Padang Panjang (SUMBAR).GP — Kota Padang Panjang mencatat penurunan inflasi tahunan (year on year/yoy) pada April 2026 menjadi 2,48 persen.
Angka tersebut menurun dibandingkan Maret 2026 yang mencapai 4,32 persen.
Penurunan inflasi itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan peluncuran panduan dan bahan ajar pendidikan antikorupsi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (11/5/2026).
Rakor diikuti Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Kota Padang Panjang, Alvisena, bersama instansi terkait secara virtual dari Ruang VIP Balai Kota Padang Panjang.
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir Balaw, menyampaikan tren inflasi pasca-Lebaran pada periode 2022 hingga 2026 terus menunjukkan penurunan.
Pada April 2026, inflasi nasional tercatat sebesar 0,13 persen, lebih rendah dibandingkan Maret 2026.
Sementara itu, pada minggu pertama Mei 2026, Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kota Padang Panjang berada di angka 0,30 persen dan masuk kategori fluktuasi rendah.
Kenaikan harga masih dipengaruhi sejumlah komoditas, terutama cabai merah, daging sapi, dan minyak goreng akibat gangguan pasokan serta faktor cuaca.
Selain itu, beberapa bahan pangan seperti cabai rawit, bawang merah, dan daging ayam broiler juga mengalami kenaikan harga.
Meski demikian, secara umum harga kebutuhan pokok di Padang Panjang dinilai masih relatif stabil dan terkendali.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, juga menegaskan pentingnya pendidikan antikorupsi sebagai langkah membangun budaya jujur sejak dini.
“Penanaman nilai kejujuran sejak dini menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan korupsi,” ujarnya.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menambahkan bahwa upaya menciptakan masa depan tanpa korupsi harus dimulai dari dunia pendidikan.
“Upaya menciptakan masa depan tanpa korupsi harus dimulai dari ruang kelas, bukan dari ruang pemeriksaan maupun persidangan,” katanya.
#GP | Ce
Tidak ada komentar:
Posting Komentar