'Fee Dikeluarkan Rekanan', Mark Up Pekerjaan Mencari Keuntungan. Pokir Itu, 'Penitipan Proyek' Anggota Dewan, Seakan Kerja Nyata Menampung Aspirasi Warga

Oleh: Novri Investigasi

goparlement.com(PADANG).GP- Sebelum kita mengupas dan membahas Pokok Pikiran (Pokir) menjadi 'sandi rahasia dan ladang tambahan penghasilan anggota dewan', kita bahas dulu, pekerjaan rekanan yang terindikasi melakukan mark up mencari keuntungan.

Membayar fee kepada anggota dewan pemilik porkir diawal pekerjaan, akal akalan pun dilakukan. Tak perdulikan mutu dan kualitas, asal pekerjaan tuntas. Tak penting tahan lama, asal ada keuntungan diterima.

Modus Mark Up

Biasanya Pokir anggota dewan provinsi maupun kota, dialokasikan untuk pekerjaan jalan lingkung maupun drainase, irigasi maupun bangunan. Permainan dan mark up, tergantung pekerjaan diterima.

Misal, pekerjaan jalan, ketebalan coran readymix dimainkan. Caranya, meski jalan di cor diatas coran lama atau tanah keras, rekanan menutupinya dengan menggunakan timbunan. Terutama bagian tengah.

Tumpukan timbunan setinggi 6 Cm itu, bisa mengurang coran readymix yang seharusnya 12 Cm. Modus lain, alas plastik, hanya dipasang bagian pinggir saja, bagian tengah kosong.

Begitu juga irigasi dan drainase. Untuk pasangan batu,  ketebalan tapak, tengah dan puncak (lining) dimainkan. Caranya, tak dilakukan pembersihkan lokasi, hanya mengikuti struktur tanah. Kurang atau mark up lebar tapak dan tengah, ditutupi lebar puncak (lining). Seakan sudah sesuai perencanaan.

Cara lain, coran lantai saluran air, dimainkan dan mengurangi ketebalan dengan menumpukkan batu mangga. Untuk, material batu, sebagian dimanfaatkan batu hasil galian untuk pekerjaan drainase dan irigasi. Bahkan, bongkahan, mateial beton pembongkaran, juga dijadikan pasangan batu.

Belum lagi, takaran adukan semen dimainkan. Begitu juga bangunan, besi non SNI, jarak begol kolom utama dan praktis, modus mark up volume pembesian. Dan, beragam cara lain untuk mendapatkan keuntungan. Walau tipis, sebab sebagian anggaran, sudah dibayarkan fee untuk pemilik porkir.

Apa Itu Pokir

Sebenarnya Pokir tujuannya 'rancak', tapi implementasinya 'basalemak peak'. Apalagi Pokir bagian sah dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Dan, ini diatur dalam pasal 178 Permendagri Nomor 84 Tahun 2017. Implementasi Pokir anggota DPRD itu, merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat atau hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

Dapat disimpulkan, secara tentatif memang diberlakukan dan melalui mekanisme. Artinya, anggota DPRD dapat menyampaikan aspirasi masyarakat hasil reses untuk diintegrasikan kedalam dokumen perencanaan.

Titipan Proyek Anggota Dewan

Bagus diatas kertas, tak bagus dalam pelaksanaan. Entah, mengapa, apa alasannya, dalam perjalanan Pokir, malah ladang mencari keuntungan untuk tambahan penghasilan dan disisipi kepentingan pribadi.

Menurut Peter Otto Gusti Madung (Ekorantt Com, 25 Marer 2019), pelaksanaan Pokir berujung beragam persoalan. Seperti, Pokir tak lebih dari 'penitipan proyek' para anggota DPRD. Berkolaborasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), berujung pada usulan proyek tertentu, mengatasnamakan Pokir.

Disisi lain, Pokir seakan kerja nyata dalam menampung aspirasi warga. Seakan uang pribadi membantu warga yang telah memberi suara kepada. Padahal, dibalik semua itu, ada kepentingan pribadi, mendapatkan fee dari aspirasi yang disalurkan.

Soalnya, baik dana Pokir maupun paket Penunjukkan Langsung (PL) mereka mendapat fee atau komisi dari kontraktor yang mengerjakan proyek. Wajar saja , KPK menemukan indikasi anomali dalam penyaluran dana Pokir.

Fee Diterima Pekerjaan di Lapangan Tak Diawasi.

Ironinya, fee yang diterima kontraktor untuk proyek yang dikerjakan tak dibarengi pengawasan dilapangan. Alhasil, rekanan bekerja sekehendak hati, asal jadi. Itu wajar terjadi, sebab rekanan tentu juga mencari keuntungan dari jual beli proyek itu.

Awal bekerja sudah mengeluarkan uang, belum PPN dan PPH, jatah orang dalam dan berbagai pengeluaran lainnya. Jika bekerja sesuai speck, jangankan daging, tulang susah didapatkan. Alhasil, mutu dan kualitas dimainkan, mark up pekerjaan pun dilakukan. Ujung ujungnya pekerjaan tak bertahan lama.

Seharusnya, anggota DPRD yang memiliki dana Pokir itu, ikut mengawasi dilapangan. Sebab, tugas anggota DPRD, dalam mengawasi pekerjaan proyek, memastikan proyek proyek pembangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana, anggaran dan peraturan yang berlaku serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Pengawasan juga mencakup berbagai tahap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Anggota DPRD jangan hanya berharap fee, tapi awasi juga proyek yang dikelola, sehingga berdayaguna. Fee didapat, pekerjaan bermanfaat ditengah masyarakat.

#Red