Sijunjung (SUMBAR)GP– Bupati Sijunjung Dr. Beni Dwifa Yuswir, SSTP., M.Si., menegaskan bahwa jabatan bukanlah hadiah maupun hasil kedekatan, melainkan amanah dan tanggung jawab yang harus dituntaskan melalui kinerja nyata.
Penegasan itu disampaikan Bupati saat memberikan pengarahan dalam kegiatan pengukuhan, pelantikan, serta pengambilan sumpah dan janji pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung, Kamis (12/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati mengucapkan selamat kepada seluruh pejabat yang menerima amanah baru. Ia meminta agar setiap pejabat mampu beradaptasi, belajar, dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, meskipun ditempatkan pada posisi yang mungkin berbeda dari latar belakang kompetensinya.
"Jabatan itu adalah amanah, bukan hadiah dan bukan karena faktor kedekatan. Ini tanggung jawab baru yang harus diselesaikan dan dituntaskan," tegas Beni Dwifa.
Menurutnya, kondisi pemerintahan saat ini jauh berbeda dibandingkan sebelumnya. Keterbatasan keuangan daerah dan berkurangnya dukungan anggaran menuntut seluruh aparatur lebih kreatif, inovatif, serta mampu mencari solusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan pemerintahan.
Bupati mengingatkan, tidak ada pekerjaan pemerintahan yang terlalu berat apabila dilaksanakan dengan kemauan belajar, kekompakan, dan kesungguhan bersama.
"Jangan jadikan jabatan sebagai beban. Kalau mau belajar dan siap ditempatkan di mana saja, insyaallah tidak ada pekerjaan yang rumit. Tidak ada yang super dalam pemerintahan. Kita membutuhkan kerja sama semua pihak," ujarnya.
Manajemen Talenta Persempit Ruang Kedekatan
Bupati juga menyoroti penerapan sistem merit dan manajemen talenta dalam penempatan serta pengembangan karier aparatur sipil negara (ASN).
Dengan jumlah pegawai pemerintah daerah yang mencapai lebih dari 6.000 orang, menurutnya, sistem tersebut membantu pemerintah mengidentifikasi potensi, kompetensi, dan kapasitas aparatur secara lebih objektif.
Melalui sistem merit, promosi dan pengisian jabatan diharapkan semakin mengedepankan kemampuan serta rekam jejak pegawai, bukan faktor kedekatan maupun kepentingan tertentu.
"Ketika Bapak dan Ibu memiliki potensi, sistem akan menunjukkan dan merekomendasikan. Dari sana kami bisa menentukan pilihan," jelasnya.
ASN Dituntut Adaptif dan Melek Teknologi
Beni Dwifa selanjutnya meminta seluruh pejabat memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan instrumen digital untuk mendukung pelaksanaan tugas sekaligus menyampaikan hasil kerja pemerintah kepada masyarakat.
Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui apa yang telah dikerjakan pemerintah. Karena itu, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diminta lebih aktif mempublikasikan program, capaian, dan pelayanan yang telah dilaksanakan.
Ia juga mendorong pejabat pimpinan tinggi pratama membangun komunikasi dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta instansi vertikal.
Langkah tersebut dinilai penting untuk membuka peluang dukungan anggaran, dana alokasi khusus, hingga insentif fiskal bagi pembangunan Kabupaten Sijunjung.
Termasuk memperkuat hubungan kerja dengan instansi vertikal yang baru hadir di Kabupaten Sijunjung, yakni Kantor Imigrasi dan Balai POM.
Kesejahteraan ASN Sejalan dengan Kinerja
Dalam arahannya, Bupati juga menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperhatikan kesejahteraan ASN seiring membaiknya kondisi keuangan daerah.
Ia menyebutkan, pemerintah daerah telah mengupayakan pengembalian dukungan perjalanan dinas secara bertahap pada 2027, setelah sebelumnya mengalami penyesuaian akibat keterbatasan anggaran.
Namun, peningkatan kesejahteraan tersebut harus sejalan dengan pencapaian target dan output kinerja yang telah disepakati.
Bupati turut memberikan apresiasi kepada seluruh ASN yang tetap bekerja keras menyelesaikan program prioritas daerah meskipun menghadapi keterbatasan dukungan anggaran.
"Ketika tidak ada anggaran, kegiatan tetap bisa diselesaikan dengan baik. Ini patut kita apresiasi. Mudah-mudahan ketika dukungan anggaran kembali membaik, hasil kerja kita juga semakin hebat," ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa mutasi dan pengisian jabatan akan terus dilakukan apabila terdapat posisi yang kosong akibat pensiun, perpindahan, maupun kebutuhan organisasi. Tujuannya agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal tanpa membiarkan kekosongan jabatan terlalu lama.
68 Orang Mengalami Perubahan dan Pelantikan
Sementara itu, berdasarkan laporan Kepala BKPSDM Kabupaten Sijunjung, keseluruhan perubahan dan pelantikan pada kesempatan tersebut berjumlah 68 orang.
Rinciannya, sebanyak 50 orang mengalami perubahan SOTK pada beberapa instansi. Kemudian 15 pejabat struktural melalui mekanisme manajemen talenta, terdiri atas dua pejabat JPT, delapan administrator, lima pengawas, serta 3 jabatan fungsional.
Dari dua pejabat JPT, satu orang mendapatkan promosi dan satu orang mengalami mutasi. Pada jabatan administrator terdapat dua promosi dan enam mutasi, sedangkan jabatan pengawas terdiri atas empat promosi dan satu mutasi.
Selain itu, tiga pejabat fungsional juga dilantik, masing-masing berasal dari Dinas Kesehatan, BPBD, dan DP3.
Dalam prosesi tersebut juga dilaksanakan pengambilan sumpah dan janji sebagai bentuk komitmen untuk setia kepada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menaati peraturan perundang-undangan, menjaga kehormatan negara, serta mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
Menutup arahannya, Beni Dwifa kembali mengingatkan bahwa setiap amanah jabatan memiliki konsekuensi pertanggungjawaban, bukan hanya kepada masyarakat dan pemerintah, tetapi juga kepada Allah SWT.
"Pertanggungjawaban kita nanti di dunia dan akhirat. Masyarakat menunggu hasil kerja kita. Karena itu, buktikan amanah ini dengan kinerja dan pelayanan terbaik," pungkasnya.
Pesan tersebut menjadi penegasan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak diukur dari banyaknya pejabat yang dilantik, melainkan dari sejauh mana amanah jabatan mampu diwujudkan menjadi pelayanan dan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Sijunjung.
#GP | Herman.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar