Padang Panjang(SUMBAR).GP- DPRD Kota Padang Panjang akhirnya mengambil sikap tegas terkait rencana kenaikan tarif PDAM.
Dalam rapat lanjutan bersama Perumda Tirta Serambi, para wakil rakyat meminta rencana kenaikan tarif air ditunda dan dikaji ulang sebelum dibebankan kepada masyarakat.
Rapat yang digelar Rabu (13/5/2026) di ruang rapat DPRD itu dipimpin Ketua DPRD Imbral, SE didampingi Wakil Ketua Mardiansyah, S.Kom dan Nurafni Fitri, SH. Hadir pula Ketua Komisi II Yandra Yane, SE, Wakil Ketua Kiki Anugerah Dia, SE, Sekretaris Ridwansyah, SE, anggota Herman, serta Direktur PDAM Angga Putra Jayani bersama jajaran.
Dalam pemaparannya, pihak PDAM menyebut kenaikan tarif dipicu meningkatnya biaya operasional, perawatan jaringan distribusi, hingga kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan pelanggan.
Namun, penjelasan tersebut belum cukup membuat DPRD menyetujui penyesuaian tarif. Dewan menilai kondisi ekonomi masyarakat saat ini harus menjadi pertimbangan utama dan tidak boleh diabaikan.
DPRD menegaskan seluruh proses penyesuaian tarif wajib mengacu pada Permendagri Nomor 71 Tahun 2016, dilakukan secara terbuka, objektif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
“Jangan sampai pelayanan masih dikeluhkan, tapi masyarakat lebih dulu dibebani kenaikan tarif,” tegas salah satu anggota dewan dalam rapat tersebut.
Komisi II juga mengingatkan, apabila kenaikan tarif tetap dilakukan di kemudian hari, maka penerapannya harus bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan pelanggan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah.
Sikap DPRD ini dinilai sebagai bentuk keberpihakan terhadap warga di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat.
Dewan meminta Perumda Tirta Serambi lebih fokus membenahi kualitas distribusi air dan pelayanan pelanggan sebelum berbicara soal kenaikan tarif.
#GP | Ce
Tidak ada komentar:
Posting Komentar