Jakarta(DKI). GP- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini berada di persimpangan politik yang semakin tajam. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai Gibran lebih baik mengundurkan diri daripada harus menghadapi proses pemakzulan yang berpotensi membuka kembali seluruh polemik yang selama ini mengiringi perjalanan politiknya.
Pernyataan Mahfud muncul ketika isu pengunduran diri Gibran mencuat ke ruang publik. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengungkapkan bahwa Gibran menyampaikan niat untuk mundur kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana yang berlangsung sekitar 2,5 jam pada Selasa, 10 November 2026.
Menurut Mahfud, mundur secara sukarela akan menjadi jalan yang lebih cepat dan lebih lunak untuk mengakhiri polemik. Ia menilai proses pemakzulan justru berpotensi membuat persoalan semakin gaduh karena berbagai latar belakang dan alasan yang mendasari tuntutan terhadap Gibran akan kembali dibongkar dalam proses politik.
Mahfud bahkan menilai pengunduran diri akan lebih terhormat. Baginya, tujuan akhir dari proses pemakzulan maupun pengunduran diri sama-sama berujung pada berakhirnya jabatan. Perbedaannya, pemakzulan membutuhkan proses konstitusional yang panjang, sedangkan pengunduran diri dapat meredam eskalasi politik lebih cepat.
Namun, Mahfud tidak meminta proses politik di DPR dihentikan begitu saja. Ia justru menegaskan bahwa proses pemakzulan tetap dapat berjalan selama Gibran belum menyerahkan surat pengunduran diri secara resmi. Dengan kata lain, bola kini berada di tangan Gibran: mundur atau menghadapi proses politik yang terus bergerak.
Tekanan tersebut semakin besar setelah sejumlah anggota DPR mulai mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik dokumen pendidikan Gibran. Media melaporkan delapan fraksi disebut telah sepakat menindaklanjuti polemik tersebut melalui mekanisme politik di parlemen.
Polemik itu sendiri tidak berdiri tanpa latar belakang. Perkara dokumen pendidikan Gibran telah menyeret putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung ke tengah perdebatan politik. Di saat bersamaan, Gibran disebut masih ingin menempuh langkah hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dipersoalkan, sementara proses politik di DPR tetap berjalan.
Mahfud juga menolak gagasan agar persoalan Gibran sekaligus menyeret Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, persoalan yang dihadapi Gibran tidak otomatis menjadi persoalan Prabowo. Karena itu, ia menilai wacana mengganti presiden dan wakil presiden sekaligus merupakan langkah yang terlalu jauh.
Di sisi lain, posisi Gibran belum sepenuhnya dapat dianggap sebagai keputusan final untuk meninggalkan kursi wakil presiden. Pernyataan pemerintah menyebut adanya niat mundur, tetapi perkembangan berikutnya menunjukkan Gibran masih mempertimbangkan langkah hukum untuk memperjuangkan dokumen pendidikannya. Bahkan, Prabowo disebut memberikan sejumlah saran kepada Gibran dalam pertemuan tersebut.
Situasi ini membuat pertarungan politik Gibran memasuki babak baru. Jika benar-benar mengundurkan diri, proses pemakzulan dapat kehilangan objeknya. Namun jika tetap bertahan, tekanan politik di DPR berpotensi berlanjut dan berkembang menjadi proses konstitusional yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, hingga MPR.
Kini publik menunggu satu keputusan penting dari Gibran. Apakah ia akan memilih mundur untuk meredam kegaduhan, atau bertahan dan menghadapi proses pemakzulan? Satu hal yang pasti, polemik kursi Wakil Presiden kini tidak lagi sekadar menjadi perdebatan soal dokumen pendidikan, tetapi telah berubah menjadi ujian politik dan konstitusional yang dapat menentukan masa depan Gibran di pemerintahan.
#GP | DEF
Tidak ada komentar:
Posting Komentar