Jakarta(DKI). GP- Polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Ketika Gibran menyatakan ingin menggunakan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra justru menyebut ruang hukum yang tersedia sudah sangat terbatas.
Pernyataan Yusril disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Menurutnya, sudah ada dua putusan dari lembaga peradilan tertinggi yang berkaitan dengan polemik pendidikan Gibran, yakni putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan putusan Mahkamah Agung (MA). Keduanya, kata Yusril, telah bersifat final.
Persoalannya menjadi semakin panas karena Gibran sebelumnya justru meminta kesempatan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dipersoalkan. Dalam pertemuan selama sekitar 2,5 jam di Istana, Gibran juga menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden, tetapi pada saat yang sama meminta waktu untuk menempuh proses hukum melalui PTUN.
Yusril kemudian mempertanyakan ruang hukum yang masih bisa digunakan. Ia menjelaskan putusan MK bersifat final and binding, sedangkan putusan MA juga telah berkekuatan hukum tetap. Menurut Yusril, Gibran tidak dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) karena bukan pihak tergugat intervensi dalam perkara yang diputus MA.
Putusan MA yang dimaksud adalah Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026. Dalam putusan tersebut, MA mengabulkan kasasi dalam perkara sengketa surat keterangan penyetaraan pendidikan setara SMA yang berkaitan dengan Gibran. MA juga memerintahkan pencabutan surat keterangan tersebut.
Yusril bahkan menyebut Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tidak akan mengajukan PK dan akan segera menindaklanjuti putusan MA setelah salinan resmi diterima. Jika putusan tersebut telah dieksekusi, menurut Yusril, objek sengketa dalam perkara PTUN lain yang berkaitan dengan surat tersebut berpotensi tidak lagi tersedia.
Di sinilah polemik baru muncul. Gibran ingin membuktikan keabsahan dokumennya melalui PTUN, tetapi pemerintah melalui Yusril menyatakan putusan pengadilan yang sudah final tidak dapat begitu saja dibuka kembali. Bahkan Yusril menegaskan bahwa pembuktian di pengadilan harus mengikuti mekanisme hukum yang tersedia, bukan sekadar membuka kembali perkara yang telah selesai.
Kritik terhadap langkah Gibran juga datang dari PDIP. Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menilai rencana membawa persoalan tersebut ke PTUN tidak masuk akal. Ia mempertanyakan keputusan pejabat atau objek hukum apa yang hendak disengketakan jika surat penyetaraan yang menjadi persoalan sudah dibatalkan oleh MA.
Namun, persoalan ini tidak berhenti pada ranah pengadilan. Yusril mengatakan pemerintah juga akan mengamati perkembangan pembahasan di DPR terkait polemik dokumen pendidikan Gibran. DPR sendiri mulai membahas berbagai opsi, termasuk kemungkinan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), setelah masa reses berakhir.
Dengan demikian, polemik Gibran kini bergerak ke dua arah sekaligus. Di satu sisi, Gibran masih ingin membuktikan keabsahan dokumennya melalui jalur PTUN. Di sisi lain, Yusril menyatakan putusan MK dan MA sudah final sehingga ruang untuk mengajukan upaya hukum lanjutan sangat terbatas.
Situasi tersebut membuat langkah Gibran menjadi sorotan politik yang jauh lebih besar. Jika jalur PTUN benar-benar ditempuh, publik akan menunggu dasar hukum dan objek sengketa yang digunakan. Sementara jika tidak ada lagi ruang hukum yang tersedia, polemik ijazah Gibran berpotensi bergeser dari persoalan administrasi ke arena politik dan konstitusional di DPR.
Pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukan hanya apakah Gibran bisa membuktikan dokumennya, tetapi apakah masih tersedia forum hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembuktian tersebut. Di tengah pernyataan Yusril bahwa putusan MK dan MA sudah final, keinginan Gibran untuk kembali membuktikan dokumen pendidikannya kini menghadapi tantangan hukum yang tidak ringan.
#GP | DEF
Tidak ada komentar:
Posting Komentar