Padang(SUBAR).GP- Pemilu 2019 telah usai. Partai gerindra finished di urutan kedua atau runner up tingkat nasional. Keberhasilan Partai Gerindra tak terlepas dari andil besar Provinsi Sumatera Barat dalam menyumbangkan suara yang signifikan untuk partai gerindra. Sebagai basis utama pendukung Prabowo- Sandi pada Pilpres 2019, telah membawa berkah politik bagi Partai Gerindra Sumbar. Disamping partai koalisi 02 lainnya. Dengan raihan suara sah mencapai 500 ribu suara dalam pemilu legislatif 2019 lalu menjadikan Partai Gerindra sebagai pemenang pemilu di Sumatera Barat.
Sebagai pemenang dengan perolehan kursi sebanyak 14 kursi, Gerindra berhak atas posisi ketua DPRD Sumbar. Kelaziman yang berlaku umum di semua partai politik, jabatan ketua DPRD diisi oleh pimpinan dari partai pemenang. Dalam arti kata, jabatan tersebut dipegang ketua, Sekretaris atau Bendahara Partai.
Permasalahan kemudian muncul ketika kelaziman ini tidak di laksanakan sebagaimana mestinya. Untuk tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota Di Sumatera Barat yang terjadi justru kebalikannya. Untuk DPRD Kabupaten, contohnya terjadi di Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman Barat, serta untuk DPRD Provinsi.
Kami merasa ini ada yang tidak benar dan janggal. Hal ini juga kami nilai telah mencederai demokrasi dan suara rakyat. Oleh sebab itu kami dari berbagai elemen Partai Gerindra dengan sukarela dan penuh kesadaran bergabung dalam Front Pejuang Partai Gerindra (FPG) Sumbar bergerak dan berjuang untuk menuntut keadilan dan kebenaran.
Apa yang telah diputuskan oleh DPP Partai Gerindra baru- baru ini sebenarnya bertolak belakang dengan arahan yang pernah disampaikan oleh bapak Prabowo Subianto dalam sebuah forum rapat internal Dewan Pembina belum lama ini. Dimana ketika itu prabowo meminta kepada semua peserta rapat yang hadir, jika gerindra sebagai pemenang pemilu maka ketua DPRD harus diutamakan dari pimpinan partai atau KSB yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
Kami menilai keputusan DPP Gerindra tersebut juga mencederai rasa keadilan dan demokrasi itu sendiri.misalnya untuk ketua DPRD Sumbar bukan di berikan kepada unsur KSB. Bukan itu saja, orang tersebut juga memiliki perolehan suara yang jauh lebih tinggi.
Menurut kami, dengan menunjuk Supardi sebagai ketua DPRD Sumbar adalah kesalahan besar yang dibuat oleh DPP Partai Gerindra. Sebab dari Dapil- 5 dalam hal ini kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota hanya meraih 49.000 suara. Padahal Dapil Sumbar- 1 paling berhak, jauh unggul yakni dengan memperoleh suara sebesar 98.700 suara.
Bisa dibayangkan keputusan sewenang- wenang oleh elit DPP Geridra pusat itu sangat tidak adil bagi kami rakyat Kota Padang. Sebab dana pembangunan yang berasal dari Pokir Dewan mencapai RP 50 Milyar gagal diperoleh oleh rakyat Kota Padang malahan kabur ke daerah lain yang sebetulnya tidak berhak.
Oleh karena itu kami menduga kuat bahwa telah terjadi praktek kotor, licik, curang antara oknum DPP Gerindra dngan isi calon yang telah ditetapkan tersebut. Kami menamai ini sebagai bentuk praktek Mafia Jabatan.
Menurut kami, sebenarnya pak prabowo tidak salah. Beliau pasti tidak menghendaki hak buruk ini terjadi. Ini mungkin permainan yang dilakukan oleh orang sekeliling beliau saja dan beliau tidak tau apa yang dilakukan oleh para “kutu busuk” tersebut.
Lebih jauh, kami menilai keputusan DPP Gerindra menunjuk orang yang salah tersebut juga disebabkan oleh lemahnya kepemimpinan DPP Gerindra Sumbar, dalam hal ini Ketua DPD, Pak Nasrul Abit. Kami anggap Pak Nasrul Abit (NA) tidak becus dan tidak punya wibawa sama sekali. Sebab beliau dengan mudahnya diatur- atur oleh sekelompok orang. Kami menduga Pak NA pun adalah bagian dari konspirasi yang telah mencederai demokrasi di ranah minang.
Tuntunan FPG Sumbar
Demi tegaknya marwah dan harga diri Partai Gerindra khususnya di Sumatera Barat, demi kemajuan Partai Gerindra kedepan, demi kebenaran dan keadilan, maka kami dari FPG Sumbar menyampaikan tuntutan sebagai berikut :
1. Kami menolak SK DPP Partai Gerindra terkait ketua DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota se- Sumbar karena yang tidak jelas alasan dan dasar penunjuknya.
2. Meminta pimpinan DPD Gerindra Sumbar harus bertanggung jawab khususnya kepada ketua DPD, bapak Nasrul Abit.
3. Kami mendesak kepada bapak Prabowo dan bapak Hasyim agar memberantas mafia jabatan di DPP Partai Gerindra.
4. Kami mendesak kepada Ketua Umum/ Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra agar segera meninjau ulang semua SK yang dikeluarkan yang tidak sesuai tersebut.
Terpisah, anggota DPRD Provinsi Sumbar dari Parpol Gerindra Yusuf Abit saat diminta komentarnya oleh goparlement.com menyebutkan, "Setau saya, penetapan Ketua DPRD di tingkat Provinsi dan Kabupetan/Kota itu adalah usulan dari DPD ke DPP Gerindra. Setelah itu dilakukan penilian kataria masing-masing calon yang telah diusulkan, bukan berdasarkan KSB," tutup Yusuf Abit singkat.
#GP | RED
Sebagai pemenang dengan perolehan kursi sebanyak 14 kursi, Gerindra berhak atas posisi ketua DPRD Sumbar. Kelaziman yang berlaku umum di semua partai politik, jabatan ketua DPRD diisi oleh pimpinan dari partai pemenang. Dalam arti kata, jabatan tersebut dipegang ketua, Sekretaris atau Bendahara Partai.
Permasalahan kemudian muncul ketika kelaziman ini tidak di laksanakan sebagaimana mestinya. Untuk tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota Di Sumatera Barat yang terjadi justru kebalikannya. Untuk DPRD Kabupaten, contohnya terjadi di Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman Barat, serta untuk DPRD Provinsi.
Kami merasa ini ada yang tidak benar dan janggal. Hal ini juga kami nilai telah mencederai demokrasi dan suara rakyat. Oleh sebab itu kami dari berbagai elemen Partai Gerindra dengan sukarela dan penuh kesadaran bergabung dalam Front Pejuang Partai Gerindra (FPG) Sumbar bergerak dan berjuang untuk menuntut keadilan dan kebenaran.
Apa yang telah diputuskan oleh DPP Partai Gerindra baru- baru ini sebenarnya bertolak belakang dengan arahan yang pernah disampaikan oleh bapak Prabowo Subianto dalam sebuah forum rapat internal Dewan Pembina belum lama ini. Dimana ketika itu prabowo meminta kepada semua peserta rapat yang hadir, jika gerindra sebagai pemenang pemilu maka ketua DPRD harus diutamakan dari pimpinan partai atau KSB yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
Kami menilai keputusan DPP Gerindra tersebut juga mencederai rasa keadilan dan demokrasi itu sendiri.misalnya untuk ketua DPRD Sumbar bukan di berikan kepada unsur KSB. Bukan itu saja, orang tersebut juga memiliki perolehan suara yang jauh lebih tinggi.
Menurut kami, dengan menunjuk Supardi sebagai ketua DPRD Sumbar adalah kesalahan besar yang dibuat oleh DPP Partai Gerindra. Sebab dari Dapil- 5 dalam hal ini kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota hanya meraih 49.000 suara. Padahal Dapil Sumbar- 1 paling berhak, jauh unggul yakni dengan memperoleh suara sebesar 98.700 suara.
Bisa dibayangkan keputusan sewenang- wenang oleh elit DPP Geridra pusat itu sangat tidak adil bagi kami rakyat Kota Padang. Sebab dana pembangunan yang berasal dari Pokir Dewan mencapai RP 50 Milyar gagal diperoleh oleh rakyat Kota Padang malahan kabur ke daerah lain yang sebetulnya tidak berhak.
Oleh karena itu kami menduga kuat bahwa telah terjadi praktek kotor, licik, curang antara oknum DPP Gerindra dngan isi calon yang telah ditetapkan tersebut. Kami menamai ini sebagai bentuk praktek Mafia Jabatan.
Menurut kami, sebenarnya pak prabowo tidak salah. Beliau pasti tidak menghendaki hak buruk ini terjadi. Ini mungkin permainan yang dilakukan oleh orang sekeliling beliau saja dan beliau tidak tau apa yang dilakukan oleh para “kutu busuk” tersebut.
Lebih jauh, kami menilai keputusan DPP Gerindra menunjuk orang yang salah tersebut juga disebabkan oleh lemahnya kepemimpinan DPP Gerindra Sumbar, dalam hal ini Ketua DPD, Pak Nasrul Abit. Kami anggap Pak Nasrul Abit (NA) tidak becus dan tidak punya wibawa sama sekali. Sebab beliau dengan mudahnya diatur- atur oleh sekelompok orang. Kami menduga Pak NA pun adalah bagian dari konspirasi yang telah mencederai demokrasi di ranah minang.
Tuntunan FPG Sumbar
Demi tegaknya marwah dan harga diri Partai Gerindra khususnya di Sumatera Barat, demi kemajuan Partai Gerindra kedepan, demi kebenaran dan keadilan, maka kami dari FPG Sumbar menyampaikan tuntutan sebagai berikut :
1. Kami menolak SK DPP Partai Gerindra terkait ketua DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota se- Sumbar karena yang tidak jelas alasan dan dasar penunjuknya.
2. Meminta pimpinan DPD Gerindra Sumbar harus bertanggung jawab khususnya kepada ketua DPD, bapak Nasrul Abit.
3. Kami mendesak kepada bapak Prabowo dan bapak Hasyim agar memberantas mafia jabatan di DPP Partai Gerindra.
4. Kami mendesak kepada Ketua Umum/ Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra agar segera meninjau ulang semua SK yang dikeluarkan yang tidak sesuai tersebut.
Terpisah, anggota DPRD Provinsi Sumbar dari Parpol Gerindra Yusuf Abit saat diminta komentarnya oleh goparlement.com menyebutkan, "Setau saya, penetapan Ketua DPRD di tingkat Provinsi dan Kabupetan/Kota itu adalah usulan dari DPD ke DPP Gerindra. Setelah itu dilakukan penilian kataria masing-masing calon yang telah diusulkan, bukan berdasarkan KSB," tutup Yusuf Abit singkat.
#GP | RED
Tidak ada komentar:
Posting Komentar