnya komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan bertanggung jawab.
Selain itu, tingginya tingkat tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan juga menjadi indikator positif bahwa Pemko Padang Panjang serius melakukan perbaikan dan penyempurnaan tata kelola keuangan daerah secara berkelanjutan.
Wali Kota Hendri Arnis mengungkapkan rasa syukur atas capaian membanggakan tersebut. Ia menyebut keberhasilan mempertahankan opini WTP ke-10 merupakan hasil kerja bersama seluruh unsur pemerintahan daerah.
Menurut Hendri, keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi antara Pemerintah Daerah, DPRD, serta seluruh organisasi perangkat daerah yang terus menjaga integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan anggaran.
“Alhamdulillah, opini WTP ke-10 ini menjadi bukti komitmen bersama dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan profesional. Ini bukan hanya prestasi administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab kepada masyarakat,” ujar Hendri.
Ia menegaskan bahwa seluruh catatan dan rekomendasi yang diberikan BPK akan segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
Hendri juga memastikan berbagai persoalan yang masih menjadi perhatian, termasuk terkait aset daerah, akan terus diselesaikan secara maksimal agar tidak menjadi temuan berulang pada tahun berikutnya.
Keberhasilan ini sekaligus menunjukkan keseriusan Pemko Padang Panjang dalam membangun budaya birokrasi yang tertib administrasi, disiplin anggaran, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Pemerintah Kota Padang Panjang juga terus mendorong penguatan pengawasan internal melalui koordinasi aktif antara Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Inspektorat, dan seluruh OPD.
Kepala BPKD Padang Panjang, Zia Ul Fikri, menyebut capaian tersebut menjadi motivasi besar bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan secara profesional dan penuh kehati-hatian.
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 10 tahun berturut-turut merupakan amanah besar yang harus terus dijaga demi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Ia juga menilai prestasi tersebut menjadi bukti bahwa budaya kerja yang transparan dan akuntabel telah tumbuh kuat di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Pj Sekretaris Daerah Wita Desi Susanti, Staf Ahli Dian Eka Purnama, Kepala Inspektorat Ferino Romiko, Kepala Dinas Kominfo Harry Rizka Perdana, serta sejumlah pejabat dan undangan lainnya.
Dengan capaian tersebut, Pemerintah Kota Padang Panjang semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah dengan tata kelola keuangan terbaik di Sumatera Barat serta terus berkomitmen menghadirkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
#GP | Def
Tidak ada komentar:
Posting Komentar