Jakarta(DKI). GP– Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden tidak membuat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menarik dukungan dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di tengah panasnya polemik politik, PSI justru menegaskan akan tetap berdiri di belakang pemerintahan Prabowo.
Sikap tersebut disampaikan PSI setelah Gibran resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden kepada MPR pada Kamis, 12 November 2026. Bagi PSI, keputusan Gibran tidak boleh menjadi alasan untuk menggoyang dukungan terhadap pemerintahan Prabowo.
Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman mengatakan partainya menghormati keputusan Gibran. Menurutnya, jabatan merupakan amanah rakyat dan tidak seharusnya dipertahankan jika justru menjadi beban bagi jalannya pemerintahan.
PSI bahkan menilai pengunduran diri Gibran dapat menjadi jalan untuk mengakhiri ketidakpastian politik yang selama beberapa pekan terakhir menyedot perhatian publik. Partai tersebut meminta elite politik menghentikan polemik yang dinilai telah terlalu panjang dan menguras energi bangsa.
Namun, keputusan Gibran mundur tidak otomatis membuat PSI mengambil posisi berseberangan dengan Prabowo. Sebaliknya, PSI menegaskan tetap mendukung agenda dan program pemerintahan Prabowo yang dinilai berpihak kepada rakyat. Partai itu juga menyatakan akan terus mengawal jalannya program pemerintah.
Sikap PSI menjadi semakin menarik karena pengunduran diri Gibran terjadi ketika proses politik untuk mencari penggantinya mulai bergerak cepat. MPR telah mengirim surat kepada Prabowo agar mengajukan dua nama calon wakil presiden yang nantinya akan diverifikasi sebelum dipilih melalui mekanisme di MPR.
Dengan posisi Gibran yang sudah kosong, perhatian politik kini bergeser kepada siapa sosok yang akan menduduki kursi RI 2. Prabowo disebut memiliki kewenangan mengajukan dua nama, meski konsultasi dengan partai-partai koalisi juga menjadi bagian dari dinamika politik yang tengah berjalan.
Di tengah situasi tersebut, PSI memilih mengirim pesan yang jelas: mundurnya Gibran tidak berarti dukungan kepada pemerintahan Prabowo ikut berakhir. Bahkan, Gibran sendiri meminta para relawannya tetap mendukung dan mengawal pemerintahan Prabowo hingga 2029 serta menegaskan bahwa dirinya tidak otomatis menjadi oposisi setelah meninggalkan jabatan Wakil Presiden.
Pernyataan itu membuat arah politik setelah Gibran mundur menjadi semakin menarik. Di satu sisi, kursi Wakil Presiden akan segera diisi melalui proses politik baru. Di sisi lain, jaringan politik yang selama ini terkait dengan Gibran justru memberikan sinyal tetap berada di belakang Prabowo.
MPR telah menetapkan pemilihan, pengesahan, dan pelantikan wakil presiden baru pada 2 Desember 2026. Artinya, drama politik belum berakhir setelah Gibran meninggalkan kursi RI 2. Babak berikutnya justru baru dimulai: Prabowo harus menentukan dua nama, sementara MPR akan menentukan siapa yang akhirnya menduduki posisi strategis tersebut.
Kini pertanyaan besarnya adalah apakah dukungan PSI kepada Prabowo akan menjadi jangkar stabilitas politik setelah Gibran mundur, atau justru membuka babak baru pertarungan kekuatan di sekitar Istana. Yang jelas, kursi RI 2 memang kosong, tetapi peta politik pendukung Prabowo belum ikut runtuh.
#GP | DEF
Tidak ada komentar:
Posting Komentar